Jakarta, sumbarsatu.com – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang memangkas belanja pemerintah pusat hingga daerah, dua kementerian justru menggelontorkan dana hampir Rp14,7 miliar untuk membayar jasa influencer dari PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan selebritas sekaligus Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad.
Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut membuka kembali perdebatan mengenai penggunaan uang pajak untuk membiayai promosi pemerintah melalui figur populer.
Persoalannya tidak hanya menyangkut besarnya anggaran, tetapi juga transparansi pengadaan, kewajaran harga, efektivitas pekerjaan, hingga potensi konflik kepentingan antara jabatan publik dan kepentingan bisnis.
Dalam siaran pers yang diterbitkan Senin (9/11/2026), ICW mengungkapkan bahwa total kontrak pengadaan jasa influencer yang diterima PT Rans Animasi Indonesia mencapai Rp14.696.955.002.
Data tersebut merujuk pada realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 yang tercatat di portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Pengadaan tersebut dilakukan oleh dua kementerian. Kemendikbudristek mengontrak lima paket pada 2024 melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengontrak tiga paket pada 2025 hingga 2026 melalui sejumlah direktorat jenderal.
Layanan yang dibeli pemerintah mencakup penayangan video di kanal YouTube RANS Entertainment, Instagram Reels, Instagram Story, dan TikTok melalui akun Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, @raffinagita1717. Selain itu, terdapat pengadaan jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara.
Dari lima paket Kemendikbudristek, pengadaan event attendance atau kehadiran dalam acara menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp2,52 miliar. Penayangan Instagram Story mencapai Rp575,65 juta, video YouTube Rp452,69 juta, Instagram Reels Rp205,89 juta, dan TikTok Rp144,42 juta.
Sementara itu, KKP mengalokasikan sekitar Rp10,8 miliar untuk tiga paket. Pada 2025, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengontrak jasa influencer engagement senilai Rp3,59 miliar. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengadakan jasa serupa untuk pembangunan BINS senilai Rp3,6 miliar.
Pada 2026, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kembali mengontrak jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, senilai Rp3,6 miliar.
Raffi Belum Beri Tanggapan Spesifik
Sorotan terhadap pengadaan tersebut juga mengarah kepada Raffi Ahmad, mengingat posisinya bukan hanya sebagai figur publik dan pemilik bisnis hiburan, tetapi juga pejabat negara yang dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.
Hingga penelusuran pemberitaan pada Senin (9/11/2026), belum ditemukan pernyataan langsung Raffi Ahmad yang secara khusus menjawab temuan ICW mengenai kontrak pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar tersebut. Belum ditemukan pula klarifikasi resmi manajemen PT Rans Animasi Indonesia yang secara khusus menjelaskan delapan paket pengadaan itu.
Sejumlah media memang telah memberitakan klarifikasi Raffi dan manajemen RANS dalam persoalan lain yang muncul beberapa hari terakhir. Namun, tanggapan tersebut tidak berkaitan langsung dengan kontrak pengadaan pemerintah yang dipersoalkan ICW.
Bisnis.com pada 4 November 2026 memberitakan klarifikasi manajemen PT Rans Entertainment Indonesia Tbk. terkait dugaan pengerahan warga dengan imbalan Rp50.000 untuk menghadiri RANS Carnival Yogyakarta pada 31 Oktober hingga 1 November 2026.
Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Corporate Secretary RANS, Chintami Maranata Sihombing, menegaskan perusahaan tidak menginstruksikan, menginisiasi, maupun mendanai pengerahan warga tersebut. Manajemen juga menyatakan tidak memberikan instruksi kepada kepolisian maupun perangkat desa untuk melakukan kegiatan itu.
RANS menjelaskan bahwa acara tetap berlangsung dengan konsep yang lebih sederhana setelah mengalami perubahan susunan pengisi acara dan partisipasi sejumlah pelaku usaha. Klarifikasi tersebut disampaikan untuk menjawab kontroversi penyelenggaraan RANS Carnival, bukan persoalan pengadaan jasa influencer dari kementerian.
Sementara itu, Katadata.co.id pada 31 Oktober 2026 memberitakan klarifikasi Raffi Ahmad setelah kehadirannya dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pada 29 Oktober 2026, menuai kritik.
Raffi menyatakan dirinya hadir sebagai undangan dan tidak terlibat dalam perencanaan maupun penyusunan acara. Ia juga menyampaikan penghormatan terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
Dengan demikian, klarifikasi Raffi maupun manajemen RANS dalam dua persoalan tersebut belum menjawab pertanyaan ICW mengenai hubungan kepemilikan perusahaan, proses pengadaan, nilai kontrak, dan kemungkinan konflik kepentingan.
Persoalan ini menjadi penting karena publik membutuhkan penjelasan langsung dari pihak perusahaan maupun pejabat yang bersangkutan. Terutama mengenai apakah Raffi mengetahui kontrak tersebut, sejauh mana keterlibatannya dalam kegiatan perusahaan penerima pengadaan, serta bagaimana mekanisme pencegahan konflik kepentingan diterapkan selama dirinya menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Efisiensi Anggaran Dipertanyakan
ICW menilai pengadaan tersebut memperlihatkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menjalankan kebijakan efisiensi anggaran.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025 dengan target penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun. Kebijakan itu meminta kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga pemerintahan desa membatasi sejumlah belanja, termasuk kegiatan seremonial, studi banding, seminar, publikasi, dan pengeluaran pendukung lainnya.
Namun, menurut ICW, belanja jasa influencer bernilai miliaran rupiah justru tetap dilakukan. KKP bahkan tercatat mengontrak PT Rans Animasi Indonesia sebanyak dua kali pada 2025 dengan total Rp7,2 miliar. Pada 2026, kontrak kembali diberikan sebesar Rp3,6 miliar.
