Padang Pariaman, sumbarsatu.com—Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) Kabupaten Padang Pariaman menggelar dialog dan jalin kontrak politilk sekaligus menyampaikan aspirasi kepada kedua pasang calon Bupati-Wakil Bupati Padang Pariaman. Dialog digelar dalam waktu yang berbeda.
Dialog dan diskusi pertama dengan pasangan calon nomor urut 02, John Kenedy Azis-Rahmat Hidayat, dilakukan pada 18 November 2024. Dua hari setelah itu, 20 November 2024, FKPAR bertemu dengan pasangan nomor urut 01, Suhatri Bur-Yosdianto.
Menurut Marsusi Lutfi, Ketua FKPAR Provinsi Sumatera Barat, dalam dialog itu, diusulkan agar kebijakan daerah memerhatikan serius pencegahan perkawinan usia anak dan usia di bawah 19 tahun dengan mendorong regulasi di tingkat kabupaten hingga nagari.
“Ini sangat urgen dan perlu diatur dala, bentu regulasi Tingkat kabipaten berupa perda dan turunannya dalam bentuk peraturan nagari (pernag),” kata Marsusi Lutfi, Jumat (22/11/2024).
Selain itu, para cakada juga harus memberikan perlindungan terhadap hak perempuan akar rumput dan kelompok marginal, khususnya di sektor kesehatan, Pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.
“Para cakada Padang Pariaman juga mesti menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan yang inklusif ,berdasarkan kesetaraan gender, tanpa diskriminasi terhadap disabilitas maupun terhadap perempuan marginal, rentan ataupun minoritas,” tambahnya.
Sementara itu, Adistina, Ketua FKPAR Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan aspirasinya dan mendorong kepemimpinan perempuan, advokasi hak perempuan, serta upaya penghapusan kekerasan dan diskriminasi.
John Kenedy Azis cakada Padang Pariaman ini menyatakan dukungannya terhadap aspirasi yang disampaikan. “Perempuan dan anak adalah bagian penting dari pembangunan Padang Pariaman. Saya prihatin meningkatnya kekerasan terhadap perempuan di Padang Pariaman,” kata John Kenedy Azis.
John Kenedy Azis juga bercita-cita bersama FKPAR untuk mewujudkan fungsi-fungsi para pihak dalam pencegahan dan penanganan masalah yang dihadapi kelompok rentan dan kelompok marginal.
Dialog dengan calon Bupati Suhatri Bur dalam waktu terpisah, FKPAR kembali menekankan pentingnya dukungan kebijakan yang pro-perempuan dan inklusif, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
Suhatri Bur merespons positif dan mendukung poin-poin yang ada dalam kontrak politik dengan FKPAR.
Suharti Bur juga memaparkan beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan saat ia menjabat Bupati Padang Pariaman, antara lain Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan pelatihan untuk perempuan kepala keluarga (PEKKA).
“Program seperti Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan pelatihan pengolahan buah nipah di Ulakan adalah bukti nyata komitmen kami dalam memberdayakan perempuan. Selain itu, saat ini di Padang Pariaman, banyak kepala dinas yang perempuan, yang menunjukkan kesetaraan dalam kepemimpinan di pemerintahan. ” ungkap Suhatri Bur.
Ia juga menegaskan pentingnya memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan dalam berbagai sektor.
FKPAR berharap kontrak politik ini menjadi tonggak awal komitmen pemerintah mendatang untuk menempatkan isu perempuan dan inklusi sosial tersebut sebagai prioritas dalam kebijakan dan programnya.
Dengan pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024, FKPAR menegaskan akan terus mengawal kebijakan untuk kesejahteraan perempuan akar rumput, penyandang disabilitas, anak dan kelompok marginal lainnya di Padang Pariaman.
Dialog dan kontrak politik ini dihadir perwakilan FKPAR dari Nagari Katapiang, Nagari Aie Tajun, Nagari Koto Tinggi, dan Nagari Toboh Ketek. SSC/REL
