DPP Golkar versi Agung Laksono
Padang, sumbarsatu.com—Perseteruan di tubuh partai Golkar sudah melebar sampai ke tingkat daerah. Aksi penonaktifan dan pemecatan di tingkat Dewan Perwakilan (DPD) di provinsi mulai berlangsung, termasuk di Provinsi Sumatera Barat.
Buktinya, Partai Golkar kubu Agung Laksono sudah melakukan konsolidasi dengan DPD I Golkar Sumatera Barat pada Minggu (12/4/2015). DPD I Golkar Sumbar menyatakan sudah menerima surat keputusan (SK) pelaksana tugas (Plt) kepengurusan DPD I Golkar Sumbar.
Dalam SK bernomor Kep 023-DPP Golkar-3-tahun 2015 ini, yang diterbitkan Maret lalu menyebutkan, H Yan Hiksas Datuak Tan Ali ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum dan Muslim Kasim sebagai Ketua Harian.
SK yang ditandatangani oleh Ketua DPP Golkar Agung Laksono (versi Ancol) ini juga menyatakan, Wakil Ketua DPD I Golkar Sumbar adalah Vasko Huseni, Sawir Taher, Zulkenedi Said, Yusman Kasim, Risman Sarangi dan Trismon. Kemudian, Plt Sekretaris DPD I Golkar Sumbar yakni Alirman Sori dan bendaharanya Syafnir.
Penerbitan SK ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menkum dan HAM yang menyatakan bahwa DPP bertugas untuk mengakomodir semua kader Golkar.
“Selain ini sudah diputuskan oleh Menkum dan HAM, ini juga menjadi keputusan Mahkamah Partai. Kami akan laksanakan tugas yang diamanahkan yakni melakukan konsolidasi dengan DPD II di kabupaten/kota,” jelas Plt Ketua DPD I Golkar Sumbar, Yan Hiksas Datuak Tan Ali, di Padang, Minggu (12/4/2015) seperti dikutip Haluan.
Menurutnya, langkah yang dilakukan ini juga untuk persiapan Pilkada serentak. Dengan itu, Golkar Sumbar juga akan melakukan penjaringan untuk kader-kader yang berprestasi untuk maju sebagai gubernur dan walikota/bupati.
Terkait dengan adanya perpecahan yang terjadi di tubuh Golkar, Yan Hiksas berjanji akan berupaya untuk membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat.
“Kemarin ini masyarakat menganggap ada dua kubu di tubuh Gokar, kini tidak ada lagi. Sekarang Golkar hanya ada satu,” tuturnya.
Sementara, Ketua Harian DPD I Golkar Sumbar, Muslim Kasim menyebutkan, sebelum diturunkan SK Plt Kepengurusan saat ini, kepengurusan yang sebelumnya ada di DPD I Sumbar telah habis masa jabatannya. Bahkan, kepengurusan tersebut telah habis pada bulan Desember 2014 lalu. Dengan itu, akan kembali diadakan musyawarah daerah (Musda) dengan segera mungkin sebelum Pilkada serentak dilakukan.
Ia juga mengatakan, untuk penjaringan calon kepala daerah, dilakukan pada awal bulan Mei mendatang. Dalam hal ini, partai akan melakukan penjaringan calon kepala daerah yang berpotensi. Meski demikian, pihaknya akan mengutamakan kader Golkar.
Kemudian, terkait putusan yang dikeluarkan oleh PTUN Jakarta, Plt Wakil Ketua Risman Siranggi menyebutkan bukanlah menjadi halangan untuk melakukan kegiatan partai. Karena, dalam putusan sela tersebut hanya memutuskan untuk penundaan keputusan Menkum dan HAM bukan membatalkan.
“Pada dasarnya legalitas dan dasar hukum kita sudah jelas. Makanya, konsolidasi yang merupakan kegiatan partai kita lakukan. Dan kini, jelas keputusan tidak diragukan lagi,” tegas Risman.
Ia mengatakan, DPD II Golkar tidak perlu memberikan multitafsir terhadap putusan PTUN Jakarta. Karena putusan sela bukanlah putusan akhir. Apa pun bunyi putusan PTUN nantinya, tetap akan bermuara kepada putusan mahkamah partai.
Dimana, putusan mahkamah partai merupakan keputusan tertinggi dalam hal terjadinya permasahalan di internal partai.
Risman juga menambahkan, khusus untuk pilkada, calon kepala daerah yang akan diajukan ke KPU adalah yang berada di bawah kepengurusan Agung Laksono. Artinya, rekomendasi dari PP ditandatangani oleh Agung Laksono. Ini berlaku, baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Khusus di Sumbar, pendaftaran akan dibuka pada minggu terakhir April.
Sebelumnya, usai keluarnya putusan Mahkamah Partai Golkar, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memperkuat kepengurusan Agung dengan mengesahkan kepengurusan Partai Golkar yang diketuai Agung Laksono.
Sementara itu, DPP Golkar kepenguruan versi kongres Bali belum terlihat melakukan tindakan apa-apa. (SSC)
