Tambang Rp2.500 Triliun Panguna Papua Nugini Berdarah: Alat Berat Dibakar, Satu Tewas, 9 Orang Ditangkap

Sabtu, 26/09/2026 08:51 WIB
Tambang Panguna di Bougainville, Papua Nugini foto occrp

Tambang Panguna di Bougainville, Papua Nugini foto occrp

 

Bougainville, sumbarsatu.com— Tambang Panguna di Bougainville, Papua Nugini, kembali menjadi titik panas konflik setelah puluhan orang bersenjata menyerang lokasi persiapan pembukaan kembali tambang tembaga dan emas yang nilai kandungannya diperkirakan mencapai sekitar US$160 miliar atau sekitar Rp2.500 triliun.

Serangan terjadi pada Minggu, 13 September 2026, ketika sekelompok pria bersenjata mendatangi kamp Lloyds Metals and Energy Ltd, perusahaan asal India yang ditunjuk untuk terlibat dalam rencana pengembangan kembali Panguna.

Dalam serangan tersebut, puluhan unit alat berat dan kendaraan dibakar. Bentrokan kemudian terjadi dengan petugas keamanan dan polisi. Perkembangan berikutnya menunjukkan sedikitnya satu orang tewas dalam insiden tersebut dan seorang lainnya terluka.

Jumlah tersangka yang ditangkap juga bertambah. Kepala Kepolisian Bougainville Francis Tokura mengatakan pada 21 September bahwa sembilan orang telah ditahan, sementara polisi masih memburu 19 orang lainnya yang diduga terlibat dalam serangan. Polisi menyebut lebih dari 30 orang bersenjata senapan berdaya tinggi memasuki kawasan Panguna pada dini hari 13 September. 

Kepolisian menyatakan bentrokan terjadi ketika staf dan petugas keamanan lokal berusaha menghentikan kelompok tersebut menghancurkan properti Lloyds. Seorang pria tewas dalam bentrokan itu, sementara identitas korban belum diumumkan.

Laporan sebelumnya dari OCCRP menyebut sedikitnya dua orang ditembak dalam rangkaian bentrokan tersebut. Namun, perkembangan berikutnya dari kepolisian Bougainville memberikan keterangan berbeda mengenai korban, termasuk konfirmasi bahwa satu orang tewas. Karena itu, jumlah korban awal yang dilaporkan belum sepenuhnya konsisten antar-sumber. 

27 Alat Berat Dibakar

Serangan tersebut menimbulkan kerusakan besar terhadap peralatan yang didatangkan Lloyds untuk pekerjaan awal proyek Panguna.

Ketua dan Direktur Pelaksana Lloyds Panguna Metals and Energy Ltd, Balasubramanian Prabhakaran, mengatakan pada 23 September bahwa 27 mesin dibakar dan seorang pekerja tewas dalam serangan tersebut.

Meski mengalami serangan, Prabhakaran menyatakan Lloyds tetap berkomitmen terhadap proyek pengembangan kembali Panguna dan pembangunan ekonomi Bougainville. Perusahaan masih melakukan pengiriman mesin dan material konstruksi ke kawasan Loloho Wharf untuk mendukung pekerjaan proyek.

Pemerintah Otonom Bougainville juga menegaskan keselamatan perusahaan, investor, kontraktor, pekerja dan aset yang beroperasi di wilayah tersebut menjadi prioritas pemerintah.

Presiden Bougainville Ishmael Toroama mengecam serangan itu dan menyatakan pemerintah tetap melanjutkan agenda pengembangan kembali Panguna. Pemerintah daerah menyebut serangan tersebut sebagai tindakan kriminal dan bukan representasi dari seluruh pemilik tanah tradisional. 

Tambang yang Memicu Perang

Panguna bukan tambang biasa. Lokasi ini memiliki sejarah yang sangat terkait dengan konflik politik Bougainville.

Tambang Panguna ditutup pada 1989 setelah protes mengenai dampak lingkungan dan pembagian pendapatan berkembang menjadi konflik bersenjata. Perang saudara Bougainville berlangsung lebih dari satu dekade dan menewaskan ribuan orang.

Kini, setelah hampir empat dekade ditutup, Panguna kembali ditempatkan sebagai salah satu aset ekonomi terpenting Bougainville.

Data sumber daya yang dikutip The National menyebut Panguna memiliki sekitar 5,3 juta ton tembaga dan 19,3 juta ons emas, dengan nilai kandungan yang diperkirakan sekitar A$160 miliar pada harga saat ini. 

Angka tersebut merupakan estimasi nilai sumber daya mineral di dalam tanah, bukan uang tunai yang tersedia atau pendapatan yang sudah diperoleh Bougainville.

Justru karena nilai ekonominya sangat besar, pembukaan kembali Panguna menjadi bagian penting dari strategi pemerintah Bougainville untuk membangun basis ekonomi yang dapat menopang ambisi politik wilayah tersebut.

