ai
Jenewa, sumbarsatu.com — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengajak negara-negara anggota Asia Pacific Group (ASPAG) memperkuat kerja sama dalam pengembangan keterampilan dan pelatihan tenaga kerja masa depan. Ajakan tersebut disampaikan dalam Asia Pacific Group Ministerial Meeting yang menjadi bagian dari rangkaian Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-114 di Jenewa, Swiss.
Menurut Yassierli, kerja sama regional menjadi semakin penting di tengah perubahan dunia kerja yang dipicu oleh perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI).
"Indonesia percaya kerja sama antarnegara kini semakin penting. Tantangan ketenagakerjaan tidak bisa dihadapi sendiri. Kekuatan kita ada pada kemauan untuk saling berbagi praktik baik dan saling belajar," kata Yassierli, Selasa (9/6/2026).
Ia mengatakan negara-negara di kawasan Asia Pasifik saat ini menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks. Tantangan tersebut mencakup tingginya angka pengangguran, meningkatnya pekerjaan informal, risiko pergeseran pekerjaan akibat disrupsi teknologi dan AI, serta kebutuhan menghadirkan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.
Menurutnya, kerja sama antarnegara diperlukan agar masing-masing negara dapat saling berbagi pengalaman, kebijakan, dan praktik terbaik dalam menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Di saat yang sama, negara juga harus memastikan pekerja tetap memperoleh perlindungan yang layak.
Yassierli menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menempatkan pengembangan keterampilan sebagai salah satu prioritas utama untuk mengatasi ketidaksesuaian antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan industri yang terus berkembang.
Salah satu program yang dijalankan pemerintah adalah Program Pemagangan Nasional bagi lulusan perguruan tinggi. Program tersebut memberikan pengalaman kerja terstruktur selama enam bulan di dunia industri dengan dukungan uang saku dari pemerintah yang nilainya setara upah minimum. Pada tahun ini, program tersebut ditargetkan menjangkau 150.000 peserta.
Selain itu, pemerintah juga menjalankan Program Pelatihan Vokasi Nasional yang menyasar lulusan sekolah menengah atas dan sederajat. Program tersebut ditargetkan dapat menjangkau 300.000 peserta.
Menaker menegaskan bahwa kedua program tersebut dirancang secara inklusif. Kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dibuka secara setara bagi perempuan, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan perbatasan.
Menurut Yassierli, perubahan dunia kerja akibat perkembangan teknologi sudah dirasakan langsung oleh masyarakat. Pencari kerja membutuhkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, lulusan baru membutuhkan pengalaman kerja, pekerja membutuhkan keterampilan baru agar tetap relevan, sementara kelompok rentan membutuhkan akses yang lebih adil untuk memasuki pasar kerja.
Dalam forum ASPAG, Indonesia juga menawarkan kerja sama pada sejumlah bidang prioritas, antara lain pengembangan kurikulum pelatihan vokasi yang berorientasi pada keterampilan masa depan, pembentukan pusat pelatihan bagi penyandang disabilitas, pengembangan komunitas di sektor pertanian, serta pembentukan klinik produktivitas dan pusat teknologi tepat guna.
Menurut Yassierli, berbagai bidang kerja sama tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi pekerja dan masyarakat. Kurikulum vokasi diperlukan agar pelatihan selaras dengan kebutuhan industri, pusat pelatihan disabilitas dapat membuka akses kerja yang lebih setara, pengembangan komunitas pertanian dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, sementara klinik produktivitas dan pusat teknologi tepat guna dapat membantu pekerja maupun pelaku usaha beradaptasi dengan perubahan.
"Indonesia siap berbagi dan belajar. Kita memiliki banyak hal yang dapat saling ditawarkan untuk membangun kawasan yang lebih kuat dan tangguh bagi para pekerja," ujarnya.
Melalui kerja sama ASPAG, Indonesia ingin memastikan perubahan teknologi dan transformasi industri tidak membuat pekerja tertinggal. Sebaliknya, perubahan tersebut harus menjadi peluang untuk memperluas keterampilan, membuka akses kerja yang lebih adil, serta memperkuat perlindungan bagi pekerja di kawasan Asia Pasifik.
