-
Jakarta, sumbarsatu.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang menangani program tersebut, dirancang memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp240,2 triliun. Terbesar dalam RAPBN 2027.
Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan alokasi BGN dalam APBN 2026 yang mencapai sekitar Rp268 triliun. Meski demikian, nilai tersebut tetap menempatkan BGN sebagai salah satu lembaga dengan alokasi anggaran terbesar dalam RAPBN 2027.
Di bawah BGN terdapat Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan alokasi sekitar Rp189,01 triliun, meningkat dibandingkan Rp187,1 triliun pada 2026. Sementara Polri memperoleh sekitar Rp139,1 triliun, turun dari Rp146,05 triliun pada 2026.
Adapun pada sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memperoleh alokasi sekitar Rp65,1 triliun, naik dari Rp61,8 triliun pada 2026. Sementara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendapat sekitar Rp61,1 triliun, meningkat dari Rp56,6 triliun pada tahun sebelumnya.
Besarnya alokasi untuk BGN menjadi sorotan karena anggaran tersebut berkaitan langsung dengan pelaksanaan MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, seluruh angka tersebut masih berada dalam kerangka RAPBN 2027 dan belum menjadi angka APBN final. Pemerintah dan DPR masih melakukan pembahasan sebelum anggaran ditetapkan sesuai mekanisme pembentukan APBN.
Pemerintah: APBN Instrumen Perjuangan
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan mewujudkan kesejahteraan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden ketika menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk penyusunan RAPBN 2027 di DPR RI pada Mei 2026.
Dalam arah kebijakan fiskal 2027, pemerintah mengusung tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat.” Kementerian Keuangan menjelaskan tema tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.
Pemerintah dan Banggar DPR kemudian menyepakati target pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8–6,5 persen. Kesepakatan tersebut juga mencakup penguatan konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi, perbaikan iklim usaha, penguatan industri nasional, serta transformasi struktural ekonomi.
Dari sisi sasaran pembangunan, pemerintah dan DPR menyepakati target tingkat kemiskinan pada 2027 sebesar 6,0–6,5 persen dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30–4,87 persen. Kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai nol persen, sedangkan rasio gini berada pada kisaran 0,362–0,367.
Belanja Harus Lebih Berkualitas
Kementerian Keuangan menyatakan kebijakan fiskal 2027 akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja agar lebih pro-pertumbuhan dan pro-kesejahteraan. Pemerintah juga merancang defisit APBN 2027 pada kisaran 1,80–2,40 persen terhadap PDB.
Dengan arah kebijakan tersebut, besarnya anggaran BGN untuk MBG perlu dilihat bukan hanya dari nominalnya, tetapi juga dari kemampuan program tersebut menghasilkan dampak yang terukur terhadap masyarakat.
Hal itu menjadi penting karena anggaran BGN sekitar Rp240,2 triliun jauh lebih besar dibandingkan anggaran sejumlah kementerian yang memiliki fungsi strategis lainnya.
Sebagai perbandingan, Kemendiktisaintek dalam pembahasan RAPBN 2027 memperoleh pagu indikatif sekitar Rp64,84 triliun, sementara Komisi X DPR menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp17,18 triliun untuk memperkuat program strategis pendidikan tinggi dan pengembangan sains nasional.
Sementara itu, Kemendikdasmen dirancang memperoleh sekitar Rp61,1 triliun. Alokasi tersebut antara lain berkaitan dengan berbagai program pendidikan dasar dan menengah, termasuk peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesejahteraan guru.
Perbandingan ini menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan distribusi belanja negara tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga efektif dalam mencapai sasaran pembangunan.
MBG dan Kualitas Belanja Negara
MBG sendiri merupakan program yang membutuhkan dukungan anggaran besar karena cakupannya menyasar kelompok masyarakat dalam jumlah luas. Karena itu, keberhasilan program tidak hanya dapat diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari kualitas makanan yang diberikan, ketepatan sasaran penerima, tata kelola distribusi, serta dampaknya terhadap kesehatan dan kualitas sumber daya manusia.
Dalam kerangka RAPBN 2027, pemerintah menempatkan peningkatan kualitas belanja sebagai salah satu agenda penting. Kementerian Keuangan menyatakan reformasi fiskal akan terus dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan negara, meningkatkan kualitas belanja, serta mendorong pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.
Karena itu, alokasi Rp240,2 triliun untuk BGN sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa besarnya belanja MBG sejalan dengan manfaat yang diterima masyarakat.
Di sisi lain, meningkatnya alokasi untuk Kemendiktisaintek dan Kemendikdasmen menunjukkan bahwa pendidikan tetap menjadi bagian penting dari prioritas pembangunan. Persoalannya bukan semata-mata mengenai sektor mana yang memperoleh anggaran lebih besar, melainkan bagaimana keseluruhan belanja negara menghasilkan peningkatan kualitas manusia dan kesejahteraan.
Pemerintah dan DPR masih memiliki ruang dalam pembahasan RAPBN 2027 untuk memastikan setiap program prioritas memiliki target, indikator kinerja, serta mekanisme evaluasi yang jelas.
Dengan demikian, ketika RAPBN 2027 nantinya ditetapkan menjadi APBN, publik tidak hanya perlu mengetahui berapa besar uang negara yang dialokasikan, tetapi juga apa hasil yang diperoleh masyarakat dari setiap rupiah yang dibelanjakan.ssc/mn
