dok
Jakarta, sumbarsatu.com — Lanskap informasi di Indonesia tengah mengalami pergeseran signifikan. Media arus utama menghadapi tekanan disrupsi digital, sementara influencer tampil sebagai kekuatan baru dengan jangkauan luas dan tingkat keterlibatan tinggi.
Dinamika tersebut mengemuka dalam forum Diseminasi Riset Influencers dan Keberlanjutan Media di Indonesia yang digelar oleh Asosiasi Media Siber Indonesia bekerja sama dengan BBC Media Action, dengan dukungan IDN Times.
Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, menegaskan keberlanjutan jurnalisme sangat ditentukan oleh fondasi ekonomi dan tata kelola yang kuat di tengah transformasi digital.
“Perkembangan platform AI menandai babak baru bagi masa depan news creator. Namun jurnalisme berkualitas tetap bergantung pada model bisnis yang sehat dan sumber pendapatan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya relasi yang adil antara media dan platform teknologi, termasuk mekanisme kompensasi atas penggunaan konten berita.
Country Director Indonesia and Pacific BBC Media Action, Rachael McGuinn, menilai perubahan perilaku audiens menuntut pendekatan kolaboratif antara media dan kreator konten.
“Generasi muda kini banyak mengakses informasi dari platform sosial. Karena itu, penting menjembatani media arus utama dan kreator konten agar informasi tetap kredibel,” katanya.
Senada, Research Manager BBC Media Action, Rosiana Eko, menyebut media dan influencer memiliki kekuatan yang saling melengkapi—media unggul dalam verifikasi dan kredibilitas, sementara influencer kuat dalam jangkauan dan engagement.
Ia menekankan pentingnya membangun ethical reciprocal relationship atau hubungan timbal balik yang etis.
“Influencer tidak harus memenuhi seluruh standar jurnalistik, tetapi informasi yang disampaikan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Perspektif kritis disampaikan Associate Professor dari Monash University, Ika Idris. Berdasarkan riset terhadap 16 influencer, ia menemukan adanya ketimpangan dalam ekosistem, terutama terkait relasi dengan kekuasaan.
Influencer yang cenderung pro-pemerintah disebut memiliki sumber pendapatan lebih stabil, sementara yang kritis menghadapi tantangan keberlanjutan.
Ika mengelompokkan praktik influencer ke dalam dua kategori, yakni clientelism (relasi transaksional berbasis kepentingan) dan grassroots activism (dukungan berbasis ideologi atau preferensi personal).
“Menariknya, influencer kritis tetap terbuka berkolaborasi dengan pemerintah, selama tidak menyentuh isu kebijakan sensitif,” ujarnya.
Dari sisi industri media, GM Digital Content Tribun Network, Yulis Sulistyawan, menegaskan kepercayaan tetap menjadi modal utama media.
“Media terlihat lambat karena harus melalui proses verifikasi. Itu yang membedakan dengan influencer,” katanya.
Ia juga mengingatkan munculnya fenomena wefluencer, yakni individu tanpa kompetensi yang bebas memproduksi konten tanpa kontrol, yang memperparah inflasi konten dan risiko disinformasi.
Co-founder & CEO Beecomms Indonesia, Rieke Amru, menilai media tidak lagi bisa memandang influencer sebagai kompetitor semata.
“Media harus tetap menjaga kualitas dan membangun diskursus publik, tetapi juga perlu merangkul influencer, termasuk meningkatkan kapasitas mereka,” ujarnya.
Sementara itu, Founder Mari Kita Bahas, Ahmad Alimuddin, menyoroti polarisasi narasi publik yang kian tajam—antara konten pro-pemerintah yang minim kritik dan konten kritis yang jarang memberi apresiasi.
Ia menegaskan, hingga kini influencer masih menjadikan media sebagai rujukan utama, meski sering hanya mengandalkan judul tanpa memahami konteks.
Diskusi ini menegaskan bahwa kualitas informasi publik tidak boleh dikorbankan di tengah kompetisi konten. Media dituntut kembali pada esensinya sebagai penyaji informasi terverifikasi, sementara influencer perlu mengedepankan tanggung jawab etis.
Sebagai rekomendasi, riset BBC Media Action mendorong penguatan kolaborasi antara media dan influencer untuk memperluas jangkauan informasi terpercaya, disertai peningkatan kapasitas dan pemahaman etika bersama. Selain itu, media juga perlu memperkuat persona dan proximity agar lebih dekat dengan kebutuhan audiens digital.ssc
