-
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Wahyudi Anas, mengatakan kuota solar bersubsidi dalam APBN 2026 semula ditetapkan sebesar 18,64 juta KL. Namun, pemerintah kemudian menyetujui penambahan alokasi untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat.
Dalam rapat kerja bersama Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Wahyudi menjelaskan peningkatan konsumsi tersebut berkaitan dengan semakin lebarnya selisih harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi. Kondisi itu mendorong sebagian konsumen yang sebelumnya menggunakan solar nonsubsidi beralih ke solar bersubsidi.
"Jadi ada tambahan konsumsinya dari semula 18,64 juta kiloliter menjadi 20,27 juta kiloliter. Ini artinya pemerintah sudah menyetujui melalui Menteri ESDM dan kemudian Menko yang telah ditetapkan," kata Wahyudi sebagaimana dikutip dari pemberitaan detikFinance, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan catatan BPH Migas, realisasi penyaluran solar bersubsidi hingga 31 Oktober 2026 telah mencapai 88,02 persen dari kuota awal. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan pola penyaluran normal yang diperkirakan berada di kisaran 83 persen pada periode yang sama.
Dengan demikian, realisasi penyaluran telah melampaui pola normal sekitar lima poin persentase. Kondisi ini memperlihatkan meningkatnya tekanan terhadap kuota solar bersubsidi menjelang akhir tahun anggaran.
Wahyudi juga mengungkapkan bahwa peningkatan konsumsi solar mulai terlihat setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi pada 1 April 2026. Konsumsi harian yang sebelumnya berada di kisaran 50.000 kiloliter meningkat menjadi sekitar 58.000–59.000 kiloliter per hari.
Kenaikan tersebut setara dengan sekitar 15–17 persen dibandingkan tingkat konsumsi sebelumnya. Dampaknya, sejumlah wilayah mengalami penyaluran solar bersubsidi yang melampaui alokasi kuota.
Menurut Wahyudi, berdasarkan pemetaan BPH Migas, terdapat 30 provinsi yang realisasi penyaluran solar bersubsidinya telah melampaui kuota. Wilayah dengan aktivitas pertambangan dan perkebunan menjadi salah satu kawasan yang mengalami peningkatan kebutuhan cukup signifikan.
"Untuk solar ini, 30 provinsi itu overkuota semua dan jumlahnya signifikan. Rata-rata daerah tambang dan perkebunan," ujarnya.
Pertalite Tidak Ditambah
Berbeda dengan solar bersubsidi, pemerintah tidak menambah kuota Pertalite meskipun konsumsi BBM jenis tersebut juga mengalami peningkatan. Pertalite merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), sedangkan solar bersubsidi masuk kategori Jenis BBM Tertentu (JBT).
Wahyudi menjelaskan peningkatan konsumsi Pertalite juga dipengaruhi pergeseran pilihan konsumen dari BBM nonsubsidi, terutama produk Pertamax, ke BBM dengan harga penugasan pemerintah tersebut.
Berdasarkan perhitungan BPH Migas, realisasi penyaluran Pertalite hingga akhir Oktober 2026 telah mencapai 83,22 persen. Meski mengalami peningkatan, pemerintah memperkirakan alokasi yang tersedia masih dapat memenuhi kebutuhan sampai akhir tahun dengan pengaturan distribusi yang berjalan.
Karena itu, langkah yang ditempuh bukan menambah kuota nasional, melainkan melakukan penyesuaian alokasi antardaerah. Wilayah yang memiliki kelebihan alokasi dapat mengalihkan sebagian kuotanya ke daerah yang mengalami kekurangan.
Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kelancaran pasokan sekaligus mengantisipasi antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
BPH Migas juga memberikan keleluasaan kepada Pertamina untuk melakukan pengalihan alokasi, baik pada tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, sesuai perkembangan kebutuhan konsumsi di masing-masing wilayah.
Pengawasan Penyaluran Menjadi Tantangan
Peningkatan konsumsi solar bersubsidi juga membawa konsekuensi terhadap pengawasan distribusi. Perbedaan harga yang cukup lebar antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi berpotensi meningkatkan tekanan permintaan terhadap produk yang memperoleh dukungan pemerintah.
Karena itu, penambahan kuota perlu diikuti pengawasan agar BBM bersubsidi benar-benar digunakan oleh kelompok konsumen yang berhak sesuai ketentuan. Pengawasan menjadi penting terutama di wilayah dengan aktivitas ekonomi yang membutuhkan solar dalam jumlah besar, seperti pertambangan, perkebunan, transportasi, dan sektor usaha lainnya.
Solar bersubsidi merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk menjaga keterjangkauan energi bagi masyarakat dan sektor tertentu. Sementara itu, penyalurannya diatur melalui mekanisme kuota dan pengawasan oleh BPH Migas bersama badan usaha pelaksana penugasan.
Dengan meningkatnya konsumsi, tantangan pemerintah bukan hanya memastikan ketersediaan BBM hingga akhir tahun, tetapi juga menjaga agar tambahan alokasi tidak mengurangi ketepatan sasaran penyaluran.
Perkembangan konsumsi solar dan Pertalite pada 2026 sekaligus memperlihatkan bagaimana perbedaan harga BBM dapat memengaruhi pilihan konsumen. Ketika selisih harga antara produk bersubsidi dan nonsubsidi semakin lebar, permintaan terhadap BBM yang memperoleh dukungan pemerintah cenderung meningkat.
Pemerintah karena itu perlu memastikan keseimbangan antara ketersediaan pasokan, ketepatan sasaran subsidi, dan kemampuan anggaran negara dalam menanggung konsekuensi kebijakan energi. ssc/mn
