-
GIC dan Temasek menegaskan tidak pernah melakukan intervensi terhadap MSCI. Keduanya juga menyatakan keputusan investasi maupun aktivitas kelembagaan mereka tidak didasarkan pada upaya memengaruhi klasifikasi pasar saham suatu negara.
Juru bicara GIC menyebut tuduhan terhadap lembaga dan stafnya tidak benar. GIC menegaskan telah berinvestasi di Indonesia selama lebih dari 30 tahun melalui berbagai kelas aset. Keputusan investasinya didasarkan pada fundamental perusahaan dan aset, serta pertimbangan risiko dan potensi imbal hasil.
GIC juga menyatakan akan terus mencari peluang investasi di Indonesia selama memenuhi pertimbangan fundamental dan risiko yang sesuai. Pernyataan ini sekaligus menjadi bantahan terhadap dugaan bahwa lembaga tersebut berkepentingan menjatuhkan harga saham Indonesia demi memperoleh aset dengan harga lebih murah.
Sikap serupa disampaikan Fock Wai Hoong, Kepala Wilayah Asia-Pasifik Temasek Global Investments untuk kawasan di luar China dan India. Ia menegaskan tidak ada pihak dari Temasek, baik institusi maupun individu yang bekerja di dalamnya, pernah menghubungi MSCI untuk memengaruhi keputusan terkait bursa saham mana pun di kawasan tersebut. Fock menyebut tuduhan itu tidak benar.
Bantahan kedua lembaga tersebut menanggapi pernyataan Lutfi yang disampaikan melalui media sosial pada 19–20 Oktober 2026. Mantan Menteri Perdagangan itu menduga GIC dan Temasek memiliki pengaruh besar terhadap MSCI dan berupaya mendorong penurunan klasifikasi pasar modal Indonesia.
Lutfi secara khusus menyebut nama Rachel Goh dari GIC. Ia mengaku memperoleh informasi bahwa eksekutif tersebut menekan MSCI agar menurunkan status pasar saham Indonesia. Menurut Lutfi, langkah itu diduga bertujuan menciptakan kepanikan di pasar sehingga harga saham merosot dan investor asing dapat kembali membeli aset Indonesia dengan harga lebih rendah.
Lutfi juga mempertanyakan alasan Indonesia dipertimbangkan untuk masuk kategori Standalone Market. Ia menilai Indonesia tidak menerapkan pembatasan arus modal (capital control) yang, menurut pandangannya, dapat menjadi alasan untuk menempatkan pasar suatu negara dalam kategori tersebut.
Namun, hingga bantahan GIC dan Temasek disampaikan, tuduhan mengenai intervensi tersebut belum disertai bukti independen yang dapat mengonfirmasi adanya tekanan terhadap MSCI. Karena itu, dugaan Lutfi masih perlu dibedakan dari fakta yang telah terverifikasi.
Polemik ini tidak dapat dilepaskan dari pengumuman MSCI pada 15 Oktober 2026 yang membuka konsultasi mengenai kemungkinan mengubah klasifikasi indeks saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Langkah tersebut memunculkan kekhawatiran karena perubahan klasifikasi dapat memengaruhi keputusan pengelola dana global yang menggunakan indeks MSCI sebagai acuan investasi.
MSCI selama ini mengelompokkan pasar saham ke dalam empat kategori, yakni Developed Market, Emerging Market, Frontier Market, dan Standalone Market. Perubahan status berpotensi memengaruhi posisi saham Indonesia dalam portofolio investasi internasional, terutama dana yang mengikuti indeks pasar berkembang.
Pengumuman MSCI juga memicu tekanan besar di Bursa Efek Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat merosot hingga sekitar 16 persen sebelum memangkas sebagian penurunannya. Gejolak tersebut memperlihatkan besarnya sensitivitas pasar domestik terhadap perubahan persepsi investor global. Meski demikian, pergerakan indeks tidak dengan sendirinya membuktikan adanya rekayasa atau intervensi pihak tertentu.
Dalam penjelasannya, MSCI menyoroti persoalan aksesibilitas pasar, transparansi struktur kepemilikan saham, likuiditas, serta kekhawatiran mengenai praktik perdagangan yang terkoordinasi.
Lembaga itu juga menilai pelaksanaan reformasi pasar modal perlu menunjukkan perbaikan yang konsisten. Dengan demikian, pembahasan perubahan klasifikasi tidak semata-mata berkaitan dengan tekanan dari investor tertentu, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap kondisi dan tata kelola pasar saham Indonesia.
Bursa Efek Indonesia (BEI) memilih memusatkan perhatian pada pembenahan teknis pasar modal. Penjabat Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyatakan pihaknya tetap meyakini independensi penyedia indeks global dan akan melanjutkan reformasi untuk meningkatkan kualitas pasar saham domestik.
MSCI belum menetapkan perubahan status tersebut sebagai keputusan final. Proses konsultasi dijadwalkan menerima masukan hingga 30 April 2027, sedangkan keputusan akhir direncanakan diumumkan paling lambat 30 Juni 2027. Artinya, Indonesia masih memiliki waktu untuk menunjukkan perbaikan yang diperlukan dalam transparansi, aksesibilitas, dan tata kelola pasar modal.
Polemik antara Lutfi dan dua lembaga investasi Singapura itu pada akhirnya menempatkan kredibilitas pasar modal Indonesia sebagai persoalan utama. Dugaan intervensi perlu ditelusuri berdasarkan bukti, bukan sekadar asumsi.
Pada saat yang sama, pemerintah, regulator, dan pelaku pasar dituntut memperkuat transparansi serta kepastian aturan agar keputusan investasi tidak mudah diguncang spekulasi. Kepercayaan investor global akan lebih terjaga apabila reformasi dilakukan secara terukur, terbuka, dan dapat diverifikasi. ssc/mn
