RP
Jakarta, sumbarsatu.com — Nilai tukar rupiah menembus level psikologis baru Rp17.500 per dolar AS pada perdagangan Selasa (12/5/2026).
Pelemahan ini menjadi sorotan tajam karena Menteri Keuangan Purbaya mengakui pemerintah sebenarnya sejak awal telah menggunakan asumsi kurs Rp17.500 per dolar AS secara internal, meski angka resmi dalam APBN 2026 tetap dipatok Rp16.500 per dolar AS.
Saat perdagangan dibuka di level Rp17.480 per dolar AS, rupiah langsung melemah ke Rp17.500 pada pukul 09.15 WIB. Bahkan pada pukul 12.35 WIB, mata uang Garuda kembali tertekan hingga menyentuh Rp17.510 per dolar AS, level intraday terendah sepanjang sejarah.
Berdasarkan data Bloomberg, sepanjang tahun 2026 rupiah telah terdepresiasi 4,75 persen dan menjadi mata uang dengan pelemahan terburuk kedua di Asia setelah rupee India yang turun 6,02 persen.
Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi menilai tekanan terhadap rupiah dipicu kombinasi faktor global dan domestik. Konflik di Timur Tengah yang kembali memanas disebut masih menjadi sentimen negatif utama pasar.
Di sisi domestik, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 sebesar 5,61 persen dinilai belum cukup kuat menopang rupiah karena pertumbuhan lebih banyak ditopang belanja negara dan konsumsi musiman, bukan investasi yang produktif.
“Kalau penutupan sore ini bertahan di Rp17.500 per dolar AS, maka risiko pelemahan berikutnya terbuka menuju Rp17.600 hingga Rp17.800,” kata Fixed Income & Macro Strategist Mega Capital Sekuritas, Lionel Priyadi.
Di tengah tekanan tersebut, Menkeu Purbaya memastikan pelemahan rupiah belum membebani APBN maupun pembayaran utang negara. Ia mengatakan pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan skenario kurs Rp17.500 sejak awal penyusunan APBN, walaupun asumsi resmi yang diumumkan ke publik tetap Rp16.500.
Pernyataan itu memunculkan pertanyaan publik mengenai langkah kebijakan yang diambil pemerintah selama rupiah bergerak dari asumsi resmi menuju asumsi internal tersebut.
Purbaya juga menyatakan pemerintah akan aktif membantu intervensi pasar bersama Bank Indonesia melalui skema Bond Stabilization Fund (BSF). Selain itu, pemerintah juga menyiapkan penerbitan Panda Bond sebagai upaya diversifikasi pembiayaan dan pengurangan ketergantungan terhadap dolar AS.
Sementara itu, indikator konsumsi masyarakat justru menunjukkan tekanan. Bank Indonesia melaporkan Indeks Penjualan Riil (IPR) Maret 2026 tumbuh 3,4 persen secara tahunan menjadi 256,7. Namun untuk April, BI memperkirakan IPR turun menjadi 231 atau terkontraksi 2,33 persen secara tahunan.
Secara bulanan, penjualan ritel April diperkirakan anjlok hingga 10 persen akibat normalisasi permintaan pasca-Ramadan dan Idulfitri.
Di saat bersamaan, tekanan inflasi diperkirakan meningkat dalam tiga hingga enam bulan mendatang. Hal itu tercermin dari kenaikan Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) untuk Juni dan September 2026 yang masing-masing mencapai 175,6 dan 163,2.
Kondisi tersebut memperlihatkan kombinasi tekanan yang berat bagi masyarakat: daya beli yang belum pulih, harga-harga yang diperkirakan terus naik, dan rupiah yang terus melemah.
Sorotan juga mengarah pada laporan kekayaan Presiden Prabowo Subianto yang tercatat mencapai sekitar Rp2 triliun atau naik Rp4,5 miliar dalam setahun, sebagian besar berasal dari surat berharga. Meski tidak melanggar hukum, kondisi itu dinilai menjadi konteks penting ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi akibat pelemahan rupiah.ssc/mn
