Banyak masalah disampaikan warga, pada Anggota DPRD Agam saat darurat percepatan penanganan pandemi covid-19, seperti halnya dalam kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Agam dari Dapil VI
Agam, sumbarsatu.com- Banyak masalah disampaikan warga, pada Anggota DPRD Agam saat darurat percepatan penanganan pandemi covid-19, seperti halnya dalam kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Agam dari Dapil VI, pada kunjungan kerja dalam masa reses persidangan II tahun 2020, di Kantor Camat Tanjung Raya, Jumat (12/6/2020), di aula kantor camat.
Anggota DPRD Agam Dapil VI yang hadir kala itu adalah, Wakil Ketua DPRD Agam, Irfan Amran, Suhermi, Syaharuddin, Alhamdi Arif, dan Mardisal Athan, didampingi unsur secretariat DPRD Agam.
Irfan Amran menjelaskan, meski dalam kondisi pandemi covid-19, kunker yang digelar diharapkan tertap berjalan dengan baik dan lancar.
“Kita tetap mematuhi protokol penanganan Covid-19, dengan menjaga jarak duduk tamu yang hadir, dan memakai masker,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, beberapa aspirasi disampaikan masyarakat, di antaranya masalah pendidikan karakter anak selama masa darurat pandemi Covid-19. Dimana anak-anak belajar di rumah dengan telepon seluler, dengan banyaknya pengaruh dari media sosial, televisi dan makanan, masalah regrouping yang akan terjadi di sekolah dasar di Kecamatan Tanjung Raya, masalah dana BLT, masalah pokir anggota DPRD, jalan berlubang dari Simpang Kandis sampai Ambun Pagi, pengangkatan perangkat daerah yang masa jabatannya cukup lama.
Menanggapi beragam aspirasi yang ditampung anggota dewan tersebut, Alhamdi Arif menjelaskan mengenai dana bantuan selain pokir dari anggota dewan untuk nagari, harus program bantuan lain, salah satunya program OPD yang menggunakan dana APBD. Saat ini dana APBD tersedot untuk bantuan penanganan Covid-19.
Menanggapi masalah pendidikan dan karakter anak saat ini selama sekolah diliburkan, Suhermi menyebutkan harus bersama-sama untuk memulihkan sikap dan jiwa anak untuk bangkit menjadi anak yang lebih baik lagi, bisa dengan bantuan para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat itu sendiri.
“Masalah regrouping sekolah kita juga harus turut membangun sekolah yang sudah ada sekarang, dengan menyekolahkan anak-anak kita di sekolah tersebut, dan tidak mendaftarkan anak ke sekolah tetangga agar tercukupi jumlah siswa dalam satu sekolah,” ujarnya.
Mardisal Athan, yang menanggapi masalah dana BLT yang berbeda diterima masyarakat ,itu berdasarkan data yang sudah ada. Dana BLT itu terbagi dua, pertama dana BLT untuk masyarakat miskin, kedua dan BLT untuk masyarakat terdampak Covid-19.
”Jadi, tidak semua warga yang menerima dana BLT tersebut, hanya salah satunya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, seluruh aspirasi dan persoalan yang disampaikan berbagai elemen masyarakat, sudah ditampung, dan akan segera ditindaklanjuti bersama unsur terkait di Pemkab Agam. (MSM)
