-
Jakarta, sumbarsatu.com--Dua lembaga survei, Media Survei Nasional (Median) dan Poltracking Indonesia, merilis hasil jajak pendapat terbaru mengenai penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Senin (31/8/2026).
Kedua survei tersebut sama-sama menunjukkan adanya persoalan dalam tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan, meskipun angka yang diperoleh kedua lembaga berbeda.
Median mencatat 56,2 persen masyarakat masih menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, angka tersebut menunjukkan penurunan cukup tajam dibandingkan hasil survei sebelumnya.
Direktur Eksekutif Median Rico Marbun mengatakan, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dalam survei Oktober 2025 masih berada di angka 78 persen. Angka tersebut kemudian turun menjadi 70 persen pada Mei 2026, sebelum kembali merosot menjadi 56,2 persen dalam survei terbaru.
Survei Median dilakukan melalui wawancara tatap muka di 38 provinsi pada 21 Juli hingga 2 Agustus 2026. Penelitian melibatkan 1.212 warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Responden dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling, dengan distribusi sampel secara proporsional berdasarkan populasi provinsi dan gender.
Survei tersebut memiliki margin of error sekitar 2,76 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Median juga melakukan quality control terhadap 20 persen sampel.
Dari 56,2 persen responden yang menyatakan puas, sebanyak 15 persen mengaku sangat puas dan 41,2 persen cukup puas. Sementara itu, 36 persen menyatakan tidak puas, terdiri atas 12 persen yang tidak puas dan 24 persen yang kurang puas. Sebanyak 7,8 persen responden tidak memberikan jawaban atau menyatakan tidak tahu.
Program pemerintah menjadi salah satu faktor yang masih menopang kepuasan publik. Median mencatat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi alasan yang paling banyak disebut responden yang puas, yakni 11,1 persen. Selain itu, 9,2 persen menyebut program pemerintah yang mulai berjalan atau kombinasi berbagai program sebagai alasan kepuasan. Pemberantasan korupsi juga disebut oleh sekitar 4 persen responden.
Namun, di sisi lain, persoalan korupsi menjadi salah satu alasan utama masyarakat yang menyatakan tidak puas terhadap pemerintahan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penilaian publik terhadap pemerintah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh bagaimana program tersebut dijalankan dan bagaimana pemerintah menjawab persoalan tata kelola pemerintahan.
Kepuasan terhadap Kabinet Hanya 47 Persen
Gambaran berbeda sekaligus memperkuat adanya tekanan terhadap tingkat kepuasan publik terlihat dalam survei Poltracking Indonesia. Lembaga tersebut mencatat hanya 47 persen publik yang menyatakan puas terhadap kinerja para menteri dan jajaran pejabat pemerintahan.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menyebut, dari 47 persen responden yang puas, sebanyak 5,5 persen menyatakan sangat puas dan 41,5 persen cukup puas.
Sementara itu, 41,8 persen responden menyatakan kurang puas atau sangat tidak puas terhadap kinerja kabinet.
Survei nasional Poltracking dilakukan pada 14-20 Agustus 2026 dengan wawancara tatap muka. Berdasarkan data yang beredar, penelitian menggunakan 1.220 responden, dengan margin of error sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Poltracking juga menemukan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja kabinet mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Pada Mei 2026, kepuasan masih berada di kisaran 67 persen, kemudian turun menjadi 49 persen pada Juli dan kembali menjadi 47 persen pada Agustus 2026.
Perbedaan angka antara Median dan Poltracking tidak serta-merta menunjukkan pertentangan hasil. Kedua lembaga mengukur objek dan periode yang tidak sepenuhnya sama.
Median mengukur kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran secara keseluruhan, sedangkan Poltracking memberikan penilaian lebih spesifik terhadap kabinet, kementerian, dan lembaga.
Karena itu, angka 56,2 persen dan 47 persen sebaiknya dibaca sebagai dua potret persepsi publik dari metodologi dan waktu pengumpulan data yang berbeda.
Tren Penurunan Terlihat di Sejumlah Survei
Penurunan tingkat kepuasan tersebut juga muncul dalam sejumlah survei lain sepanjang 2026. Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), misalnya, mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 51,1 persen dalam survei yang dilakukan 5-19 Juli 2026. Angka itu terdiri atas 4,8 persen responden yang sangat puas dan 46,3 persen yang cukup puas.
Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan tingkat kepuasan 81,2 persen yang dicatat SMRC pada November 2025. Pada awal 2026, tingkat kepuasan juga masih berada di 66,4 persen.
