Bakal calon presiden Anies Baswedan di Centre For Strategic And International Studies dalam tema yang bertajuk 'Pidato calon presiden Republuk Indonesia: Arah dan Strategi Politik Luar Negeri' di Auditorium, Gedung Pakarti Centre, Jalan Tanah Abang, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 8 November 2023. (Foto: KBA News).
Jakarta, sumbarsatu.com– Bakal calon presiden Anies Baswedan menilai pemerintah selalu ingin ikut campur semua urusan, tidak mempercayai pakar ataupun ahlinya sehingga. Anies akan mengkoreksi hal tersebut ke pakarnya.
“Nah ini yang menurut kami harus dikoreksi ke depan. Lalu bagaimana mengoreksinya? nah, kalau koreksinya nanti tanya pakar-pakarnya,” kata Anies Baswedan dalam paparannya di Centre For Strategic And International Studies (CSIS) dalam tema yang bertajuk ‘Pidato Calon Presiden Republuk Indonesia: Arah dan Strategi Politik Luar Negeri’ di Auditorium, Gedung Pakarti Centre, Jalan Tanah Abang, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 8 November 2023.
Anies menyampaikan jika nanti dirinya menjabat dipemerintahan. Anies Baswedan akan melakukan pendekatan dengan berbagai teknokrasi sesuai bidangnya masing-masing. Dia selalu menginginkan kolaborasi antara pemerintah dengan pakar teknis.
“Nanti ketika menyusun, kita we will be very collaborative. Kami tidak ingin pendekatan formulasi kebijakan menjauhi proses teknokrasi. Technocratic process harus lead sequence dari pengambilan kebijakan,” jelasnya.
Anies menyampaikan pemegang kewenangan tidak harus tahu semua urusan. Dia ingin melepas dan mempercayai kepada teknokrasi di bidangnya masing-masing.
“Kami tidak ingin menganggap bahwa kalau pegang kewenangan berarti tahu semua urusan. Tapi kita menggambarkan beberapa hal yang mungkin perlu jadi pikiran,” kata Anies
Sebagaimana diberitakan, Anies Baswedan menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan dan hasil riset serta data valid sebagai basis dalam pengambilan kebijakan. Hal itu telah dipraktikkan Anies ketika menjadi orang nomor 1 DKI selama 5 tahun.
Capres dari Koalisi Perubahan ini kembali menyinggung soal pentingnya peran ilmuwan dalam pengambilan sebuah kebijakan oleh pemegang kewenangan saat mendapatkan pertanyaan dari peserta Silaknas ICMI di Hotel Four Point by Sheraton, Makassar, Minggu 5 November 2023.
Anies melihat bahwa akhir-akhir ini proses teknokrasi oleh para teknokrat tidak berada paling depan dalam proses penyusunan kebijakan. Sebaliknya, proses politik yang justru lebih dominan.
Menurutnya, ada 3 aspek dalam manajemen, termasuk sistem pemerintahan. Pertama, power atau politik. Kedua, policy atau kebijakan. Ketiga, political economy, yaitu siapa mendapat apa, kapan, dan dan berapa banyak.
“Dari tiga aspek ini, kami melihat yang di depan seharusnya adalah policy, baru kemudian politics baru kemudian political economy. Kami menyaksikan ini agak bergeser. Jadi ke depan saya melihat ilmu pengetahuan harus dikembalikan menjadi Kompas di dalam menyusun kebijakan-kebijakan,” ujarnya
Anies menambahkan, hal itu diingatkan (wake up call) saat pandemi mulai awal tahun 2020. Menurutnya, pandemi menjadi ujian bagi semua pemegang kewenangan di seluruh dunia.
Pada saat itu, semua bisa melihat pemegang kewenangan yang menggunakan ilmu pengatahuan dan pemegang kewenangan yang merendahkan ilmu pengetahuan.
Anies merasakan di Jakarta saat pengambilan kebijakan dengan merujuk kepada para ilmuwan.
“Dan ketemu dengan pemegang kekuasaan lebih tinggi yang tidak menggunakan rekomendasi yang digunakan oleh ilmuwan,” tutupnya. SSC/KBA
