Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen, Pengangguran 7,38 Juta Orang, Peternak Ayam Tertekan

Jum'at, 06/11/2026 08:10 WIB
Ilustrasi dibuat akal imitasi

Ilustrasi dibuat akal imitasi

Jakarta, sumbarsatu.com--Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2026 mencapai 5,47 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2025 sebesar 5,04 persen.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edy Mahmud, mengatakan ekonomi Indonesia secara kuartalan (quarter-to-quarter/qtq) tumbuh 1,59 persen dibandingkan kuartal II-2026.

Berdasarkan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku, nilai ekonomi Indonesia pada kuartal III-2026 mencapai Rp6.741 triliun. Sementara itu, PDB atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp3.633,2 triliun.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama perekonomian dengan kontribusi sebesar 51,97 persen terhadap PDB. Komponen ini tumbuh 5,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi tumbuh 6,06 persen dengan kontribusi sebesar 30,81 persen. Adapun konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan tertinggi di antara komponen tersebut, yakni 8,95 persen, dengan kontribusi sebesar 7,28 persen.

Dari sisi lapangan usaha, terdapat empat sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi. Industri pengolahan tumbuh 5,87 persen dengan kontribusi 1,20 persen terhadap PDB.

Selanjutnya, sektor perdagangan tumbuh 7,14 persen dengan kontribusi 0,94 persen. Sektor konstruksi mencatat pertumbuhan 6,42 persen dengan kontribusi 0,62 persen. Sementara itu, sektor informasi dan komunikasi tumbuh 7,13 persen dengan kontribusi sebesar 0,49 persen.

Pengangguran 7,38 Juta Orang

Di tengah pertumbuhan ekonomi tersebut, BPS juga mencatat jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2026 mencapai 7,38 juta orang. Angka ini turun sekitar 77.000 orang dibandingkan Agustus 2025.

BPS mencatat jumlah penduduk usia kerja pada Agustus 2026 mencapai 220,9 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 155,3 juta orang merupakan angkatan kerja, sedangkan 65,5 juta orang lainnya tergolong bukan angkatan kerja.

Dari total angkatan kerja, sebanyak 147,9 juta orang telah bekerja, sementara 7,38 juta orang lainnya masih menganggur.

Berdasarkan status pekerjaan, penduduk yang bekerja terdiri atas 99,8 juta pekerja penuh, 35,2 juta pekerja paruh waktu, dan 12,8 juta orang yang masuk kategori setengah pengangguran.

Komposisi pekerja formal dan informal juga menunjukkan perubahan. Dari total 147,9 juta penduduk bekerja, sebanyak 62,25 juta orang atau 42,07 persen merupakan pekerja formal. Sementara itu, pekerja informal mencapai 85,73 juta orang atau 57,93 persen.

Proporsi pekerja informal tersebut meningkat dibandingkan Agustus 2025 yang tercatat sebesar 57,80 persen. Sebaliknya, porsi pekerja formal turun dari 42,20 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya menjadi 42,07 persen pada Agustus 2026.

Peternak Ayam Broiler Tertekan Harga Jual

Di sektor peternakan, peternak ayam broiler mandiri menghadapi tekanan akibat anjloknya harga jual ayam hidup (live bird) di tingkat kandang. Harga jual yang berada jauh di bawah biaya produksi membuat peternak terancam mengalami kerugian.

Koordinator Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) Jawa Timur, Barry Saripudin, mengungkapkan harga ayam hidup di tingkat kandang saat ini hanya berkisar Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Padahal, harga pokok produksi (HPP) peternak mencapai Rp22.500 hingga Rp23.000 per kilogram.

Menurut Barry, tingginya biaya pakan menjadi salah satu faktor utama yang membebani usaha peternakan ayam broiler mandiri. Saat ini, harga pakan mencapai sekitar Rp10.000 per kilogram secara franco kandang. Sementara itu, harga jagung sebagai bahan baku pakan berkisar Rp7.800 hingga Rp8.000 per kilogram.

Adapun harga soybean meal (SBM) atau bungkil kedelai impor berada di kisaran Rp10.000 per kilogram.

Barry meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan keberlangsungan usaha peternak mandiri. Ia menyampaikan tiga hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

Pertama, menurunkan biaya pokok produksi, terutama melalui pengendalian harga dan jaminan ketersediaan bahan baku pakan. Kedua, memperkuat penegakan Harga Acuan Pembelian (HAP) agar harga jual ayam hidup di tingkat peternak tidak terus tertekan.

Ketiga, pemerintah perlu mengendalikan produksi ayam hidup dari perusahaan integrator agar pasokan tidak semakin membanjiri pasar tradisional. Menurut Barry, pasokan dari perusahaan integrator diharapkan lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar modern dan industri. ssc/mn



BACA JUGA