Suasana siswa yang dirawat di Puskesmas setelah dugaan keracunan MBG sebanyak 352 siswa di Batukliang, Lombok Tengah, Jumat 11 September 2026.
Batukliang, sumbarsatu.com--Ratusan siswa di sejumlah daerah kembali mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap menu program makan bergizi gratis (MBG).
Kasus terbaru terjadi di Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (11/9/2026), ketika sebanyak 352 siswa dilaporkan mengalami mual, pusing hingga muntah setelah mengonsumsi menu MBG.
Para siswa tersebut berasal dari lima sekolah di wilayah Batukliang. Mereka sempat dilarikan ke sejumlah puskesmas untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan.
Berdasarkan data penanganan yang dihimpun pada Jumat, 124 siswa dirawat di Puskesmas Aik Darek, 144 siswa di Puskesmas Pringgarata, 67 siswa di Puskesmas Mantang, dan 17 siswa di Puskesmas Bagu. Sebagian besar siswa kemudian diperbolehkan pulang setelah menjalani observasi dan kondisinya dinyatakan membaik.
Ketua Satgas Program MBG NTB Fathul Gani mengatakan makanan yang dikonsumsi para siswa berasal dari salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani wilayah tersebut.
Setelah melihat kondisi di lapangan, Satgas memastikan dapur penyedia makanan tersebut akan dikenai sanksi berupa penghentian sementara atau suspend.
“Ya kalau melihat situasi otomatis suspend,” kata Fathul Gani saat ditemui di Kantor Gubernur NTB, Jumat (11/9/2026). Ia mengatakan kasus tersebut menjadi bahan evaluasi, terutama dalam pemilihan bahan makanan yang tidak mudah basi.
Fathul juga menemukan persoalan lain dalam distribusi makanan. Berdasarkan asesmen awal, makanan yang dibagikan kepada siswa tidak mencantumkan keterangan mengenai batas waktu makanan tersebut harus dikonsumsi. Padahal, informasi waktu konsumsi menjadi bagian penting untuk memastikan makanan tetap aman ketika diterima dan disantap oleh penerima manfaat.
“Di sana kan harus tertera kapan harus dikonsumsi jam berapa? Jadi di sini tidak ada yang saling menyalahkan,” ujarnya, Jumat (11/9/2026).
Menu yang dibagikan kepada siswa dilaporkan antara lain terdiri atas salak, ayam suwir, kebab, nugget, dan salad selada.
Dinas Kesehatan setempat kemudian mengamankan sampel sisa makanan dan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui makanan yang kemungkinan berkaitan dengan munculnya gangguan kesehatan tersebut.
Dengan demikian, penyebab pasti kejadian tersebut belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan munculnya gejala setelah siswa mengonsumsi MBG.
Peristiwa di Lombok Tengah itu menambah panjang daftar kasus dugaan keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG dalam beberapa pekan terakhir. Hanya berselang dua hari sebelumnya, ratusan siswa dan guru di Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, juga mengalami mual dan diare setelah menyantap menu MBG.
Di SMP Negeri 1 Gembong, sebanyak 103 siswa dan 13 guru mengalami keluhan. Sementara di MTs Negeri 3 Pati, terdapat 127 siswa dan 30 guru yang mengalami gejala serupa. Dengan demikian, total korban dari dua sekolah tersebut mencapai 273 siswa dan 43 guru. Menu yang dikonsumsi antara lain nasi bakar, ayam suwir, dan tempe.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Luky Pratugas Narimo mengatakan pada Rabu (9/9/2026) bahwa penyebab gangguan kesehatan tersebut belum dapat dipastikan. Sampel makanan dan muntahan korban diperiksa di laboratorium untuk mengetahui kemungkinan penyebabnya.
“Ini masih dugaan keracunan MBG makanan yang kemarin. Tim kami masih melakukan penyelidikan epidemiologis, jadi kami belum bisa memastikan penyebab pastinya seperti apa,” kata Luky, Rabu (9/9/2026).
Pemerintah Kabupaten Pati kemudian menetapkan kasus tersebut sebagai kejadian luar biasa (KLB) pada Kamis (10/9/2026). Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengatakan penetapan itu dilakukan karena jumlah penderita mencapai ratusan orang dan pemerintah ingin memastikan penanganan korban dilakukan secara maksimal.
Kasus Pati juga mendapat perhatian Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam siaran pers pada 10 September 2026, BGN menyatakan keselamatan dan kesehatan penerima manfaat menjadi prioritas utama.
Wakil Kepala BGN Trenggono mengatakan pihaknya telah menjenguk korban yang masih menjalani perawatan bersama Plt Bupati Pati dan memastikan kondisi mereka terus dipantau.
Rangkaian kasus tersebut muncul ketika BGN sedang memperketat pengawasan terhadap dapur penyedia MBG. Pada 7 September 2026, Kepala BGN Sudaryono mengumumkan penutupan sementara 1.999 SPPG yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). BGN menegaskan kepatuhan terhadap standar SLHS dan persyaratan sanitasi merupakan syarat mutlak bagi dapur yang menyelenggarakan MBG.
