Ketua SPI Pasaman Barat, Januardi menyampaikan aspirasi kepada Bupati H Yulianto. (Ist)
Hal tersebut, disampaikan Januardi, terkait banyaknya perusahaan perkebunan yang masa HGUnya tidak berlaku laku.
Dia menunjuk sejumlah perusahaan yang habis masa HGU adalah PT PAN Kinali, PT P Nusantara IV, PT Kamu Agam.
"Harapan saya, tanah tersebut dikembalikan kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah, atau kepada masyarakat adat, melalui pemerintah daerah," kata Januardi.
Dia menyebut, tidak ingin masyarakat Pasaman Barat jadi buruh di negeri sendiri.
"Saya tidak mau masyarakat Pasaman Barat jadi buruh di negeri sendiri," kata Januardi yang juga Ketua Partai Buruh Pasaman Barat ini.
Dijelaskan, dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional ke-65 pada Rabu, tanggal 24 September 2025 lalu, di kantor Bupati Pasaman Barat, menyampaikan aspirasi bersama ratusan masyarakat tani kepada Bupati Pasaman Barat H Yulianto, Wabup H. Ihpan, Sekda Dody San Ismail, di ruang Wakil Bupati Pasaman Barat.
Dalam pertemuan tersebut pihaknya mendesak reformasi untuk melaksanakan keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 4046/SK-LR .0201/VII/2025 tentang penetapan mitra strategis reforma Agraria tahun 2025. Intinya SPI mendesak bupati menyelesaikan konflik agraria di Pasaman Barat.
Diantaranya konflik yang terjadi di Pasaman diantara masyarakat adat dengan perusahaan, masyarakat dengan KUD/koperasi, dan masih banyak konflik lainnya.
Januardi menunjuk contoh perusahaan yang bermasalah yakni, diantaranya PTP Nusantara IV, konfliknya 1.300 hektar dengan masyarakat adat Kinali. Perkaranya sudah ditangan kementerian ATR BPN pusat.
PT LIN berkonflik dengan masyarakat adat seluas 200 hektar sudah menjadi skala prioritas kementrian ATR
PT Anam Koto seluas 711 hektar berkonflik dengan masyarakat adat Aia Gadang Kecamatan Pasaman.
PT PHP I Kapa seluas 924 H berkonflik dengan masyarakat adat. Juga sudah menjadi atensi kementrian ATR/BPN.
Terkait dengan penyampaian aspirasi masyarakat tani Pasaman Barat tersebut, kata Yanuardi pihaknya sudah menyampaikan kepada Bupati Pasaman Barat H Yulianto dan Wakil Bupati M Ihpan.
Bupati Yulianto mengatakan, siap mengawal aspirasi masyarakat tani Pasaman Barat ke Kementrian ATR BPN RI. (ssc/nir)
