Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026), Prabowo menanggapi ancaman perubahan status pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi standalone market dengan nada keras.
"MSCI, dia mau takut-takuti kita. Saya hanya katakan kepada MSCI, bangsa Indonesia tidak takut siapa pun dan tidak akan gentar," ujar Prabowo.
Presiden mengatakan pemerintah menyadari tantangan yang dihadapi masih besar. Ia juga menyatakan Indonesia siap melakukan penghematan besar-besaran apabila diperlukan untuk menghadapi berbagai tekanan.
"Kalau perlu kita adakan penghematan besar-besaran, kalau lebih hemat lagi nanti," katanya.
Pernyataan tersebut menegaskan sikap pemerintah dalam menghadapi tekanan eksternal. Namun, persoalan yang dihadapi pasar modal Indonesia berkaitan dengan kepercayaan investor terhadap transparansi kepemilikan saham, mekanisme perdagangan, dan keterbukaan informasi.
Analis: Kepastian Hukum dan Transparansi Harus Diperkuat
Senior Technical Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta, menilai tekanan terhadap pasar saham Indonesia harus menjadi momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi dan mempercepat reformasi pasar modal.
Dalam keterangannya kepada Katadata pada Rabu (21/10/2026), Nafan menyoroti perlunya penguatan kepastian hukum, konsistensi kebijakan ekonomi, transparansi emiten, serta perlindungan investor minoritas.
Menurut dia, keterbukaan informasi dan perbaikan tata kelola perusahaan menjadi bagian penting untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor global, termasuk penyedia indeks internasional.
Pandangan tersebut menempatkan persoalan MSCI bukan semata-mata sebagai pertarungan antara Indonesia dan lembaga asing, melainkan sebagai ujian terhadap kualitas tata kelola pasar domestik.
Investor membutuhkan informasi yang memadai untuk menilai perusahaan, mengetahui struktur kepemilikan saham, dan memastikan harga saham terbentuk melalui mekanisme perdagangan yang wajar.
Karena itu, ketegasan pemerintah perlu diikuti langkah konkret yang dapat diukur oleh pasar. Kepastian hukum, konsistensi regulasi, dan penegakan aturan merupakan faktor yang menentukan apakah kepercayaan investor dapat dipulihkan.
Airlangga Sebut Gejolak MSCI Hanya Riak Sentimen
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan penilaian yang lebih menenangkan seusai Sidang Kabinet Paripurna pada Rabu (21/10/2026).
Airlangga menyatakan gejolak sentimen akibat MSCI tidak mengganggu perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Ia juga mengingatkan bahwa kondisi ekonomi nasional dinilai oleh berbagai lembaga, bukan hanya satu penyedia indeks.
"Memang dari segi sentimen, seperti yang kemarin dibahas, ada riak-riak seperti MSCI, tetapi kan itu bukan sesuatu yang mengganggu secara keseluruhan dan banyak rating agensi lain juga bisa menilai perekonomian kita," ujar Airlangga, sebagaimana diberitakan detikFinance pada Rabu (21/10/2026).
Ia mengatakan pemerintah berupaya menenangkan pasar melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Airlangga juga menyebut IHSG kembali menguat pada perdagangan hari itu.
Meski demikian, pergerakan positif IHSG dalam satu sesi perdagangan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa persoalan kepercayaan investor telah selesai. Perubahan sentimen harian perlu dibedakan dari persoalan struktural yang menjadi dasar evaluasi MSCI.
Penilaian atas dampak ekonomi juga perlu mempertimbangkan kemungkinan perubahan aliran modal, likuiditas perdagangan, dan persepsi risiko investasi apabila status pasar Indonesia benar-benar diturunkan.
OJK Tegaskan Reformasi Tetap Berjalan
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, pada Rabu (21/10/2026) menegaskan pernyataan Prabowo tidak dimaksudkan sebagai tantangan terhadap MSCI.
Friderica menyatakan pemerintah dan otoritas pasar modal tetap berupaya mempertahankan posisi Indonesia sebagai pasar berkembang. Menurut dia, reformasi diarahkan untuk meningkatkan kredibilitas, likuiditas, transparansi, dan integritas pasar modal.
"Intinya gini, kami tuh melakukan perbaikan, bukan karena satu global index provider tertentu, tapi memang niat kami dari Januari sesuai arahan Bapak Presiden, kami melakukan perbaikan-perbaikan yang masih kurang, yang selalu saya sebutkan soal integritas, transparansi, likuiditas," kata Friderica, dikutip Tirto.
Pernyataan OJK tersebut menunjukkan bahwa agenda pembenahan pasar modal tetap menjadi pekerjaan utama pemerintah, terlepas dari perbedaan sikap terhadap penilaian MSCI.
MSCI sebelumnya menyampaikan kekhawatiran mengenai transparansi struktur kepemilikan saham, konsentrasi kepemilikan, serta praktik perdagangan yang dinilai berpotensi mengganggu pembentukan harga secara wajar. Lembaga tersebut membuka konsultasi atas usulan reklasifikasi Indonesia dan menetapkan batas keputusan final paling lambat 30 Juni 2027.
Dengan demikian, pemerintah dan regulator masih memiliki waktu untuk menunjukkan bahwa reformasi yang diumumkan benar-benar menghasilkan perubahan yang dapat diverifikasi pelaku pasar.
Tantangan Pemerintah Bukan Sekadar Melawan Tekanan
Persoalan MSCI perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Penilaian terhadap pasar saham tidak identik dengan penilaian terhadap keseluruhan perekonomian Indonesia. Namun, perubahan klasifikasi pasar dapat memengaruhi keputusan investor yang menjadikan indeks MSCI sebagai acuan pengelolaan portofolio.
Pemerintah karena itu perlu menjelaskan secara terbuka perkembangan reformasi, memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran pasar, dan memastikan informasi kepemilikan saham dapat diakses secara memadai.
Pernyataan Prabowo mengenai penghematan anggaran juga perlu dibedakan dari agenda reformasi pasar modal. Efisiensi fiskal dapat mendukung pengelolaan ekonomi, tetapi tidak secara langsung menjawab persoalan transparansi transaksi dan tata kelola emiten.
Ujian berikutnya adalah memastikan sikap tegas pemerintah berjalan seiring dengan pembenahan yang terukur. Investor perlu melihat konsistensi kebijakan dan bukti penegakan aturan, bukan hanya mendengar pernyataan bahwa Indonesia tidak gentar menghadapi tekanan.
Indonesia dapat mempertanyakan metodologi MSCI apabila memiliki dasar yang kuat. Namun, pada saat yang sama, pemerintah harus membuktikan bahwa pasar modal domestik semakin terbuka, adil, dan dapat dipercaya.
Pada akhirnya, keberhasilan mempertahankan status emerging market tidak cukup diukur dari kemampuan pemerintah menghadapi kritik. Ukurannya juga terletak pada kemampuan Indonesia memperbaiki tata kelola pasar modal dan menjaga kepercayaan investor dalam jangka panjang. ssc/mn
