Douglas Woodring, Pendiri Forum Plastisitas
Kuala Lumpur, Sumbarsatu.com — Perubahan regulasi Uni Eropa (UE) terkait limbah plastik dan kewajiban penggunaan material daur ulang mulai menekan industri di Asia Tenggara untuk memperkuat rantai pasokan bahan baku daur ulang.
UE akan melarang ekspor limbah plastik ke negara-negara non-OECD mulai 21 November 2026. Pada saat yang sama, aturan baru terkait kendaraan dan kemasan akan meningkatkan kewajiban penggunaan material daur ulang dalam produk yang dipasarkan di kawasan tersebut.
Perubahan regulasi itu menjadi salah satu isu utama yang akan dibahas dalam Forum Plastisitas Kuala Lumpur (KL) 2026 yang berlangsung 16–17 November di M Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia.
Forum tersebut mempertemukan merek, produsen, pelaku industri plastik, pendaur ulang, dan pembuat kebijakan untuk membahas kesiapan rantai pasok menghadapi perubahan regulasi serta kebutuhan material daur ulang.
Pasokan plastik daur ulang pascakonsumsi atau post-consumer recycled (PCR) di Asia Tenggara telah mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Thailand dan Indonesia menghentikan impor limbah plastik pada Januari 2025. Sementara itu, Malaysia memperketat aturan impor limbah plastik dan sejak April 2026 melarang impor limbah elektronik sepenuhnya.
Perubahan kebijakan tersebut menjadi penting bagi produsen yang memasok produk ke pasar Eropa karena kebutuhan material daur ulang diperkirakan terus meningkat.
Berdasarkan aturan kendaraan Uni Eropa, model kendaraan baru akan diwajibkan menggunakan sedikitnya 15 persen plastik daur ulang mulai 2032. Persentase tersebut meningkat menjadi 25 persen mulai 2036.
Sementara itu, aturan mengenai kemasan menetapkan kewajiban minimum kandungan material daur ulang mulai 2030. Regulasi desain ramah lingkungan yang lebih luas juga diperkirakan mencakup berbagai produk lain, termasuk elektronik dan tekstil dalam beberapa tahun mendatang.
Pendiri Plasticity Forum, Douglas Woodring, mengatakan perubahan tersebut menunjukkan berakhirnya pola lama pengiriman limbah ke wilayah yang memiliki biaya pengolahan paling rendah.
“Model lama pengiriman limbah ke mana pun biaya pemrosesannya paling murah akan berakhir, dan aturannya berubah lebih cepat daripada yang direncanakan banyak bisnis,” kata Woodring.
Menurut dia, perubahan regulasi membuat perusahaan tidak cukup hanya memiliki komitmen keberlanjutan. Perusahaan juga harus memastikan ketersediaan bahan baku yang sesuai dengan standar pasar tujuan.
“Ini adalah masa terbaik untuk janji-janji perusahaan dan masa tersulit untuk realitas operasional. Anda tidak dapat membuat produk sesuai standar baru jika bahan baku terkunci di balik perbatasan atau dibiarkan di tempat pembuangan sampah. Bisnis yang mulai membangun rantai pasokan yang sesuai sekarang akan menjadi bisnis yang masih menjual ke pasar-pasar ini,” ujarnya.
Forum Plastisitas KL 2026 akan membahas sejumlah persoalan yang berkaitan dengan perubahan tersebut, termasuk tanggung jawab produsen yang diperluas atau Extended Producer Responsibility (EPR), investasi, permintaan konsumen, serta perkembangan Perjanjian Plastik PBB.
Pembahasan juga mencakup sektor elektronik, otomotif, dan penggunaan plastik untuk kebutuhan pangan. Forum akan menghadirkan panel yang melibatkan merek, produsen plastik, serta pemasok plastik daur ulang untuk membahas kondisi rantai pasok dan praktik yang telah berjalan di lapangan.
Woodring mengatakan Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan yang paling terdampak oleh perubahan tersebut sekaligus memiliki peluang untuk membangun sistem material yang lebih sirkular.
“Asia Tenggara adalah wilayah di mana pergeseran ini paling dirasakan, dan Kuala Lumpur adalah tempat yang tepat untuk menentukan langkah selanjutnya. Kawasan ini memiliki kesempatan untuk membangun sistem material sirkular yang lebih bernilai tinggi dan lebih tangguh, daripada sekadar bereaksi terhadap peraturan baru,” katanya.
Plasticity Forum diluncurkan pada KTT Bumi Rio+20 pada 2012. Sejak saat itu, forum tersebut telah diselenggarakan di 13 kota di berbagai negara, termasuk Hong Kong, New York, Lisbon, Shanghai, London, Dallas, Los Angeles, Sydney, Kuala Lumpur, Amsterdam, dan Bangkok.
Forum kembali digelar di Kuala Lumpur setelah kota tersebut menjadi tuan rumah pada 2018.
Forum Plastisitas KL 2026 dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 16–17 November 2026, dan ditujukan bagi para pelaku yang terlibat dalam rantai pasok plastik, mulai dari produsen, merek, pendaur ulang, pembuat kebijakan, hingga inovator.ssc/mn