Sudaryono menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari verifikasi dan penyisiran terhadap puluhan ribu SPPG. Kebijakan itu memperlihatkan bahwa aspek keamanan pangan kini menjadi salah satu persoalan paling serius dalam pelaksanaan program MBG, terutama ketika jumlah penerima manfaat terus diperluas.
Kasus Lombok Tengah sekaligus menunjukkan bahwa persoalan keamanan pangan tidak hanya berkaitan dengan status sertifikasi dapur. Proses pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, waktu distribusi, pencantuman batas konsumsi, hingga kondisi makanan ketika diterima siswa menjadi mata rantai yang harus diawasi secara ketat.
Kasus Karo Masuk Jalur Hukum
Persoalan lain muncul di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dugaan keracunan MBG yang terjadi pada Kamis (13/8/2026) kini memasuki ranah hukum setelah keluarga korban melaporkan pihak yang dianggap bertanggung jawab ke Polres Tanah Karo.
Peristiwa tersebut sebelumnya menimpa ratusan siswa di Berastagi. Data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mencatat 361 siswa dari SMA Negeri 1 Berastagi serta SMA dan SMK Swasta Bersama diduga mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap menu MBG. Sebanyak 270 pasien sempat menjalani rawat inap, sedangkan 89 lainnya menjalani rawat jalan.
Keluarga korban kemudian menempuh jalur hukum. Kuasa hukum korban, Aslia Rubianto, mengatakan laporan telah disampaikan ke Polres Tanah Karo pada 31 Agustus 2026. Dalam laporan tersebut, pihak yang dilaporkan mencakup SPPG terkait, Badan Gizi Nasional (BGN), dan guru. Selain laporan pidana, tim kuasa hukum juga menyiapkan gugatan perdata.
Aslia mengatakan langkah hukum ditempuh karena keluarga korban menginginkan adanya kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab sekaligus mencegah kejadian serupa kembali menimpa siswa lain. Ia juga mempertanyakan keterbukaan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang dikonsumsi para korban.
Kasus Karo menjadi perhatian khusus karena salah satu korban, Febi Yona Purba, 16 tahun, hingga kini masih menjalani penanganan medis. Febi merupakan siswi SMK di Berastagi yang mengalami kondisi kesehatan serius setelah kejadian 13 Agustus 2026. Keluarga melaporkan adanya kejang, kesulitan berbicara dan gangguan ingatan setelah insiden tersebut.
Kementerian Kesehatan menyebut Febi telah ditangani oleh tiga dokter spesialis di RSUP Adam Malik sejak 31 Agustus 2026, yakni spesialis gastrohepatologi, neurologi, dan kesehatan jiwa.
Pemeriksaan EEG juga dilakukan untuk mengetahui kemungkinan gangguan pada fungsi saraf. Berdasarkan pemantauan terakhir yang disampaikan Kemenkes, kondisi Febi disebut stabil dan tim dokter merekomendasikan pemeriksaan lanjutan di RSCM Jakarta untuk mendapatkan gambaran kondisi kesehatan yang lebih lengkap.
Perkembangan terbaru menunjukkan pemerintah juga masih memberikan perhatian terhadap korban Karo. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi sejumlah siswa yang masih menjalani perawatan di Berastagi pada Jumat (11/9/2026). Gibran mengatakan pemerintah akan memastikan kebutuhan perawatan korban dipenuhi, termasuk apabila diperlukan rujukan ke Jakarta atau Medan.
“Apakah butuh rujukan ke Jakarta atau Medan, semua pasti kami penuhi,” kata Gibran saat menemui korban di rumah sakit, Jumat (11/9/2026). Pemerintah juga memastikan biaya pengobatan korban ditanggung sampai mereka benar-benar pulih.
Rangkaian kasus di Karo, Pati, dan Lombok Tengah memperlihatkan bahwa persoalan MBG kini bukan semata menyangkut pemenuhan kebutuhan gizi siswa, tetapi juga menyangkut jaminan keamanan pangan dalam skala besar.
Ketika satu dapur dapat menyiapkan makanan untuk ribuan penerima manfaat, kesalahan pada satu mata rantai produksi dan distribusi berpotensi menimbulkan dampak luas dalam waktu singkat.
Karena itu, pengawasan tidak cukup berhenti pada pemberian sanksi setelah terjadi insiden. Pemeriksaan bahan baku, sanitasi dapur, kompetensi tenaga pengolah makanan, penyimpanan, distribusi, batas waktu konsumsi, pengambilan sampel, hingga keterbukaan hasil pemeriksaan laboratorium menjadi bagian penting untuk memastikan program MBG tidak justru menimbulkan risiko kesehatan bagi kelompok yang menjadi sasaran utamanya, yakni anak-anak sekolah. ssc/mn
