-
Bahlil menilai tuduhan tersebut sebagai upaya membangun persepsi negatif terhadap dirinya sekaligus melemahkan Partai Golkar. Ia bahkan memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam kepada pihak yang menyebarkan tuduhan tersebut untuk menunjukkan bukti.
Jika tidak dapat membuktikannya, Bahlil mengancam akan melayangkan somasi dan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil ketika memberikan sambutan dalam pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Maluku, Sabtu (7/11/2026). Ia mengaku heran karena namanya ikut diseret dalam isu pertemuan dengan sejumlah jenderal sebelum penangkapan kasus penyadapan.
"Kita ini negara demokrasi. Tapi masih ada pihak-pihak yang memanfaatkan ruang demokrasinya itu dengan kebablasan. Tiba-tiba ada satu cerita ngarang dari mana saya tidak tahu yang mengatakan tiga jam sebelum para jenderal-jenderal itu ditangkap, katanya ada ketua umum partai rapat dengan mereka," kata Bahlil.
Ia meminta pihak yang menyebarkan tuduhan tersebut mengungkap bukti dan menjelaskan siapa saja yang disebut hadir dalam pertemuan itu. Bahlil juga meminta kepolisian tidak mengabaikan informasi tersebut dan mengusutnya secara terbuka.
"Kalau memang ada rapat itu, siapa saja, dibuka saja, karena saya merasa tidak pernah melakukan itu," ujarnya.
Bahlil bahkan mengaku dirinya juga menjadi korban penyadapan. Karena itu, menurut dia, tidak masuk akal apabila dirinya dituding ikut mengatur atau terlibat dalam praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
"Bagaimana mungkin saya bisa ikut mengatur penyadapan, sementara saya juga disadap. Tidak hanya kepala negara yang disadap, saya pun disadap," katanya.
Bahlil secara khusus menyinggung seseorang yang disebutnya sebagai senior yang kerap berbicara dalam podcast. Meski tidak menyebutkan identitasnya secara langsung, ia menantang orang tersebut untuk membuktikan tuduhan yang diarahkan kepadanya.
Ia menegaskan tuduhan tersebut bukan persoalan pribadi semata, melainkan menyangkut kehormatan dan marwah Partai Golkar.
Tudingan terhadap Bahlil muncul di tengah perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.
Bareskrim Polri mengungkapkan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum dan penghapusan data elektronik pada sistem penyadapan milik kepolisian.
Dalam perkembangan hingga 5 November 2026, empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Flyer Munaslub Golkar Ikut Beredar
Bersamaan dengan munculnya tudingan terhadap Bahlil, dinamika internal Partai Golkar juga menjadi perhatian setelah beredarnya flyer elektronik yang menyerukan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Flyer tersebut mencantumkan agenda Munaslub pada Minggu, 29 November 2026, di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta. Di dalamnya terdapat foto Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia yang dicantumkan sebagai calon ketua umum.
Poster itu juga memuat narasi "Selamatkan Partai Golkar dari Gank Solo".
Kemunculan flyer tersebut memunculkan spekulasi mengenai adanya gerakan untuk mengganti kepemimpinan Bahlil di tengah pemerintahan Presiden Prabowo.
Namun, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji memastikan informasi mengenai agenda Munaslub tersebut tidak benar.
"Hoaks semata," ujar Sarmuji ketika dimintai tanggapan mengenai beredarnya poster tersebut.
Ahmad Doli Kurnia juga membantah keterlibatannya dalam penyebaran flyer maupun rencana penyelenggaraan Munaslub. Ia mengaku tidak mengetahui siapa pihak yang membuat dan menyebarkan materi tersebut.
"Berkenaan dengan beredarnya flyer yang berisi isu adanya Munaslub yang akan digelar 29 November 2026, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ada kaitannya, bahkan tidak tahu-menahu soal penyebaran isu tersebut," kata Doli, Sabtu (7/11/2026).
Doli menegaskan bahwa kehidupan organisasi partai harus berjalan berdasarkan aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Ia juga menyatakan memiliki hubungan yang baik, harmonis, dan saling menghormati dengan Bahlil dalam pengelolaan partai.
Meski demikian, Doli mengingatkan adanya pihak-pihak yang diduga memanfaatkan situasi untuk memperkeruh suasana dan memecah belah internal Golkar.
Bahlil Terpilih Aklamasi hingga 2029
Bahlil sendiri terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar melalui Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar pada 20–21 Agustus 2024 di Jakarta. Ia terpilih secara aklamasi untuk masa kepengurusan 2024–2029.
Karena itu, beredarnya flyer Munaslub yang mencantumkan tanggal 29 November 2026 menjadi perhatian tersendiri di tengah belum berakhirnya masa kepemimpinan Bahlil.
Dalam mekanisme organisasi partai, Munaslub merupakan forum luar biasa yang tidak dapat diselenggarakan hanya berdasarkan beredarnya poster atau seruan sekelompok orang. Pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan AD/ART serta mekanisme internal partai.
Bahlil sendiri menilai kemunculan flyer tersebut sebagai bagian dari upaya politik pecah belah. Dalam sambutannya di Maluku, ia mengaku sudah mengetahui pihak-pihak yang berada di balik penyebaran isu tersebut.
Ia juga mengingatkan kader Golkar agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang berpotensi mengganggu soliditas partai.
Dua isu yang muncul hampir bersamaan, yakni tudingan keterlibatan Bahlil dalam dugaan penyadapan dan seruan Munaslub, kini menempatkan kepemimpinan Golkar dalam sorotan politik.
Namun, hingga Minggu (8/11/2026), belum ada bukti terbuka yang mengonfirmasi keterlibatan Bahlil dalam kasus penyadapan maupun adanya penyelenggaraan resmi Munaslub pada 29 November mendatang. ssc/mn
