-
Jakarta, sumbarsatu.com— Kebijakan ekonomi intervensionis di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kian memicu gejolak di pasar keuangan global. Alih-alih mendapat sambutan positif, arah kebijakan ekonomi baru ini justru direspons negatif oleh para investor asing, hingga memicu popularitas seruan "sell Indonesia" di kalangan pelaku pasar internasional.
Berdasarkan laporan Bloomberg, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melosor sekitar 36% hanya dalam waktu lima bulan setelah sempat mencetak rekor tertinggi. Kejatuhan ini menempatkan pasar saham domestik sebagai salah satu dengan kinerja terburuk dari lebih 90 indeks global yang dipantau.
Tak hanya di pasar saham, tekanan hebat juga melanda mata uang garuda. Sejak Prabowo menjabat pada Oktober 2024, nilai tukar rupiah telah melemah sekitar 14%, menjadikannya mata uang dengan kinerja terburuk di Asia pada tahun 2026. Di saat yang sama, aliran modal asing (capital outflow) senilai miliaran dolar AS terus mengalir keluar dari pasar obligasi dalam negeri.
Para pengamat menilai, kecemasan investor bersumber dari ambisi pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah. Langkah-langkah agresif seperti realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan peran negara dalam ekonomi, pengaliran dana jumbo ke Danantara, hingga pengetatan ekspor komoditas strategis, dinilai pasar terlalu berisiko dan memicu aksi jual massal saham eksportir.
Pembelaan Menkeu: APBN Masih Sehat dan Terkendali
Di tengah derasnya sentimen negatif global dan pelemahan rupiah yang sempat menyentuh kisaran Rp 18.000 per dolar AS, Menteri Keuangan Purbaya pasang badan. Menkeu menepis anggapan bahwa pemerintah tengah mengelola fiskal secara "ugal-ugalan."
Data Kementerian Keuangan per Mei 2026 menunjukkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp 180,4 triliun atau sekitar 0,70% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini naik tipis dari defisit April yang tercatat sebesar Rp 164,4 triliun (0,64% PDB).
"Capaian defisit ini justru menunjukkan kondisi fiskal kita sangat bagus dan terkendali. Ini menepis anggapan bahwa pelemahan rupiah dipicu oleh pengelolaan anggaran yang tidak hati-hati," tegas Menkeu Purbaya saat memaparkan kinerja APBN.
Optimisme Menkeu didorong oleh performa pendapatan negara yang meroket 19,1% secara tahunan (year-on-year/yoy) mencapai Rp 1.185 triliun, atau 37,6% dari target tahunan sebesar Rp 3.153,6 triliun. Dari sisi belanja, realisasinya mencapai Rp 1.365,4 triliun (35,5% dari pagu), alias tumbuh 34,4% (yoy). Melalui kinerja ini, keseimbangan primer Indonesia masih mencatatkan surplus Rp 58,6 triliun.
Sektor pajak menjadi motor utama dengan sumbangan Rp 834,4 triliun per Mei 2026, melonjak 22,1% dibanding periode yang sama tahun lalu.
| Jenis Pajak | Realisasi (Rp) | Pertumbuhan (yoy) |
| PPN & PPnBM | Rp 315,7 Triliun | + 41,3% |
| PPh Badan | Rp 167,6 Triliun | + 23,9% |
| PPh Orang Pribadi & PPh 21 | Rp 123,1 Triliun | + 26,0% |
| PPh Final, PPh 22, & PPh 26 | Rp 138,7 Triliun | + 5,2% |
(Catatan: Penerimaan pajak lainnya tercatat terkontraksi 6% dengan realisasi sebesar Rp 89,3 triliun).
Istana Tepis Isu Mundurnya Menkeu dan Rumor Reshuffle
Sentimen ekonomi yang memanas sempat diperkeruh oleh rumor politik di Ibu Kota. Kemarin, beredar kabar burung yang menyebut Menkeu Purbaya bakal mengundurkan diri dari kabinet di tengah isu rencana perombakan kabinet (reshuffle). Rumor lain bahkan mengaitkan Purbaya dengan posisi Gubernur Bank Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi langsung bergerak cepat meredam isu tersebut. Ia menegaskan kabar mundurnya Menkeu sama sekali tidak benar.
"Di tengah dinamika ekonomi global hari ini, yang kita butuhkan adalah koordinasi dan sinergi yang kuat dari semua pihak, bukan spekulasi," ujar Prasetyo Hadi.
Purbaya sendiri secara terpisah langsung menampik isu tersebut. Ia juga meluruskan spekulasi terkait posisi di Bank Indonesia. Menkeu mengaku memang sempat ada tawaran untuk merangkap jabatan, namun ia memilih untuk menolaknya demi fokus mengawal stabilitas fiskal negara.
Bagaimanapun, fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya masih memiliki daya pikat jangka panjang: pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di atas 5%, rasio utang pemerintah relatif rendah, ditambah dengan keunggulan populasi besar serta kekayaan alam yang melimpah.
Namun untuk saat ini, para investor global tampaknya memilih untuk wait and see menunggu kepastian arah kebijakan fiskal, independensi bank sentral, serta transparansi tata kelola Danantara.ssc/mn
