Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang kembali menggelar pemutaran film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale di Le Lucon Cafe, Sawahan, Kota Padang, Sumatera Barat
Padang, sumbarsatu.com —Setelah kegiatan nonton bareng yang digelar Komunitas Seni Nan Tumpah (KSNT) bersama warga pada Sabtu (9/5/2026) berlangsung lancar meski turut dihadiri aparat intelijen.
Kemudian, dua setelah itu Senin (11/5/2026), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang kembali menggelar pemutaran film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale di Le Lucon Cafe, Sawahan, Kota Padang, Sumatera Barat, Film tersebut menyoroti dampak proyek strategis nasional terhadap masyarakat adat dan kawasan hutan di Papua Selatan.
Kegiatan nonton bareng dan diskusi itu merupakan kolaborasi AJI Padang bersama Infopadang, Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Andalas, dan Aspem Sumbar yang dihadiri ratusan peserta, mulai dari mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, hingga masyarakat umum.
Diskusi film menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya sutradara film Dandhy Laksono, Redaktur Jubi sekaligus anggota AJI Padang, Syofiardi Bachyul, perwakilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Barat, Indah Suryani, serta pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari. Diskusi dipandu moderator Ilhamdi Putra. Sementara itu, Himpunan Mahasiswa Papua turut hadir sebagai penanggap dalam diskusi tersebut.
Ketua AJI Padang, Novia Harlina, dalam pengantarnya sebelum pemutaran film mengatakan kegiatan itu dilaksanakan sebagai ruang kolaborasi untuk membuka percakapan publik yang lebih kritis dan empatik mengenai Papua.
“Kami ingin membuka ruang percakapan yang lebih kritis dan empatik. Film bisa menjadi medium yang lebih dekat untuk memahami luka sosial dan kemanusiaan di Papua,” ujarnya.
Menurut Novia, antusiasme masyarakat Padang terhadap pemutaran film tersebut sangat tinggi. Tiket yang disediakan panitia habis hanya dalam beberapa jam setelah dipublikasikan. Seluruh peserta juga dapat mengikuti kegiatan secara gratis tanpa dipungut biaya pendaftaran.
Usai pemutaran film, Feri Amsari menilai film tersebut berbicara mengenai isu kemanusiaan, khususnya yang dialami masyarakat Papua.
“Suara-suara rakyat Papua harus didengar oleh seluruh masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak dasar sebagai warga negara. Papua juga adalah kita,” kata Feri.
Sementara itu, Indah Suryani dari WALHI Sumbar menilai film tersebut menggambarkan bagaimana negara melakukan kerusakan lingkungan dalam skala besar melalui proyek-proyek pembangunan.
“Kondisi saat ini, terutama di Papua, menunjukkan adanya pemaksaan melalui proyek-proyek yang tidak memerhatikan keberlangsungan hidup masyarakat di dalamnya,” ujarnya.
Ia menyoroti banyak proyek yang merusak kawasan hutan dan ruang hidup masyarakat tanpa keterlibatan warga setempat dalam proses pengambilan keputusan.
“Tiba-tiba saja ditetapkan sebagai proyek strategis nasional dan alat berat masuk merusak alam. Padahal ketika alat berat masuk, bukan hanya kehidupan masyarakat yang terdampak, tetapi juga seluruh ekosistem hutan di dalamnya,” katanya.
Redaktur Jubi, Syofiardi Bachyul, mengatakan penolakan masyarakat adat terhadap proyek-proyek tersebut merupakan respons atas pembangunan yang dipaksakan di wilayah mereka.
“Kalau memang proyek itu untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, mengapa pelaksanaannya begitu masif justru di Papua?” ujar Syofiardi.
Menurut dia, praktik pembangunan tanpa melibatkan masyarakat adat merupakan bentuk kolonialisme gaya baru.
“Dulu pemerintah kolonial Belanda ketika membuka perkebunan atau tambang masih melakukan kontrak tertulis dengan pemilik ulayat adat. Sekarang, keberadaan masyarakat adat justru seolah diabaikan. Karena itu muncul slogan ‘Papua bukan tanah kosong’, sebagai penegasan bahwa ada masyarakat asli yang hidup di sana,” jelasnya.
Sutradara film, Dandhy Laksono, berharap film tersebut dapat membuka mata publik mengenai kondisi yang terjadi di Papua.
“Kita merasakan algoritma internet tidak bersahabat ketika membahas Papua. Padahal eksploitasi besar-besaran terjadi di sana, dan ketika masyarakat Papua bersuara, suara mereka justru dibungkam,” ujar Dandhy.
Ia menambahkan, pemutaran film dokumenter seperti ini akan terus berlangsung meskipun ada upaya pembatasan.
“Sekali satu layar dihentikan di suatu daerah, maka akan ada seratus hingga seribu layar lain yang memutar film ini,” katanya.
Perwakilan Himpunan Mahasiswa Papua yang hadir dalam diskusi juga menyampaikan bahwa kolonialisme di Papua bukan persoalan baru, melainkan penderitaan panjang yang telah dialami masyarakat Papua sejak lama.
“Apa yang ditampilkan dalam film "Pesta Babi" adalah kenyataan yang sudah lama dihadapi masyarakat Papua. Kami hidup berdampingan dengan militer sejak 1966,” ujarnya.
Mereka menilai pengerahan aparat keamanan ke Papua merupakan bentuk perlakuan yang tidak adil terhadap masyarakat Papua. Selain itu, pembatasan akses komunikasi yang kerap terjadi juga membuat berbagai persoalan di Papua tidak banyak diketahui publik secara luas.
Melalui pemutaran film tersebut, mereka berharap solidaritas masyarakat terhadap perjuangan rakyat Papua terus tumbuh dan meluas.ssc/rel
