Padang, sumbarsatu.com — Bawaslu Kota Padang menggelar kegiatan penguatan kelembagaan dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Selasa (16/9/2025), di kantor Bawaslu setempat, Komplek Pondok Indah Pratama, Padang Timur. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029.
Ketua Bawaslu Kota Padang, Eris Nanda, menyebut kegiatan ini bertujuan memperkuat fungsi pengawasan terhadap data pemilih. Menurutnya, persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu menjadi tantangan di setiap pemilu.
“Persoalan DPT selalu muncul. Melalui kegiatan ini, kami berharap bisa meminimalisir bahkan menghilangkan masalah tersebut di masa mendatang,” ujar Eris.
Acara ini diikuti perwakilan berbagai instansi, di antaranya Disdukcapil, Dinas Pendidikan, Lapas Kelas IIA, Rutan Kelas IIB, DLH, Polresta Padang, KPU Kota Padang, dan Kodim 0312 Padang.
Komisioner Bawaslu Provinsi Sumbar Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas, Muhammad Khadafi, turut memaparkan temuan pelanggaran pada Pemilu 2024. Ia mengungkap adanya dugaan pemilih mencoblos dua kali di TPS berbeda, khususnya di Kabupaten Sijunjung dan Dharmasraya.
“Kami menemukan pelanggaran serius. Pemilih mencoblos dua kali. Ini jelas melanggar asas langsung dan rahasia dalam pemilu,” kata Khadafi.
Kasus tersebut kini ditangani Sentra Gakkumdu dan pelaku terancam hukuman penjara hingga sembilan tahun serta denda maksimal Rp108 juta sesuai Pasal 178B UU Pilkada.
Khadafi menjelaskan lemahnya verifikasi identitas, potensi data ganda dalam DPT, serta minimnya edukasi pemilih menjadi faktor penyebab pelanggaran. Bawaslu Sumbar juga merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) di dua TPS sebagai langkah koreksi.
“Kami tidak hanya fokus pada penindakan, tapi juga pencegahan. Edukasi pemilih harus diperkuat agar masyarakat memahami bahwa satu suara adalah hak, bukan bisa digandakan,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Padang berharap sinergi antarinstansi semakin kuat dan kualitas pengawasan data pemilih dapat meningkat menjelang Pemilu 2029. ssc/rel
