Pemerintah Jepang akan menerapkan Employment for Skill Development Program (ESDP) sebagai sistem baru pengembangan keterampilan tenaga kerja. Perubahan tersebut menuntut kesiapan calon peserta dari Indonesia agar mampu memenuhi persyaratan program sekaligus memanfaatkan kesempatan memperoleh pengalaman kerja di Jepang.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, perubahan sistem pemagangan tersebut perlu diantisipasi melalui persiapan yang terencana. Pemerintah tidak hanya perlu memastikan kesiapan calon peserta untuk mengikuti program, tetapi juga memperhatikan kesesuaian kompetensi dan pelindungan mereka selama berada di negara tujuan.
"Kami mencermati perubahan sistem tersebut yang perlu diantisipasi melalui persiapan terencana agar tenaga kerja Indonesia dapat mengikuti program dengan kompetensi yang sesuai dan memperoleh pelindungan selama berada di Jepang," kata Yassierli.
Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli saat menerima audiensi Executive Chairman International Manpower Development Organization Japan (IM Japan), Hitoshi Kanamori, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Menurut Yassierli, perubahan sistem pemagangan tidak cukup dihadapi dengan meningkatkan jumlah peserta yang diberangkatkan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia memiliki kemampuan yang dibutuhkan perusahaan penerima, memahami tata kerja di Jepang, serta mampu menjalankan tugas sesuai standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
"Karena yang perlu kita persiapkan bukan hanya jumlah peserta yang akan berangkat, tetapi juga kualitas kompetensinya. Penguasaan bahasa, keterampilan teknis, pemahaman budaya kerja, dan K3 menjadi bekal penting agar peserta mampu beradaptasi dan berkembang di lingkungan industri Jepang," ujarnya.
Perkuat Pelatihan dan Pendampingan
Kemnaker menilai, kesiapan peserta harus dibangun melalui proses yang terintegrasi sejak tahap rekrutmen hingga mereka menjalani pengalaman kerja di Jepang. Karena itu, koordinasi antara Kemnaker, IM Japan, perusahaan penerima, dan pihak terkait di kedua negara menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi masa transisi menuju penerapan ESDP.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk mempersiapkan mekanisme pelaksanaan program, menyelaraskan kebutuhan kompetensi dengan pelatihan yang diberikan, serta memastikan keberlanjutan kerja sama Indonesia dan Jepang.
Sebagai langkah konkret, Kemnaker melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) bersama IM Japan menandatangani Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dalam rangka Penyelenggaraan ESDP di Jepang.
Kesepahaman ini menjadi landasan kerja sama dalam mempersiapkan calon peserta agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan program. Ruang lingkupnya mencakup pertukaran data dan informasi untuk evaluasi, sosialisasi kepada masyarakat, rekrutmen dan seleksi calon peserta, serta pelatihan prapemberangkatan di Indonesia.
Kerja sama tersebut juga meliputi pelatihan pemantapan dan pendampingan peserta selama berada di Jepang. Selain itu, kedua pihak akan bekerja sama dalam pengembangan program pelatihan, peningkatan kompetensi instruktur, serta pemanfaatan sarana dan prasarana pelatihan.
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, persiapan peserta diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif. Pelatihan perlu menjadi proses pembentukan kompetensi yang memungkinkan peserta menjalankan pekerjaan secara profesional, memahami prosedur keselamatan, dan menyesuaikan diri dengan budaya kerja di perusahaan penerima.
Pendampingan selama berada di Jepang juga menjadi bagian penting dari kerja sama. Dengan dukungan yang berkelanjutan, peserta diharapkan dapat menjalani program secara lebih baik sekaligus memperoleh pengalaman kerja yang mendukung pengembangan keterampilan mereka.
"Kami berharap kerja sama ini menjadi landasan bagi kedua pihak untuk memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan pelatihan dan pengalaman kerja langsung di perusahaan Jepang," jelas Yassierli.
Perluas Peluang Sesuai Kebutuhan Industri
Selain mempersiapkan peserta menghadapi perubahan sistem, Yassierli berharap kerja sama dengan IM Japan terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi Indonesia maupun Jepang.
Menurutnya, peluang bagi tenaga kerja Indonesia perlu terus diperluas dengan mempertimbangkan kebutuhan industri Jepang dan kapasitas pelatihan yang tersedia di Indonesia. Dengan demikian, pengembangan program dapat berjalan seiring dengan kemampuan lembaga pelatihan dalam menyiapkan calon pekerja yang memenuhi standar kompetensi.
"Kami juga berharap IM Japan dapat terus memperluas peluang bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kebutuhan industri Jepang dan kapasitas pelatihan di Indonesia. Kami terbuka untuk menjajaki perluasan kerja sama ke berbagai sektor potensial, serta mendorong keterlibatan perusahaan Jepang dalam menyelaraskan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan kompetensi di tempat kerja," pungkasnya.
Keterlibatan perusahaan dalam penyelarasan kurikulum dinilai penting agar materi pelatihan yang diberikan di Indonesia relevan dengan tuntutan pekerjaan di Jepang.
Hubungan yang lebih erat antara lembaga pelatihan dan industri juga dapat membantu mempersiapkan tenaga kerja yang tidak hanya memenuhi persyaratan awal, tetapi memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman kerja.
Dengan rencana penerapan ESDP pada April 2027, penguatan kompetensi, koordinasi kelembagaan, dan pendampingan peserta menjadi bagian penting dari persiapan Indonesia.
Keberhasilan menghadapi perubahan tersebut tidak hanya ditentukan oleh kesiapan memberangkatkan tenaga kerja, tetapi juga oleh kemampuan memastikan peserta memperoleh pelatihan yang memadai, pengalaman kerja yang bermanfaat, dan pelindungan selama mengikuti program di Jepang. ssc/rel
