-
Jakarta, sumbarsatu.com--Sorotan publik terhadap anggaran pengadaan perlengkapan siswa Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial terus meluas.
Setelah ramai diperbincangkan di media sosial soal anggaran pembelian sepatu dan kaos kaki yang disebut mencapai Rp700 ribu per siswa, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul akhirnya mendatangi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk berkonsultasi terkait tata kelola program tersebut.
Pertemuan itu menjadi perhatian publik karena berlangsung di tengah meningkatnya kecurigaan masyarakat terhadap kemungkinan pemborosan anggaran dalam program Sekolah Rakyat.
Setelah konsultasi dengan pimpinan KPK, Gus Ipul mengakui bahwa kemampuan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Sosial dalam menangani pengadaan barang dan jasa masih belum memadai.
Pernyataan itu memantik reaksi publik. Banyak pihak mempertanyakan alasan tersebut mengingat Kemensos merupakan kementerian lama yang selama bertahun-tahun menjalankan program bantuan sosial dengan nilai anggaran besar.
Pengadaan barang dan jasa juga bukan hal baru di lingkungan kementerian, sehingga alasan lemahnya SDM dinilai belum cukup menjawab polemik yang berkembang.
Kehebohan bermula ketika rincian anggaran perlengkapan siswa Sekolah Rakyat beredar luas di media sosial. Dalam dokumen yang menjadi perbincangan publik, anggaran untuk sepatu dan kaos kaki disebut mencapai Rp700 ribu per siswa dengan realisasi sekitar Rp640 ribu. Angka tersebut langsung menuai kritik karena dianggap tidak wajar untuk perlengkapan sekolah siswa.
Perdebatan semakin ramai setelah salah satu produsen sepatu asal Surabaya yang disebut produknya masuk dalam data pengadaan mengaku harga sepatu produksi mereka jauh di bawah angka yang ramai dibicarakan. Pihak produsen menyebut harga sepatu mereka berada di kisaran maksimal Rp300 ribu. Pernyataan itu memunculkan dugaan adanya selisih harga yang cukup besar dalam proses pengadaan.
Di media sosial, warganet mempertanyakan transparansi dan mekanisme penentuan harga dalam proyek tersebut. Banyak yang meminta pemerintah membuka secara rinci spesifikasi barang, jumlah pengadaan, hingga perusahaan penyedia yang terlibat agar polemik tidak berkembang menjadi spekulasi liar.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Ibnu Basuki Widodo mengatakan pihaknya berharap tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program-program di Kemensos. Ia menegaskan KPK terbuka untuk melakukan pengawalan dan pendampingan sebagai langkah pencegahan korupsi.
Meski demikian, publik berharap pengawasan tidak berhenti pada konsultasi semata. Desakan agar dilakukan penelusuran lebih mendalam mulai menguat, terutama untuk memastikan apakah terdapat indikasi mark up harga atau praktik penyimpangan anggaran dalam pengadaan perlengkapan siswa tersebut.
Kasus ini juga menjadi perhatian karena menyangkut program Sekolah Rakyat yang selama ini dipromosikan sebagai bagian dari upaya negara membantu pendidikan masyarakat kurang mampu. Karena menggunakan uang negara dan menyasar kelompok rentan, publik menilai setiap rupiah anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Di tengah meningkatnya tekanan publik, langkah Kemensos untuk berkonsultasi ke KPK dipandang sebagai upaya meredam polemik sekaligus menunjukkan keterbukaan terhadap pengawasan. Namun pada saat yang sama, masyarakat tetap menunggu langkah konkret pemerintah untuk menjelaskan detail pengadaan dan memastikan tidak ada praktik korupsi dalam penggunaan anggaran tersebut.ssc/mn
