-
Jakarta, sumbarsatu.com — Tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengalami penurunan tajam. Hasil survei nasional terbaru unit riset Tempo Data Science (TDS) mencatat angka kepuasan publik kini berada di level 37 persen per Agustus 2026.
General Manager Tempo Data Science, Khairul Anam, mengungkapkan bahwa capaian ini terdepresiasi sebesar -38 persen hanya dalam kurun waktu delapan bulan. Pada Desember 2025, approval rating pemerintah sempat berada di angka 75 persen (Prabowo: 78%, Gibran: 57%), kemudian melorot ke 58 persen pada Maret 2026 (Prabowo: 61%, Gibran: 50%), hingga akhirnya tersisa 37 persen pada Agustus 2026 (Prabowo: 40%, Gibran: 33%).
"Mayoritas publik sebanyak 62 persen kini menyatakan tidak puas dengan rincian 50 persen kurang puas dan 12 persen tidak puas sama sekali," terang Khairul Anam dalam peluncuran hasil survei di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Secara akumulatif, rerata skor kinerja Kabinet Prabowo-Gibran berada di angka 5,7 dari skala 10.
Tekanan Ekonomi Harian Jadi Pemicu Utama
Merosotnya kepercayaan masyarakat dipicu oleh memburuknya persepsi terhadap kondisi ekonomi harian. Sebanyak 68 persen responden menilai situasi ekonomi nasional saat ini masuk kategori buruk
- Harga Kebutuhan Pokok: Sebanyak 77 persen menilai makin mahal dan 16 persen menganggap tetap mahal (total 93%). Pengendalian harga pangan menjadi sektor dengan evaluasi terburuk (81%).
- Lapangan Kerja: Sebanyak 57 persen mengeluhkan makin sulit mencari kerja dan 30 persen menganggap tetap sulit (total 87%). Sektor penciptaan lapangan kerja direspons negatif oleh 79 persen publik.
- Evaluasi Program: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan sorotan dari keluarga penerima manfaat, di mana 51 persen di antaranya menyatakan kurang/tidak puas. Ketidakpuasan tertinggi MBG terjadi di Banten (65%) dan kawasan perkotaan (53%). Sebaliknya, penanganan Bantuan Sosial (Bansos) mendapat apresiasi positif, terutama pada program PKH (95%), PIP/KIP (93%), dan BPNT (91%).
Penolakan paling tajam terhadap kinerja pemerintah datang dari kelompok usia muda produktif, yakni usia 26–30 tahun (74%), disusul usia 21–25 tahun (67%), dan di bawah 20 tahun (66%).
Berdasarkan wilayah geografi, Provinsi Banten mencatatkan tingkat ketidakpuasan tertinggi yakni 76 persen, disusul DKI Jakarta (73%), Jawa Tengah & DIY (68%), Sumatera (66%), dan Jawa Barat (66%).
Peta Politik 2029: Dedi Mulyadi Unggul
Dampak penurunan kepuasan kinerja pemerintah ini berimbas langsung pada pergeseran peta elektoral. Dalam simulasi pertanyaan tertutup calon presiden, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menempati posisi teratas memimpin elektabilitas:
Dedi Mulyadi (KDM): 42%
Prabowo Subianto: 15%
Anies Baswedan: 10%
Gibran Rakabuming Raka: 6%
Sherly Tjoanda: 4%
Ganjar Pranowo: 4%
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY): 3%
Mahfud MD: 2%
Tingginya angka elektabilitas Dedi Mulyadi didukung oleh persepsi publik yang menganggapnya sebagai figur yang "dekat dan mau mendengar rakyat" (78%), kriteria utama yang paling dicari masyarakat dalam memilih presiden (25%). Sementara itu, Prabowo Subianto masih dipersepsikan kuat pada atribut "ketegasan" (60%).
Meski demikian, peta politik menuju Pemilu 2029 dinilai masih sangat cair mengingat 48 persen responden menyatakan masih mungkin mengubah pilihan politiknya. Di tingkat partai politik, Partai Gerindra unggul tipis dengan 20 persen, membayangi PDIP (16%), Golkar (10%), PKB (8%), NasDem (5%), dan Demokrat (5%), dengan 24 persen pemilih belum menentukan pilihan.
Survei Tempo Data Science ini digelar pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026 terhadap 1.260 responden yang tersebar proporsional di 38 provinsi di Indonesia. Pengambilan data menggunakan metode Multistage Random Sampling dengan margin of error sekitar $\pm2,9$ persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. ssc/rel