Tempo Data Science bahkan mencatat angka kepuasan yang lebih rendah. Dalam survei yang dilakukan 31 Juli-11 Agustus 2026, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran disebut berada di 37 persen. Angka tersebut turun dari 75 persen pada Desember 2025 dan 58 persen pada Maret 2026.
Dalam survei Tempo Data Science, persoalan ekonomi menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi ketidakpuasan. Sebanyak 27 persen responden menyebut harga kebutuhan pokok yang mahal atau terus meningkat sebagai alasan ketidakpuasan. Sebanyak 14 persen menyoroti sulitnya memperoleh pekerjaan atau tingginya pengangguran, sedangkan 13 persen menilai kondisi ekonomi memburuk atau tidak stabil.
Temuan tersebut menarik jika dibandingkan dengan data makroekonomi resmi pemerintah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan (year-on-year) dan tumbuh 3,73 persen dibandingkan triwulan I 2026. Sementara ekonomi Indonesia pada semester I 2026 tumbuh 5,45 persen dibandingkan semester I 2025.
Data tersebut memperlihatkan adanya pertumbuhan ekonomi secara makro, tetapi persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi tidak selalu bergerak searah dengan indikator pertumbuhan.
Bagi publik, ukuran keberhasilan pemerintah juga berkaitan dengan apakah pertumbuhan tersebut diterjemahkan menjadi harga kebutuhan yang terjangkau, pekerjaan, pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan.
Indikator resmi BPS juga menunjukkan sejumlah perbaikan pada kondisi sosial ekonomi. Persentase penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat 8,07 persen, turun 0,18 poin persentase dibandingkan September 2025 dan turun 0,40 poin persentase dibandingkan Maret 2025.
Jumlah penduduk miskin juga turun menjadi 22,93 juta orang, berkurang sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 dan turun 920 ribu orang dibandingkan Maret 2025.
Di perkotaan, tingkat kemiskinan pada Maret 2026 berada di angka 6,34 persen, sedangkan di perdesaan 10,67 persen. Garis kemiskinan pada periode yang sama tercatat Rp669.235 per kapita per bulan.
Data tersebut menunjukkan bahwa indikator makro dan sosial ekonomi Indonesia tidak seluruhnya mengalami kemunduran. Ekonomi tetap tumbuh dan angka kemiskinan menurun. Namun, hasil berbagai survei kepuasan publik memperlihatkan bahwa perbaikan indikator makro belum otomatis menghasilkan persepsi positif yang sama kuat di tingkat masyarakat.
Di sinilah tantangan pemerintah menjadi lebih kompleks. Pemerintah tidak hanya dituntut mempertahankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan manfaat pertumbuhan dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Soal Kepercayaan Publik
Jika dibandingkan, terdapat pola penurunan yang cukup jelas dalam sejumlah survei sepanjang 2026. Median mencatat kepuasan turun dari 78 persen pada Oktober 2025 menjadi 70 persen pada Mei 2026 dan 56,2 persen pada akhir Juli-awal Agustus 2026. SMRC mencatat penurunan dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026. Sementara Tempo Data Science mencatat kepuasan 37 persen pada Agustus 2026.
Meski angka dari masing-masing lembaga tidak dapat dibandingkan secara langsung karena terdapat perbedaan metode, pertanyaan, periode survei, dan objek penilaian, kecenderungan yang muncul patut menjadi perhatian pemerintah.
Survei bukanlah vonis terhadap kinerja sebuah pemerintahan. Hasil survei merupakan potret persepsi masyarakat pada waktu tertentu. Namun, ketika kecenderungan penurunan muncul berulang dalam survei dengan metodologi berbeda, temuan tersebut dapat menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah.
Bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, tantangannya adalah menerjemahkan berbagai capaian kebijakan menjadi manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Program MBG, misalnya, menjadi salah satu program yang masih mendapatkan apresiasi dalam survei Median. Di sisi lain, persoalan harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, korupsi, dan kualitas pelaksanaan kebijakan tetap menjadi perhatian publik dalam sejumlah survei.
Dengan demikian, penurunan tingkat kepuasan publik tidak semata-mata berkaitan dengan popularitas Presiden atau kabinet. Angka tersebut juga menjadi cermin hubungan antara kebijakan pemerintah dan pengalaman masyarakat sehari-hari.
Pemerintah masih memiliki ruang untuk memperbaiki persepsi tersebut, terutama melalui penguatan kinerja, pengendalian harga kebutuhan pokok, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan program-program prioritas.
Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 persen dan penurunan kemiskinan menjadi 8,07 persen merupakan capaian penting. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan capaian statistik tersebut dapat diterjemahkan menjadi rasa aman, kesejahteraan, dan keyakinan masyarakat bahwa pemerintah bekerja untuk menjawab persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.ssc/mn