Panguna dan ambisi kemerdekaan

Bougainville merupakan wilayah otonom Papua Nugini yang sejak lama memperjuangkan kemerdekaan.

Dalam referendum 2019, mayoritas sangat besar pemilih Bougainville memilih merdeka dari Papua Nugini. Namun hasil referendum tersebut tidak otomatis membuat Bougainville menjadi negara berdaulat. Proses akhirnya tetap harus melalui mekanisme konstitusional Papua Nugini dan persetujuan parlemen nasional.

Karena itu, pemerintah Toroama menempatkan pembangunan ekonomi sebagai bagian penting dari persiapan menuju kemungkinan kemerdekaan.

Panguna menjadi salah satu tumpuan utama karena sumber daya mineralnya berpotensi memberikan penerimaan besar bagi pemerintahan Bougainville.

Namun, tambang yang sama juga menyimpan persoalan lama: siapa yang berhak menentukan masa depan tambang, bagaimana keuntungan dibagikan, bagaimana lingkungan dipulihkan dan sejauh mana hak pemilik tanah adat dihormati.

Lloyds masuk di tengah kontroversi

Kontroversi meningkat setelah Presiden Toroama memilih Lloyds Metals sebagai mitra pengembangan Panguna.

Investigasi OCCRP pada Agustus 2026 mempertanyakan proses pemilihan perusahaan tersebut. OCCRP melaporkan bahwa perusahaan milik pemerintah Bougainville, Bougainville Copper Ltd atau BCL, sebelumnya melakukan proses pencarian mitra internasional dan mempertimbangkan sejumlah perusahaan besar.

Dalam dokumen yang diperoleh OCCRP, BCL disebut pernah memperingatkan bahwa Lloyds memiliki kapasitas teknis dan finansial lebih rendah dibandingkan sejumlah calon mitra lain. BCL kemudian merekomendasikan perusahaan China, CMOC, dalam proses tersebut. Toroama kemudian memilih Lloyds.

Kontroversi semakin besar setelah OCCRP melaporkan bahwa sebelum kesepakatan dengan Lloyds, direktur pelaksana perusahaan tersebut menawarkan untuk membantu membawa istri Toroama ke India untuk menjalani transplantasi ginjal.

Toroama mengakui kepada OCCRP bahwa ia menerima tawaran tersebut, tetapi menegaskan bantuan medis itu merupakan urusan pribadi dan tidak memengaruhi keputusan mengenai Panguna. OCCRP juga melaporkan bahwa pihak rumah sakit di India menyatakan operasi tersebut dibayar oleh perusahaan Prabhakaran. Lloyds dan sejumlah pihak terkait tidak memberikan tanggapan terhadap permintaan komentar OCCRP mengenai temuan tersebut.

Laporan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa bantuan medis tersebut merupakan imbalan atas keputusan pertambangan. Namun, hubungan waktu antara bantuan tersebut dan proses pemilihan Lloyds menjadi bagian dari kontroversi yang sedang diperdebatkan.

Pada 7 Agustus 2026, Toroama menerbitkan sertifikat yang memungkinkan Bougainville Minerals Ltd, dengan Lloyds sebagai mitra pengembangan, memulai pekerjaan persiapan dan studi kelayakan Panguna.

Pekerjaan tersebut mencakup kajian teknis, rekayasa, lingkungan, sosial dan ekonomi. Sertifikat itu belum memberikan izin untuk memulai pembangunan tambang atau produksi komersial. Tahapan tersebut membutuhkan persetujuan dan sertifikat lanjutan.

Dengan kata lain, serangan September terjadi ketika proyek masih berada pada tahap awal menuju kemungkinan pembukaan kembali tambang.

Lloyds menyatakan tetap melanjutkan komitmennya. Perusahaan juga menyebut Panguna sebagai bagian dari peluang pembangunan ekonomi Bougainville sekaligus proyek yang berada di tengah meningkatnya kebutuhan global terhadap tembaga untuk elektrifikasi. (>The National)

Namun, kekerasan di lokasi memperlihatkan bahwa persoalan Panguna tidak hanya berkaitan dengan modal, teknologi dan cadangan mineral.

Di balik nilai tambang yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar dolar terdapat sejarah perang, hak tanah adat, kepentingan penambang skala kecil, agenda kemerdekaan dan pertarungan mengenai siapa yang akan mengendalikan sumber daya alam Bougainville.

Kini polisi masih memburu tersangka lain setelah sembilan orang ditahan. Sementara Lloyds menyatakan proyek tetap berjalan.

Panguna kembali menjadi pusat perhatian—bukan karena produksi tembaga dan emas telah dimulai, tetapi karena bahkan sebelum tambang dibuka kembali, perebutan kepentingan di sekitarnya sudah memicu kekerasan.nssc/mn



BACA JUGA