Bahrun Rangkayo Rajo Sampono
Pariaman, sumbarsatu.com--Pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo terkendala pengadaan tanah. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan Angkasa Pura, mendapat penolakan dari masyarakat, terutama kecamatan Temon.
Mencari cara menyelesaikan persoalan tersebut, tim sosialisasi Bandara Internasional DIY mengunjungi Bandara Internasional Minangkabau. Pasalnya, bandara yang terletak di Kenagarian Ketaping, Padang Pariaman, itu terbilang sukses menyelesaikan persoalan tanah untuk bandara.
Selain bertemu dengan Bupati Padang Pariaman dan pejabat lainnya, tim juga belajar dari tokoh adat dan masyarakat Ketaping.Salah seorang tokoh adat dan penguasa ulayat Ketaping yang ditemui, Bahrun Rangkayo Rajo Sampono.
Petinggi adat ini mengungkapkan, selain pendekatan kekeluargaan, seperti yang dilakukan tokoh adat dan masyarakat, pemerintah juga harus turut serta menjumpai masyarakat dan menjelaskan dampak yang dirasakan masyarakat kalau bandara itu dibangun.
"Dulu, waktu pembangunan bandara ini, saya turun langsung, menyampaikan kepada masyarakat. Menyampaikan kepada mereka bahwa bandara ini akan membawa kebaikan bagi perekonomian kita nantinya.
Selain terbuka peluang kerja bagi anak dan kemenakan kita, juga membantu perekonomian, seperti, berdagang dan usaha lainnya. Makanya, mari kita dukung pembangunan bandara di nagari kita ini," ungkap Rajo Sampono.
Apa yang disampaikan Rajo Sampono kepada masyarakat itu menjadi kenyataan sekarang. Banyak masyarakat pemilik ulayat yang menikmati hasil dari pembangunan bandara tersebut.
"Kita sampaikan kepada saudara-saudara dari Yogyakarta itu, pendekatan melalui tokoh masyarakat lebih dipercaya ketimbang pemerintah. Sultan sebagai rajo nang kono harus membantu menyelesaikannya, dengan menemui masyarakat, seperti yang saya lakukan dulu di sini sebagai rajo nang kene," ujarnya sambil berseloroh. (SSC)
