LA ODE IDA
Jakarta, sumbarsatu.com - Komisioner Ombudsman RI La Ode Ida mengingatkan konflik antara Pemerintah RI dengan PT Freeport Indonesia (PT FI) jangan dianggap remeh untuk posisi politik Papua di dalam Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI).
Ngototnya PT FI yang tidak mau tunduk pada Undang-Undang Minerba dan PP nomor 1 tahun 2017 tentang Minerba menurutnya, memang terasa menyakitkan karena meremehkan pemerintah dan sekaligus memposisikan diri terkesan mensubordinasi pemerintah Indonesia.
"Kendati begitu, sikap Freeport itu juga tak bisa dianggap 'ngeyel' yang irasional, karena mereka memiliki alas administrasi hukum bisnis internasional seperti yang terdapat dalam kontrak karya (KK)," kata Ida di Jakarta.
Hal yang juga perlu dicatat oleh rezim sekarang ini lanjut Ida, bahwa sejarah kehadiran Freeport di Tanah Papua (Irian Barat) tahun 1967. "Tak ada yang bisa menyangkal bahwa ada latar belakang politik antara pemerintah Amerika Serikat (AS) dengan Indonesia setelah PT FI masuk pada 1 Mei 1963.
Ditegaskannya, rezim sekarang ini, tampaknya perlu membuka lembaran sejarah itu dan merenungkan proses negosiasi sehingga ada investasi begitu besar untuk eksploitasi mineral di provinsi paling ujung timur Indonesia itu.
"Saya, tentu saja tidak sedang mengajak untuk mengabaikan atau melanggar aturan perundangan seraya mengagungkan kompani asing. Sebab, kalau itu dilanggar, maka bukan saja akan jadi preseden buruk bagi bangsa ini, melainkan membuka ruang lagi untuk munculnya kembali isu dan gerakan politik melengserkan Presiden Joko Widodo," tegasnya.
Karena itu, mantan Wakil Ketua DPD RI itu menyarankan agar pemerintah mencari alternatif terbaik agar investasi PT FI tetap jalan dan sekaligus stabilitas di Papua tak terganggu atau kian buruk.
"Semua pihak di Jakarta atau Indonesia juga harus menahan diri dari ucapan dan gerakan yang berwatak bluffing seperti yang dilontarkan oleh salah satu ormas besar di Tanah Air. Jangan anggap ucapan-ucapan atau aksi-aksi 'menggertak' Freeport akan selalu memperoleh simpati, baik dari warga asli Papua maupun secara lebih khusus para tenaga kerja yang terancam akan kehilangan pendapatan jika nanti akan di PHK," ujarnya.
Para warga Papua, pada tingkat tertentu, untuk sebagiannya, menurut Ida berpotensi untuk lebih berpihak pada Freeport ketimbang Pemerintah RI. "Soalnya, Freeport sudah nyata memberi kontribusi pada masyarakat Papua, apalagi para pekerjanya. Sementara Pemerintah RI bisa dianggap sebgai 'pengambil untung' saja," pungkasnya. (BAL)
