-
Jakarta, sumbarsatu.com – Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2026 mengesankan. Presiden mengklaim sejumlah keberhasilan pemerintahannya sepanjang paruh pertama 2026, terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi dan investasi.
“Ekonomi kita pada kuartal I-2026 tumbuh 5,61 persen dan pada semester I-2026 tumbuh 5,45 persen. Ini adalah pertumbuhan kuartal I dan semester I tertinggi dalam 13 tahun terakhir,” kata Prabowo.
Dengan capaian tersebut, Prabowo optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir 2026 dapat mencapai 6 persen.
Pertumbuhan ekonomi tersebut, menurut Prabowo, turut ditopang oleh investasi. Realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931 triliun dan menciptakan sekitar 2,7 juta lapangan kerja. Sementara itu, realisasi investasi pada semester I-2026 mencapai Rp1.010 triliun dan menyerap 1,4 juta tenaga kerja.
Klaim tersebut memang tidak keliru. Data yang disampaikan Presiden sesuai dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, di balik angka pertumbuhan ekonomi tersebut, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana pertumbuhan itu dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Peneliti Nalar Institute sekaligus Sekretaris Jenderal Konferensi Republik, Yanuar Nugroho, menilai pidato Presiden lebih banyak menggambarkan ekonomi agregat dan korporatis. Sementara itu, pengalaman ekonomi rumah tangga justru belum banyak muncul.
Menurut Yanuar, jika tujuan akhir pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan, pidato kenegaraan semestinya juga mengajukan sejumlah pertanyaan yang bersinggungan langsung dengan kondisi ekonomi riil rumah tangga.
Bagaimana dengan upah riil? Bagaimana kualitas pekerjaan? Bagaimana daya beli kelas menengah? Bagaimana tingkat informalitas? Dan bagaimana kondisi ketidakamanan ekonomi rumah tangga atau household insecurity?
Pertanyaan serupa juga disampaikan Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal. Menurutnya, perhatian tidak cukup diarahkan pada besaran pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kualitas pertumbuhan tersebut.
Persoalannya adalah sejauh mana pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati kelompok ekonomi atas, tetapi juga memberikan dampak bagi masyarakat kelas menengah dan bawah.
Peneliti Celios, Nailul Huda, bahkan melihat adanya kesenjangan antara klaim pertumbuhan ekonomi pemerintah dan kondisi yang dirasakan masyarakat sehari-hari.
Menurutnya, berbagai aspek perekonomian mengalami pelemahan cukup signifikan dalam dua tahun terakhir, mulai dari konsumsi masyarakat yang melambat, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat, hingga kesulitan masyarakat mengakses pasar kerja.
Pertumbuhan Lebih Banyak Ditopang Kelas Atas
Catatan para ekonom tersebut memiliki dasar. Laporan Quarterly Economic Outlook Q2-2026 Office of Chief Economist (OCE) Group BRI menunjukkan perekonomian Indonesia lebih banyak ditopang kelompok kelas atas.
Pada kuartal I-2026, estimasi pertumbuhan ekonomi kelompok kelas atas mencapai 8 persen secara tahunan (year on year/yoy), meningkat dari 6,5 persen pada 2025.
Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi kelompok kelas bawah hanya sekitar 3,6 persen. Kelompok kelas menengah bahkan lebih rendah, yakni 3,5 persen.
Angka tersebut melemah dibandingkan pertumbuhan kelompok kelas menengah dan bawah sepanjang 2023-2025 yang berada pada kisaran 4,5 persen hingga 4,9 persen.
Perbedaan pertumbuhan tersebut sejalan dengan perkembangan indeks daya beli. Hingga April 2026, indeks daya beli kelompok bawah merosot menjadi minus 1,0, dari minus 0,6 pada April 2025.
Indeks daya beli kelompok menengah juga turun dari minus 0,6 menjadi minus 0,9. Pada saat yang sama, indeks daya beli kelompok kelas atas relatif stabil di kisaran minus 0,1.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara agregat belum sepenuhnya berjalan searah dengan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat.
Fenomena “Matang”
Tekanan terhadap ekonomi masyarakat, terutama kelas menengah dan bawah, semakin terasa jika dilihat dari pola pengeluaran, tabungan, dan utang.
Data Mandiri Spending Index menunjukkan indeks belanja naik menjadi 123 atau meningkat 5,9 persen secara tahunan. Namun, pada saat yang sama, indeks tabungan turun menjadi 84,8 atau terkontraksi 5,7 persen secara tahunan.
Sementara itu, indeks pinjaman yang mencakup pinjaman daring, kartu kredit, dan paylater justru meningkat 24,6 persen secara tahunan menjadi 157,7.
Kombinasi ketiga indikator tersebut menunjukkan konsumsi masyarakat masih bertahan. Namun, konsumsi tersebut tidak sepenuhnya ditopang pendapatan riil, melainkan juga oleh pembiayaan atau utang.
