
Memakzulkan Presiden Jok0wi Pasca-Kegaduhan Cakapolri
OLEH Muhammad A S Hikam (Pengamat Politik)
Benarkah Presiden Jokowi akan bingung menyikapi rekomendasi terkait solusi kemelut Polri vs KPK? Politisi yang juga Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon mengatakan Presiden Jokowi akan bingung. Soalnya, menurut pentolan Koalisi Merah Putih (KMP) itu, apapum keputusan yang diambil akan membuat Presiden Jokowi serba salah.
Jika tidak melantik Budi Gunawan maka Presiden Jokowi bisa dianggap melanggar UU sehingga beliau akan berhadapan dengan DPR yang sudah menyetujui pengangkatan Jenderal Polisi bintang tiga itu. Tetapi, masih kata Fadli Zon, kalau Presiden Jokowi melantik Budi Gunawan, beliau akan berhadapan dengan masyarakat dan tokoh-tokoh pro KPK, sehingga popularitas beliau akan semakin turun karena tidak dianggap pro pemberantasan korupsi.
Jika kita sigi dengan cermat, argumen Fadli Zon menyiratkan pesan-pesan berikut: 1). Presiden Jokowi harus memilih antara DPR atau para pendukung KPK; 2). Memutuskan pelantikan Budi Gunawan atau tidak, berisiko popularitas Presiden Jokowi di mata publik pendukung pemberantasan korupsi, bukan yang lainnya; 3) Presiden Jokowi hanya tinggal memilih mana yang lebih penting bagi diri beliau: pro DPR yang berarti kelangsungan harmoni antara Istana dan DPR serta Polri. Atau pro pendukung KPK yang berarti akan memperparah relasi yang sudah renggang dan retak itu.
Jika analisis saya ada benarnya, hemat saya Presiden Jokowi tidak usah bingung. Masalah konflik Polri vs KPK tidak otomatis akan membuat konflik Istana dan DPR terbuka jika Presiden Jokowi tak melantik Budi Gunawan.
Secara legal formal, Presiden Jokowi masih punya hak mengajukan cakapolri baru ke DPR karena tidak ada keharusan bahwa sekali DPR setuju maka si calon mutlak harus dilantik.
Presiden Jokowi hanya perlu memberi penjelasan kepeda parlemen mengapa penarikan cakapolri itu dilakukan berikut alasan-alasan legal, politik, etika-moral, dan lain-lain. Apakah DPR tidak akan ngeyel dengan penjelasan tersebut? Bisa saja. Tetapi itu bukan masalah yang serius sehingga membuka jalan pemakzulan misalnya.
Presiden Jokowi juga tidak hanya mendapat dukungan komunitas antikorupsi dan tokoh-tokohnya, jika menarik kembali Budi Gunawan dari pencalonan. Saya kira jauh lebih luas dari itu. Sikap Presiden Jokowi akan membuktikan kemandiriannya sebagai Presiden yang adalah Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara, yang mengatasi partai dan koalisi partai serta kelompok-kelompok kepentingan lain. Dan ini sekaligus menepis tudingan sebagai “Presiden Boneka” yang masih digambarkan oleh para “penjonrunya”. Inilah kesempatan baik bagi Presiden Jokowi untuk memainkan politik moral dan bukan hanya politik kekuasaan belaka.
Harmoni antarlembaga negara bisa diupayakan dan diperkuat bukan hanya dengan tunduk pada tekanan DPR, tetapi justru dengan menampilkan kemandirian dan kesetaraan. Toh DPR bukan monolitik, tetapi sarat dengan berbagai kepentingan. Polri sebagai alat negara juga tidak akan bisa menekan Presiden yang memiliki wibawa dan ketegasan menindak oknum-oknum yang menyimpang dari aturan hukum. Dan publik akan mendukung tindakan Presiden Jokowi seandainya ada gejala mbalelo dari sementara oknum Polri.
Walhasil, tak ada alasan bagi Presiden Jokowi untuk bingung dalam membuat pilihan-pilihan dari rekomendasi yang diberikan oleh tim independen maupun Wantimpres serta pihak lain yang beliau minta. Presiden Jokowi hanya perlu memilih mana yang menurut beliau paling bermanfaat dalam jangka pendek, menengah, dan panjang bagi kehidupan bangsa dan negara. Kalaupun di permukaan Presiden Jokowi tampak kalem dan tidak flamboyan serta tidak meledak-ledak, itu saya kira bukan karena bingung tetapi merupakan gaya atau style pribadi. Jadi kita tunggu saja pilihan beliau!