Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka resmi mundur dari jabatannya. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
Informasi pengunduran diri itu dilansir CNN Indonesia dengan mengutip keterangan seseorang yang disebut sebagai orang dekat Gibran. Sumber tersebut membenarkan bahwa surat pengunduran diri telah diserahkan kepada Presiden pada Rabu sore.
"Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim," kata sumber tersebut.
Kabar ini menjadi perkembangan baru setelah sehari sebelumnya, Selasa (10/11/2026), Gibran disebut telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dalam pertemuannya dengan Prabowo di Istana Kepresidenan. Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Prasetyo mengatakan, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan keinginan mundur di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024.
Namun, informasi penyerahan surat pada Rabu tersebut belum disertai pengumuman resmi dari Presiden maupun Istana mengenai penerimaan pengunduran diri Gibran. Karena itu, penyerahan surat tidak serta-merta dapat diartikan bahwa jabatan Wakil Presiden telah resmi kosong.
Sebelumnya, Gibran mengungkapkan bahwa Prabowo menyarankannya untuk tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur hukum. Ia diminta menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menempuh upaya peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.
"Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN," kata Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta.
120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat
Kabar pengunduran diri Gibran muncul bersamaan dengan langkah politik 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Usulan tersebut dimaksudkan untuk membawa persoalan Gibran ke proses politik dan konstitusional yang dapat berujung pada pemakzulan.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima dokumen usulan yang ditandatangani 120 anggota legislatif. Keterangan tersebut disampaikan Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan rekapitulasi dokumen yang diterima pimpinan DPR, dukungan berasal dari delapan fraksi. Rinciannya, 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Golkar, 11 anggota Fraksi Gerindra, 19 anggota Fraksi NasDem, 18 anggota Fraksi PKB, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, dan 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.
Saan menjelaskan, jumlah tersebut telah melampaui persyaratan minimal pengajuan hak menyatakan pendapat, yakni sedikitnya 25 anggota DPR yang berasal dari lebih dari satu fraksi.
"Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang," ujar Saan.
Menurut Saan, usulan tersebut dijadwalkan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026) untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa persoalan Gibran tidak hanya berkembang sebagai sengketa administrasi mengenai dokumen pendidikan, tetapi juga telah memasuki arena politik kelembagaan DPR.
Proses Pengunduran Diri dan Pemakzulan Berbeda
Secara ketatanegaraan, pengunduran diri Wakil Presiden tidak dapat disamakan dengan pengajuan usulan pemakzulan oleh DPR. Keduanya merupakan jalur yang berbeda dan harus mengikuti ketentuan konstitusi serta peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Proses pemakzulan melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
DPR terlebih dahulu harus menggunakan hak menyatakan pendapat dan membawa dugaan pelanggaran konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, proses selanjutnya dibawa ke MPR untuk diputuskan dalam sidang paripurna sesuai persyaratan konstitusional.
Dengan demikian, meskipun surat pengunduran diri Gibran dikabarkan telah diserahkan kepada Prabowo, status hukum jabatan Wakil Presiden masih memerlukan kejelasan melalui mekanisme resmi. Begitu pula usulan 120 anggota DPR, yang belum dapat diperlakukan sebagai keputusan pemakzulan.
Perkembangan selanjutnya akan ditentukan oleh sikap resmi Presiden, proses administrasi dan konstitusional terkait pengunduran diri, serta tindak lanjut DPR terhadap usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut. ssc/mn
