ik
Jakarta, sumbarsatu.com — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi pekerja menjadi kunci untuk memperkuat daya saing tenaga kerja nasional.
Menurut Yassierli, amanat konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan ketenagakerjaan. Namun, besarnya jumlah angkatan kerja serta dinamika ekonomi global menuntut respons yang terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan.
“PR kita masih panjang. Tantangan yang kita hadapi tidak sederhana dan memerlukan kerja bersama dari seluruh pihak,” kata Yassierli saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2026 di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Ia mengatakan, salah satu fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berkembang. Selain pendidikan formal, pekerja juga dituntut memiliki keterampilan yang relevan, terutama di bidang teknologi dan digital.
Karena itu, program pelatihan, reskilling, dan upskilling perlu diperluas secara terarah dan berkelanjutan untuk membekali pekerja dengan keterampilan masa depan (future skills) sehingga lebih adaptif menghadapi perubahan dunia kerja.
Dalam kesempatan itu, Yassierli mendorong serikat pekerja dan serikat buruh mengambil peran yang lebih strategis, tidak hanya memperjuangkan hak-hak pekerja, tetapi juga meningkatkan kompetensi anggotanya. Menurut dia, penguatan kapasitas pekerja merupakan syarat penting agar tenaga kerja Indonesia tetap relevan dan kompetitif.
Kementerian Ketenagakerjaan, lanjutnya, terus memperkuat perlindungan pekerja, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan norma kerja, serta mengembangkan sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi guna memperluas akses dan meningkatkan efektivitas penempatan tenaga kerja.
Yassierli juga menekankan pentingnya transformasi hubungan industrial yang lebih progresif. Ia menilai hubungan antara pekerja dan perusahaan perlu berkembang dari sekadar relasi yang harmonis menjadi kemitraan strategis yang berorientasi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan bersama.
“Kita punya modal besar sebagai bangsa. Dengan gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah, tantangan yang ada bisa diselesaikan bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang besar untuk mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state) melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
“Pemerintahan yang bersih akan menentukan sejauh mana negara mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Said Iqbal.ssc
