Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, penanganan pengangguran tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk institusi kepolisian, dunia usaha, dan lembaga lainnya, untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang kuat dan inklusif.
Hal itu disampaikan Yassierli dalam peluncuran program Poliran yang diselenggarakan Kepolisian Daerah Jawa Barat di Bandung, Rabu (11/11/2026).
Menurut Yassierli, inisiatif Polri tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional. Kolaborasi antarlembaga diharapkan dapat membuka lebih banyak akses bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan.
"Suatu kebahagiaan bagi Kementerian Ketenagakerjaan, ekosistem ketenagakerjaan memang harus dibangun melalui kolaborasi, dan Alhamdulillah institusi Polri ikut dalam bagian kolaborasi itu untuk mewujudkan ketenagakerjaan yang lebih baik," ujar Yassierli.
Ia mengatakan, kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan berbagai institusi turut mendukung penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dalam dua tahun terakhir.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, TPT Indonesia tercatat sebesar 4,91 persen pada Agustus 2024. Angka tersebut turun menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025 dan kembali menurun menjadi 4,75 persen pada Agustus 2026.
Selain memperluas kesempatan kerja, Yassierli menekankan pentingnya peningkatan kompetensi tenaga kerja. Menurutnya, kebutuhan industri terus berkembang sehingga calon pekerja harus memiliki keterampilan dan sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaan.
Hal tersebut juga berlaku bagi lulusan SMA, SMK, hingga perguruan tinggi. Mereka diharapkan terus meningkatkan keterampilan agar memiliki daya saing dan peluang lebih besar untuk memasuki pasar kerja.
Untuk mendukung upaya tersebut, Kemnaker telah menyiapkan berbagai program pelatihan vokasi guna meningkatkan kompetensi angkatan kerja sesuai kebutuhan industri.
Yassierli juga berharap program Poliran dapat membantu pencari kerja memperoleh kesempatan yang setara tanpa diskriminasi. Ia meminta perusahaan menerapkan persyaratan rekrutmen secara proporsional, sesuai kebutuhan pekerjaan dan kompetensi calon tenaga kerja.
"Semoga program Polisi Peduli Pengangguran dapat hadir bersama kita semua membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik ke depan," katanya.
Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengatakan, Poliran merupakan bagian dari transformasi pendekatan kepolisian dalam mencegah kerawanan sosial melalui pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, terbukanya akses masyarakat terhadap pekerjaan tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga dapat membantu mengurangi faktor-faktor yang memicu kerawanan sosial.
"Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran," ujar Suyudi. ssc/rel