Fenomena tersebut dikenal sebagai “makan utang” atau “matang”. Kondisinya berbeda dari fenomena “makan tabungan” atau “mantab” yang sebelumnya banyak digunakan untuk menggambarkan masyarakat yang mempertahankan konsumsi dengan mengurangi tabungan.
Kini, ketika kemampuan menabung semakin terbatas dan pembiayaan utang meningkat, konsumsi rumah tangga justru semakin bergantung pada sumber pembiayaan.
Hasil survei konsumen Bank Indonesia (BI) mengenai kondisi keuangan konsumen periode Juli 2026 juga menunjukkan tekanan tersebut.
Rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi turun dari 73 persen pada Juni menjadi 72,7 persen pada Juli. Pendapatan yang dialokasikan untuk ditabung juga turun dari 17 persen menjadi 16,8 persen.
Sebaliknya, proporsi pendapatan untuk pembayaran cicilan atau utang meningkat dari 10 persen menjadi 10,5 persen pada Juli 2026.
Data tersebut mengindikasikan semakin terbatasnya ruang keuangan masyarakat. Kemampuan menabung menyusut karena pendapatan terserap untuk kebutuhan konsumsi sekaligus meningkatnya pembayaran utang.
Masyarakat Semakin Pesimistis
Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan optimisme yang disampaikan Presiden. Di tengah klaim pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat, masyarakat justru menunjukkan kecenderungan semakin pesimistis terhadap kondisi ekonomi.
Hasil survei konsumen BI periode Juli 2026 menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) berada pada level 116,8. Angka tersebut masih berada dalam zona optimistis karena di atas 100, tetapi melemah dibandingkan Juni yang mencapai 117,8.
Penurunan tersebut merupakan pelemahan berturut-turut dalam tiga bulan terakhir. Bahkan, level IKK Juli menjadi yang terendah sejak September 2025.
Penurunan IKK Juli 2026 terjadi karena seluruh komponen pembentuk indeks mengalami pelemahan. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) turun dari 109,2 menjadi 107,9. Sementara Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) turun dari 126,4 menjadi 125,7.
Merosotnya persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini antara lain dipicu penurunan Indeks Penghasilan Saat Ini (IPSI), Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK), serta Indeks Pembelian Barang Tahan Lama atau Durable Goods (IPDG).
IPSI turun dari 119,8 menjadi 118,5. IKLK turun dari 101,8 menjadi 101,1. Sementara IPDG turun dari 105,9 menjadi 104,1.
Data tersebut memperlihatkan paradoks. Pertumbuhan ekonomi secara makro masih cukup kuat, tetapi persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi justru melemah.
Optimisme masyarakat semakin terkikis, terutama terkait penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja.
Presiden Prabowo juga menyebut realisasi investasi semester I-2026 sebesar Rp1.010 triliun telah menciptakan 1,4 juta lapangan kerja.
Angka tersebut dapat menjadi indikator positif, tetapi tetap perlu dibaca secara kritis dengan melihat kualitas dan kondisi pasar kerja secara keseluruhan.
Data BPS menunjukkan tingkat pengangguran terbuka masih berada pada 4,65 persen pada Mei 2026.
Di sisi lain, data ketenagakerjaan menunjukkan rata-rata upah buruh sekitar Rp3,33 juta. Pada Mei 2026, jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal mencapai 87,88 juta orang atau 59,3 persen dari total 148,19 juta penduduk yang bekerja.
Besarnya proporsi pekerja informal menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan jumlah lapangan kerja yang tercipta, tetapi juga menyangkut kualitas pekerjaan, kepastian pendapatan, perlindungan pekerja, serta kemampuan pekerjaan tersebut menopang kesejahteraan rumah tangga.
Karena itu, angka investasi dan pertumbuhan ekonomi perlu dilihat bersama indikator ekonomi rumah tangga dan pasar kerja. Pertumbuhan yang tinggi belum otomatis berarti kesejahteraan meningkat secara merata.
Presiden Prabowo optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 dapat mencapai 6 persen. Fondasi ekonomi Indonesia memang masih cukup kuat dan angka-angka makro tetap penting sebagai indikator kesehatan perekonomian.
Namun, ukuran keberhasilan pembangunan pada akhirnya tidak berhenti pada pertumbuhan produk domestik bruto, nilai investasi, ataupun jumlah lapangan kerja yang tercipta.
Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan tersebut diterjemahkan ke dalam kehidupan masyarakat: apakah pendapatan riil meningkat, apakah pekerjaan yang tersedia semakin layak, apakah daya beli membaik, dan apakah rumah tangga memiliki ruang yang cukup untuk menabung tanpa harus menambah utang.
Di titik inilah fenomena “matang” menjadi penting untuk diperhatikan. Ketika konsumsi masih bertahan tetapi tabungan menurun dan utang meningkat, ketahanan ekonomi rumah tangga patut menjadi perhatian.
Tantangan pemerintah bukan hanya menjaga agar ekonomi tumbuh, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi pekerjaan yang layak, pendapatan yang meningkat, daya beli yang lebih kuat, serta institusi yang mampu membangun kembali kepercayaan publik.ssc/BDS Alliance
