-
Jakarta, sumbarsatu.com--Lembaga pemeringkat global, Moody’s Investors Service, menurunkan outlook rating Indonesia dari stabil menjadi negatif—pertama kalinya dalam 30 tahun. Alasannya: kebijakan yang dinilai makin sulit diprediksi serta meningkatnya risiko fiskal akibat lonjakan belanja publik di tengah penerimaan pajak yang belum solid.
Sementara S&P Global masih mempertahankan peringkat stabil, namun turut memperingatkan potensi pelemahan posisi fiskal yang dapat menekan rating kredit ke depan.
Di balik indikator makro yang tampak optimistis, peringatan ini menjadi sinyal bahwa fondasi fiskal sedang teruji. APBN 2026 menetapkan belanja negara Rp 3.842,7 triliun—naik Rp 391,3 triliun dari realisasi 2025 sebesar Rp 3.451,4 triliun. Dari belanja pemerintah pusat, porsi besar tersedot untuk bunga utang, belum termasuk cicilan pokok.
Kewajiban bunga utang diproyeksikan Rp 599,44 triliun (naik 8,43% dari 2025), setara 19,01% dari target penerimaan negara 2026 sebesar Rp 3.153,6 triliun. Utang jatuh tempo mencapai Rp 833,96 triliun. Rasio pembayaran pokok dan bunga terhadap penerimaan (Debt Service Ratio/DSR) diperkirakan menembus 40%, bahkan bisa 46% menurut sebagian ekonom—jauh di atas ambang aman internasional sekitar 30%. Artinya, ruang APBN untuk mendorong pertumbuhan kian sempit.
Sinyal Kuning Ekonomi Indonesia 2026
Presiden Prabowo Subianto menegaskan defisit tetap dijaga di bawah 3% PDB. Tahun lalu defisit menyentuh 2,92% (target 2,53%), dan 2026 ditargetkan 2,68%. Namun pasar menuntut lebih dari sekadar komitmen—mereka menunggu konsistensi.
Di sisi lain, beban pembiayaan meningkat seiring program prioritas—lama dan baru—terus berjalan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, gentengisasi, hingga kewajiban proyek kereta cepat Whoosh sekitar Rp 1,2–1,9 triliun per tahun. Tanpa evaluasi berbasis kinerja, ekspansi belanja berisiko menggerus efektivitas fiskal.
Strategi hilirisasi nikel pun menghadapi paradoks: pembatasan produksi bijih untuk menopang harga global berbenturan dengan kapasitas smelter yang terlanjur membesar. Jika impor bahan baku terjadi, narasi kedaulatan bisa bergeser menjadi ketergantungan baru.
Meski demikian, belum semuanya gelap. Defisit yang tetap di bawah 3% PDB, struktur utang yang relatif terkelola, dan keberanian merasionalisasi program—bila sungguh dilakukan—dapat memulihkan kepercayaan. Kuncinya bukan pada besarnya belanja atau kerasnya retorika, melainkan konsistensi kebijakan dan disiplin menata ulang prioritas sebelum tekanan fiskal benar-benar menghambat masa depan.ssc/mn
Sumber: BDS Alliance
