-
Jakarta, sumbarsatu.com — Retret jilid kedua Kabinet Merah Putih di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang berlangsung selama sehari(Selasa, 8 Januari 2026) penuh memunculkan perdebatan serius mengenai arah kepemimpinan pemerintahan nasional.
Membaca di balik simbol disiplin, kekompakan, dan optimisme yang dipertontonkan, muncul pertanyaan mendasar: apakah pendekatan bergaya komando efektif untuk mengelola pemerintahan sipil yang kompleks, majemuk, dan berbasis otonomi daerah?
Pakar otonomi daerah Prof. Dr. Djohermansyah Djohan menilai, retret tersebut lebih mencerminkan glorifikasi kekuasaan ketimbang forum evaluasi kebijakan yang substantif.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern, pendekatan yang terlalu militeristik justru berisiko menurunkan kualitas pengambilan keputusan.
Kabinet Komando dan Pola One Way Traffic
Menurut Prof. Djohermansyah, Kabinet Merah Putih saat ini bekerja dalam pola one way traffic—arahan mengalir dari atas ke bawah tanpa ruang dialog yang memadai. Model ini mungkin efektif untuk konsolidasi cepat, namun lemah dalam menyerap masukan dari pelaksana kebijakan yang memahami persoalan lapangan.
Dalam kabinet beranggotakan lebih dari seratus orang, komunikasi dua arah menjadi semakin sulit. Padahal, fungsi kabinet bukan sekadar menerima perintah, melainkan memberi saran, kritik, dan alternatif kebijakan kepada presiden. Ketika ruang tersebut menyempit, kebijakan berisiko kehilangan sensitivitas terhadap realitas sosial dan administratif.
Narasi keberhasilan yang nyaris sempurna—klaim capaian tinggi tanpa pengakuan terbuka atas kelemahan—dinilai tidak sehat dalam tradisi pemerintahan demokratis. Kritik, tegasnya, bukan ancaman, melainkan vitamin bagi kebijakan publik.
Pemerintahan Bukan Sekadar Presiden dan Kabinet
Prof. Djohermansyah menegaskan, pemerintahan modern bukan hanya presiden dan kabinet. Pemerintahan adalah ekosistem yang melibatkan masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, komunitas lokal, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Ketika pemerintah tampil seolah menjadi satu-satunya aktor pembangunan, partisipasi publik melemah. Akibatnya, legitimasi kebijakan menurun dan dukungan sosial menyempit, yang dalam jangka panjang justru menghambat pencapaian tujuan negara.
Struktur kabinet yang sangat besar dinilai menambah persoalan birokrasi. Semakin banyak kementerian dan lembaga, semakin rumit koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, terutama dengan pemerintah daerah.
"Daerah harus berhadapan dengan terlalu banyak “atasan” di Jakarta, yang berpotensi memperparah tumpang tindih kebijakan dan memperlambat eksekusi program," katanya.
Ia mendorong evaluasi serius terhadap struktur kabinet setelah satu tahun berjalan. Kementerian atau lembaga yang tidak efektif seharusnya digabung atau dihapus, bukan dipertahankan demi kompromi politik.
Disiplin Komando vs Otonomi Daerah
Pendekatan disiplin ala militer dinilai tidak sepenuhnya selaras dengan realitas otonomi daerah. Indonesia adalah negara yang sangat beragam, sehingga kepemimpinan yang terlalu sentralistik berisiko mematikan kreativitas dan inovasi daerah.
Model komando cenderung melahirkan aparatur yang patuh tetapi pasif. Padahal, banyak solusi kebijakan justru lahir dari aktor daerah yang memahami kondisi riil di lapangan.
"Pemotongan dana transfer ke daerah dan penguatan kembali sentralisme fiskal juga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik," urai Prof. Djohermansyah.
Sekadar Rapat Evaluasi dan Sentralisme
Menurut Prof. Djohermansyah, penggunaan istilah “retret” dalam konteks ini membingungkan. Kegiatan tersebut sejatinya adalah rapat evaluasi satu hari, bukan pembekalan intensif atau refleksi mendalam. Penggunaan simbol dan istilah militer justru menciptakan persepsi keliru tentang arah pemerintahan sipil.
Tata ruang rapat yang menyerupai relasi guru–murid semakin menegaskan watak komando, bukan kolektif kolegial. Padahal, kabinet seharusnya menjadi ruang deliberasi, bukan sekadar forum mendengar arahan.
Retret Kabinet Hambalang, dalam pandangan Prof. Djohermansyah Djohan, belum menyentuh akar persoalan tata kelola pemerintahan. Disiplin tanpa dialog, struktur gemuk tanpa evaluasi, serta sentralisme tanpa sensitivitas daerah berpotensi melemahkan kinerja negara.
Pemerintahan yang kuat bukanlah yang paling patuh pada komando, melainkan yang paling terbuka terhadap kritik dan paling mampu bekerja bersama seluruh elemen bangsa. ssc/mn
