-
Jakarta, sumbarsatu.com — Bank Indonesia mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) April 2026 berada di level 123, naik tipis dibandingkan Maret yang berada di angka 122,9. Kenaikan tersebut ditopang membaiknya Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), terutama pada indikator ketersediaan lapangan kerja dan pembelian barang tahan lama.
Namun, di balik kenaikan angka agregat tersebut, tersimpan sinyal perlambatan ekonomi yang mulai dirasakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah.
Data BI menunjukkan, keyakinan konsumen justru melemah pada kelompok pengeluaran Rp1 juta hingga Rp4 juta per bulan. Penurunan terjadi hampir di seluruh kelompok bawah, mulai dari pengeluaran Rp1-2 juta, Rp2,1-3 juta, hingga Rp3,1-4 juta.
Sebaliknya, optimisme hanya meningkat pada kelompok pengeluaran di atas Rp4 juta. Kelompok Rp4,1-5 juta tercatat naik menjadi 127,6, sementara kelompok di atas Rp5 juta melonjak ke level 128,2.
Kondisi ini memunculkan gambaran bahwa optimisme ekonomi lebih banyak dirasakan kelompok masyarakat yang relatif mapan, sementara daya tahan ekonomi kelas bawah mulai melemah.
Situasi tersebut juga tercermin dari menurunnya Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang turun menjadi 129,6 dari sebelumnya 130,4. Penurunan terjadi pada seluruh komponen, mulai dari ekspektasi penghasilan, peluang kerja, hingga kegiatan usaha dalam enam bulan ke depan.
Indeks Ekspektasi Penghasilan turun menjadi 136,9 dari 137,7. Sementara ekspektasi lapangan kerja turun menjadi 127,7 dan ekspektasi kegiatan usaha melemah ke angka 124,1.
Penurunan ekspektasi itu dinilai menjadi sinyal bahwa masyarakat mulai meragukan kondisi ekonomi akan membaik dalam waktu dekat.
Di tengah situasi tersebut, perhatian publik juga tertuju pada polemik pelarangan pemutaran dokumenter Pesta Babi di sejumlah daerah. Film dokumenter itu menyoroti persoalan perampasan hutan adat di Papua yang melibatkan korporasi dan kebijakan negara.
Kondisi ini memunculkan kritik bahwa tekanan ekonomi masyarakat bawah berjalan beriringan dengan menyempitnya ruang kritik terhadap penguasaan sumber daya dan ketimpangan ekonomi.
Meski demikian, pemerintah mendapat apresiasi atas keputusan untuk tidak kembali menggelar program tax amnesty. Kebijakan itu dinilai penting untuk membangun kepatuhan pajak yang lebih adil dan berkelanjutan, tanpa terus memberi ruang pengampunan bagi pelanggaran pajak berulang.ssc/mn
