Jakarta, sumbarsatu.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia menyelenggarakan Konsolidasi Nasional Perempuan “Srikandi Pengawasan” pada 21–23 Desember 2025 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Kegiatan ini mengusung tema “Mewujudkan Ekosistem Pemilu Inklusif, Anti Kekerasan Berbasis Transformasi Digital.”
Konsolidasi nasional ini diikuti ratusan perwakilan Srikandi Pengawasan dari 38 provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia, yang terdiri atas komisioner dan pejabat struktural perempuan.
Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat peran perempuan dalam pengawasan pemilu melalui pemanfaatan transformasi digital guna mewujudkan ekosistem pemilu yang inklusif dan bebas dari kekerasan.
Sejumlah narasumber nasional hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ketua Komisi II DPR RI, Kaukus Perempuan Parlemen RI, Komnas Perempuan, Komisi Nasional Disabilitas, akademisi, serta peneliti dari Litbang Kompas dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo).
Bawaslu Sumatera Barat mengirimkan tujuh perwakilan perempuan dalam konsolidasi nasional tersebut, yakni Roza Molina, Rini Juita, Eri Vatria, Husni Fajri, Maghfirawati Aldila, Dewi Lusianita, dan Mellia Rahmi.
Dalam sambutan pembukaan, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda besar terakhir yang diselenggarakan Bawaslu di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Meski demikian, kegiatan ini dinilai istimewa karena secara khusus memberi ruang konsolidasi bagi perempuan pengawas pemilu yang rutin dilaksanakan setiap tahun.
Bagja berharap semangat “women support women” terus diperkuat, khususnya dalam proses rekrutmen pengawas pemilu ke depan, agar keterwakilan perempuan dalam jajaran penyelenggara pemilu dapat terpenuhi secara maksimal sesuai kuota yang ditetapkan.
Pada hari kedua, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelas paralel yang terbagi ke dalam tiga kelas. Kelas pertama membahas perlindungan anak dan penguatan kepemimpinan perempuan dalam pemilu.
Kelas kedua mengangkat tema perlindungan serta pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lansia dalam pemilu. Sementara kelas ketiga mendiskusikan optimalisasi teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) dalam pengawasan pemilu yang inklusif dan anti kekerasan. ssc/rel
