Simpang Empat, sumbarsatu.com — Badan Eksekutif Mahasiswa Yaptip Pasaman Barat menyampaikan aspirasi di teras Kantor Bupati Pasaman Barat, menuntut percepatan progres 100 hari kinerja kepemimpinan Bupati Pasaman Barat H. Yulianto–M. Ihpan.
“Kami mahasiswa menilai belum banyak progres atau kemajuan yang dilaksanakan Bupati Yulianto–M. Ihpan dalam seratus hari ini. Untuk itu kami minta bertemu dan berdialog dengan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat,” kata Rido Kurnia, Orator Aksi di Halaman Kantor Bupati Pasaman Barat, Senin (7/7/2025).
Rido menyebut, progres 100 hari program kerja masih banyak yang belum bisa dikerjakan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat. Di antaranya adalah konflik agraria di Pasbar yang belum kunjung usai, ada HGU perusahaan yang sudah mati tetapi tetap beroperasi, rendahnya kualitas pendidikan, belum maksimalnya layanan kesehatan — baik pada RSUD Jambak maupun Puskesmas — serta belum termanfaatkannya aset daerah Tanah Kas Desa (TKD) Muaro Kiawai, dan lain sebagainya.
Ia menyebut bahwa waktu 100 hari memang pendek, tetapi setidaknya telah ada capaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat.
“Kami berharap jika kepala OPD tidak becus bekerja maksimal, copot saja,” kata Rido.
Pengunjuk rasa juga menyampaikan kekecewaannya karena tidak bisa bertemu dengan Bupati, karena Bupati sedang melakukan kunjungan ke kecamatan.
Sesaat berorasi, mahasiswa akhirnya ditemui oleh Asisten I Pemda Pasaman Barat, Setia Bakti. Akan tetapi, mahasiswa menolak untuk berdialog dengan Asisten I.
“Kami mau berdialog dengan Bupati atau Wabup, bukan dengan staf, karena staf tak bisa mengambil keputusan,” kata Rido.
Seusai mahasiswa unjuk rasa, Pj Sekda Dody San Ismail melaksanakan konferensi pers di ruang kerjanya.
Dody menyebut, dalam seratus hari ini Pemda telah membayarkan utang belanja sebesar Rp35 miliar dari total Rp89 miliar.
Ia menyebut, meski dengan keterbatasan anggaran dan efisiensi anggaran, namun Pemda Pasaman Barat juga gencar mensosialisasikan program ketahanan pangan, pemberian bantuan benih, alsintan, guna peningkatan produksi padi dan hasil pertanian.
Pemda, kata Dody, juga gencar melaksanakan peningkatan sumber pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemutihan kendaraan plat S, yang mana 60 persen dari pajak itu masuk ke PAD Pasaman Barat.
“Di samping itu, saat ini kita sedang mempersiapkan lokasi Sekolah Rakyat seluas 6,3 hektare di Padang Tujuh, yang akan dibangun oleh Kementerian Sosial RI untuk siswa kurang mampu dalam program sekolah gratis,” kata Dody.
Selain itu, Pemda Pasaman Barat juga telah mendorong terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih pada setiap 90 nagari/desa.
Di samping itu, Pemda juga akan melakukan rehabilitasi kampung nelayan sebesar Rp22 miliar.
Unjuk rasa yang dikawal oleh aparat Kepolisian Polres Pasaman Barat dan Satpol PP Pemda Pasaman Barat tersebut berlangsung aman dan lancar. (ssc/nir)
