SIMPANG EMPAT, sumbarsatu.com — Setelah lebih dari satu dekade belum memiliki kepengurusan definitif, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pasaman Barat kini kembali memiliki kepengurusan definitif untuk periode 2026–2029.
Bupati Pasaman Barat Yulianto berharap kepengurusan baru tersebut dapat memperkuat profesionalisme jurnalistik sekaligus membangun kemitraan dengan pemerintah daerah tanpa mengabaikan independensi pers.
Harapan itu disampaikan Yulianto saat menghadiri pelantikan pengurus PWI dan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Kabupaten Pasaman Barat di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat, Kamis (29/10/2026).
Pelantikan tersebut mengusung tema “Membangun Sinergi, Mengedepankan Pers Berintegritas di Pasaman Barat”.
Yulianto mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik dan berharap amanah organisasi dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Menurutnya, pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat sekaligus menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.
“Pemerintah daerah membutuhkan kritik dan masukan untuk kemajuan daerah kita bersama. Insyaallah, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat siap bersinergi demi kepentingan masyarakat dan pembangunan Pasaman Barat,” ujar Yulianto.
Ia menegaskan, kritik konstruktif dari pers diperlukan untuk mengevaluasi kebijakan dan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Karena itu, komunikasi antara pemerintah dan insan pers perlu terus dibangun melalui hubungan profesional yang tetap menghormati kebebasan pers.
Dalam kesempatan tersebut, Yulianto juga mengapresiasi dukungan anggota DPR RI Benny Utama terhadap pembangunan Pasaman Barat.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan wakil rakyat di tingkat pusat semakin kuat, terutama dalam mendorong program pendidikan, termasuk sekolah terintegrasi dan sekolah rakyat, guna memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas.
Benny Utama menilai pelantikan pengurus PWI dan IKWI menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antarelemen pembangunan di Pasaman Barat.
Ia berharap kepengurusan baru mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia wartawan, menjaga etika jurnalistik, dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap pers.
Menurut Benny, pers memiliki fungsi strategis dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, kritik dan pemberitaan harus berlandaskan fakta, mengikuti kaidah jurnalistik, serta dapat dipertanggungjawabkan agar berkontribusi terhadap perbaikan kebijakan dan pembangunan daerah.
Ketua PWI Provinsi Sumatera Barat Widya Navis menyebut pelantikan tersebut sebagai momentum penting bagi kebangkitan organisasi PWI di Pasaman Barat.
Ia menjelaskan, sejak 2014 kepengurusan PWI setempat belum memiliki kepengurusan definitif dan selama ini dijalankan melalui pelaksana tugas (Plt.).
Widya berharap kepengurusan periode 2026–2029 mampu memperkuat konsolidasi organisasi, menjaga solidaritas anggota, dan menyusun program kerja yang bermanfaat bagi wartawan maupun masyarakat.
Ketua PWI Kabupaten Pasaman Barat M. Junir menegaskan bahwa organisasinya siap membangun hubungan profesional dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat. Namun, kemitraan tersebut tidak boleh menghilangkan fungsi kontrol pers terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Ia juga mengajak pengurus dan anggota menjaga kekompakan, meningkatkan kualitas karya jurnalistik, serta menghindari pemberitaan yang mengandung fitnah, provokasi, atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelantikan Altas Maulana menjelaskan, pembentukan kepengurusan definitif diawali dengan Konferensi Luar Biasa (KLB) pada 16 Oktober 2026. Dalam konferensi tersebut, M. Junir terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PWI Kabupaten Pasaman Barat periode 2026–2029.
PWI Provinsi Sumatera Barat kemudian menerbitkan surat keputusan kepengurusan pada 22 Oktober 2026 sebagai dasar pembentukan kepengurusan definitif tersebut.
Pelantikan pengurus PWI dan IKWI Pasaman Barat turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Ketua TP-PKK Pasaman Barat Ny. Sifrowati Yulianto, Ketua Dharma Wanita Persatuan Ny. Erisa Doddy San Ismail, tokoh masyarakat, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. ssc/nir