Kritik ICW semakin relevan ketika dikaitkan dengan tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Dalam siaran persnya, ICW menyebut pagu transfer ke daerah pada 2026 turun menjadi Rp693 triliun, berkurang sekitar Rp171 triliun dibandingkan proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun.
Di tengah keterbatasan tersebut, pengeluaran Rp575,65 juta untuk penayangan Instagram Story menjadi salah satu contoh belanja yang dipertanyakan urgensi dan manfaatnya.
ICW menilai pemerintah perlu menjelaskan mengapa pengadaan jasa promosi melalui akun figur publik tetap mendapatkan alokasi besar ketika berbagai sektor pelayanan publik menghadapi keterbatasan anggaran.
Manfaat Jasa Influencer Belum Terukur
Selain persoalan efisiensi, ICW mempertanyakan efektivitas pengadaan jasa influencer karena kementerian sebenarnya telah memiliki perangkat komunikasi publik sendiri.
Kemendikbudristek memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. KKP juga mempunyai Biro Hubungan Masyarakat yang didukung pegawai, fasilitas, dan anggaran negara.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kebutuhan kementerian menggunakan jasa influencer eksternal dengan nilai kontrak miliaran rupiah.
ICW secara khusus menyoroti paket event attendance Kemendikbudristek senilai Rp2,52 miliar. Tanpa keterbukaan kerangka acuan kerja (KAK), laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan, publik sulit mengetahui kontribusi pengeluaran tersebut terhadap pencapaian program kementerian.
Penggunaan influencer sebenarnya dapat menjadi bagian dari strategi komunikasi pemerintah, terutama untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sulit dijangkau melalui saluran komunikasi konvensional. Namun, efektivitasnya harus dibuktikan melalui ukuran yang jelas, seperti jangkauan audiens, tingkat keterlibatan, perubahan pemahaman masyarakat, dan dampak terhadap keberhasilan program.
Tanpa indikator tersebut, pemerintah berisiko membelanjakan uang negara untuk popularitas figur tanpa mengetahui seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat.
Spesifikasi Pengadaan Mengarah pada Akun Tertentu
ICW juga menyoroti spesifikasi pengadaan Kemendikbudristek yang secara langsung mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.
Empat paket penayangan konten tersebut dilakukan melalui mekanisme e-purchasing di katalog elektronik. Namun, ICW menilai spesifikasi yang melekat pada akun dan kanal tertentu berpotensi membatasi kesempatan penyedia jasa lain untuk menawarkan layanan sejenis.
Dengan demikian, penggunaan katalog elektronik tidak otomatis menjamin proses pengadaan berlangsung kompetitif apabila spesifikasinya telah mengarah kepada penyedia tertentu.
Persoalan harga juga menjadi perhatian. Tiga komponen penayangan konten Kemendikbudristek menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran. Sementara tiga paket KKP dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai yang relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket.
ICW meminta agar dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), metode penghitungan biaya, dan kewajaran nilai kontrak diperiksa secara menyeluruh.
Potensi Konflik Kepentingan karena Raffi Pejabat Publik
Persoalan yang paling sensitif dalam temuan ICW adalah hubungan antara kepemilikan perusahaan penerima kontrak dengan posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden.
Berdasarkan dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli dan dikutip ICW, PT Rans Entertainment Indonesia menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia. Raffi Ahmad disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut, memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia, serta menjabat sebagai komisaris.
ICW mencatat bahwa setelah Raffi dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden pada 22 Oktober 2024, KKP tiga kali memberikan kontrak pengadaan kepada perusahaan tersebut dengan total nilai Rp10,8 miliar.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan antara jabatan publik dan kepentingan bisnis. Terlebih, kontrak berasal dari kementerian dalam pemerintahan yang sama dengan pemerintahan tempat Raffi menjalankan tugas sebagai utusan khusus.
Meski demikian, hubungan kepemilikan perusahaan dengan penerimaan kontrak pemerintah tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana atau penyalahgunaan wewenang. Hal yang perlu diperiksa adalah independensi proses pengadaan, kemungkinan keterlibatan atau pengaruh jabatan publik, serta kepatuhan terhadap ketentuan pencegahan konflik kepentingan.
Karena itu, keterbukaan informasi dari Raffi dan manajemen perusahaan menjadi penting untuk menjawab keraguan publik.
ICW Desak Audit dan Buka Seluruh Dokumen
Atas temuan tersebut, ICW mendesak KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, mulai dari KAK, HPS, kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan.
ICW juga meminta BPKP dan inspektorat jenderal kedua kementerian melakukan audit, terutama terkait kewajaran harga, kemungkinan transaksi di luar sistem, keseragaman nilai kontrak di KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan dan tugas masing-masing instansi.
Selain itu, LKPP diminta mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik, khususnya terkait spesifikasi yang mengarah kepada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan usaha, dan kewajaran harga.
ICW turut meminta Presiden menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian. Lembaga tersebut juga mendorong pencegahan konflik kepentingan agar perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden tidak menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan.
Sementara itu, Raffi Ahmad didesak membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan langkah pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Bagi ICW, persoalan ini bukan sekadar belanja promosi atau penggunaan jasa figur populer. Yang dipertaruhkan adalah akuntabilitas penggunaan uang pajak, integritas pengadaan pemerintah, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.
Di tengah tuntutan efisiensi, pemerintah harus mampu membuktikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan publik, bukan sekadar membangun citra melalui popularitas figur tertentu. ssc/mn
