ind
Makassar, sumbarsatu.com--Sore di Jalan AP Pettarani, Makassar, Jumat (30/1/2026), berubah menjadi ruang tarik-menarik simbol dan kepentingan politik. Asap hitam dari ban yang dibakar membubung di udara, bercampur dengan teriakan puluhan mahasiswa yang menolak kedatangan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Ada bentangan spanduk bertuliskan 'Adili Jokowi'.
Di depan Hotel Claro Makassar—lokasi berlangsungnya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI)—massa yang tergabung dalam Aliansi Kesatuan Rakyat Menggugat (Keramat) memusatkan aksinya. Jalan protokol yang biasanya menjadi urat nadi mobilitas kota mendadak tersendat.
Kendaraan mengular panjang hingga pertigaan Jalan Sultan Alauddin. Polisi tampak berupaya keras mengurai kepadatan lalu lintas, sementara suara orasi mahasiswa terus memantul di antara deru klakson kendaraan.
Namun, yang mengemuka bukan sekadar demonstrasi penolakan kedatangan seorang tokoh nasional. Di balik aksi itu, terselip perlawanan terhadap simbol politik yang dianggap mewakili dominasi kekuasaan pusat.
Adili Jokowi
Massa aksi membentangkan spanduk dengan tulisan bernada keras: “Sulsel Tidak Tunduk pada Raja Jawa”, “Menolak Dijadikan Kandang Gajah”, hingga “Adili Jokowi.” Kalimat-kalimat itu menggambarkan kemarahan yang bukan sekadar emosional, tetapi sarat makna simbolik.
Istilah “kandang gajah” merujuk pada optimisme elite PSI yang menyebut Sulawesi Selatan berpotensi menjadi basis kekuatan politik partai berlambang gajah tersebut. Pernyataan itu sebelumnya dilontarkan Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, dalam agenda konsolidasi partai menjelang rakernas.
Bagi mahasiswa yang turun ke jalan, metafora itu dianggap sebagai bentuk reduksi identitas daerah. Mereka menilai pernyataan tersebut mencerminkan cara pandang politik yang menempatkan Sulawesi Selatan hanya sebagai wilayah perebutan kekuasaan, bukan sebagai ruang aspirasi masyarakat.
Aksi demonstrasi awalnya berlangsung relatif tertib. Massa berorasi secara bergantian, menyuarakan kritik terhadap elit nasional dan kebijakan pemerintah. Namun situasi berubah sekitar 15 menit setelah orasi dimulai.
Ketegangan meningkat ketika sejumlah kader PSI keluar dari area hotel dan mendekati massa aksi. Jarak antara dua kelompok yang berbeda kepentingan itu semakin menipis. Saling dorong tak terelakkan, memicu kepanikan di antara aparat keamanan.
Polisi bersama pengurus PSI bergerak cepat menenangkan situasi. Wakil Ketua Umum PSI, Ronald Aristone Sinaga—yang akrab disapa Bro Ron—terlihat langsung mengarahkan kader partainya untuk kembali masuk ke dalam hotel.
“Ayo masuk saja, bro. Jangan ada yang di luar. Yang pakai kaos PSI masuk,” ujarnya, mencoba meredam potensi bentrokan.
Intervensi cepat aparat dan pengurus partai berhasil menurunkan tensi konflik. Namun bara ketegangan tetap terasa di sepanjang jalur demonstrasi.
Copot Raja Juli
Selain menolak kedatangan Jokowi, mahasiswa juga membawa tuntutan lain. Mereka mendesak pencopotan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang turut menghadiri rakernas PSI.
Mahasiswa menilai pemerintah gagal menjaga kelestarian hutan, yang mereka anggap menjadi penyebab berbagai bencana ekologis, termasuk banjir dan kerusakan lingkungan di sejumlah daerah.
Isu lingkungan ini memperlihatkan bahwa demonstrasi tidak hanya berangkat dari resistensi politik simbolik, tetapi juga kegelisahan terhadap tata kelola sumber daya alam.
Di dalam Hotel Claro, suasana berbeda berlangsung. Rakernas PSI menjadi panggung konsolidasi kekuatan partai yang tengah membangun pengaruh di kawasan timur Indonesia. Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, menargetkan partainya mampu menggeser dominasi partai besar di Sulawesi Selatan.
Ahmad Ali bahkan menyebut kemenangan di wilayah tersebut sebagai sesuatu yang relatif mudah, terutama jika tokoh politik berpengaruh seperti Rusdi Masse bergabung.
Bagi elite PSI, Rusdi Masse dipandang sebagai figur strategis dengan jaringan kuat di pemerintahan daerah, birokrasi, dan basis kultural masyarakat Sulawesi Selatan. Narasi politik ini menunjukkan bagaimana partai berupaya mengonstruksi peta kekuasaan baru di daerah.
Penolakan Kedatangan Jokowi
Di tengah memanasnya demonstrasi, Joko Widodo akhirnya tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin sekitar pukul 20.30 WITA. Mengenakan kemeja batik cokelat lengan panjang dan celana hitam, ia disambut oleh pimpinan dan kader PSI.
Kedatangannya menegaskan bahwa agenda politik tetap berjalan, meskipun di luar ruang rakernas, resistensi publik terus bergema.
Demonstrasi di Makassar mencerminkan dinamika demokrasi yang terus bergerak. Jalanan menjadi ruang artikulasi kritik, sekaligus arena kontestasi narasi antara kekuasaan politik dan aspirasi masyarakat.
Aksi mahasiswa menandai bahwa simbol, metafora, dan pernyataan politik dapat memantik reaksi sosial yang luas. Di sisi lain, konsolidasi partai menunjukkan bahwa perebutan pengaruh politik tetap menjadi agenda utama menjelang kontestasi kekuasaan berikutnya.
Di antara asap ban yang terbakar dan gemuruh orasi mahasiswa, Makassar pada sore itu bukan hanya menyaksikan demonstrasi. Kota ini menjadi panggung tempat ide, identitas, dan kekuasaan saling berhadapan—membentuk fragmen demokrasi yang terus mencari keseimbangannya. ssc/mn
