-
Padang, sumbarsatu.com--Cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2026 tercatat sebesar USD 151,9 miliar atau sekitar Rp2.562 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.870 per dolar AS). Angka tersebut turun sekitar USD 2,7 miliar atau setara Rp45,5 triliun dibandingkan posisi akhir Januari 2026 yang mencapai USD 154,6 miliar atau sekitar Rp2.608 triliun.
Penurunan cadangan devisa tersebut, menurut Bank Indonesia, antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah serta langkah stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global. Meski demikian, laju penurunan cadangan devisa tertahan oleh penerimaan pajak dan jasa serta penarikan utang luar negeri pemerintah.
Di sisi lain, Bank Indonesia juga melaporkan bahwa uang primer (M0) pada Februari 2026 tumbuh 18,3 persen secara tahunan (year on year), meningkat dibandingkan pertumbuhan Januari sebesar 14,7 persen. Posisi uang primer tercatat Rp2.228 triliun setelah penyesuaian.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan giro bank umum di Bank Indonesia yang tumbuh 33,6 persen (yoy) serta peningkatan uang kartal yang diedarkan sebesar 15,8 persen (yoy).
Ekonom Sarankan Efisiensi Anggaran
Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, ekonom dari Bright Institute Awalil Rizky menyarankan pemerintah untuk meninjau ulang sejumlah program prioritas, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Menurutnya, langkah efisiensi diperlukan untuk meredam dampak eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi.
Awalil menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini relatif lebih rentan dibanding sejumlah negara lain. Bahkan sebelum konflik geopolitik memanas, pasar keuangan domestik sudah menunjukkan tekanan.
Ia mencontohkan IHSG yang sempat pulih kembali terkoreksi, sementara yield Surat Berharga Negara (SBN) yang sempat turun pada 2025 kembali meningkat pada 2026. Pada saat yang sama, rupiah yang sempat menguat kembali mengalami pelemahan.
Menurut Awalil, berbagai peringatan dari lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch, Moody’s, dan MSCI mengenai disiplin fiskal serta kemampuan pembayaran utang seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk menekan defisit anggaran.
Ia juga mengingatkan, jika Bank Indonesia terlalu sering dipaksa menyerap SBN atau melakukan operasi pasar valas untuk menjaga rupiah, maka daya tahan kebijakan moneter dapat terancam.
Potensi Defisit Dagang Baru dengan AS
Kajian lembaga riset Indef juga menunjukkan potensi tekanan baru terhadap ekonomi Indonesia dari kesepakatan tarif resiprokal Indonesia–Amerika Serikat (ART).
Berdasarkan simulasi Indef, kebijakan tersebut berpotensi menurunkan ekspor riil Indonesia sebesar 1,58 persen, sementara impor justru meningkat 1,51 persen.
Akibatnya, Indonesia diperkirakan berpotensi mengalami defisit perdagangan baru dengan Amerika Serikat sebesar USD 5,66 miliar atau sekitar Rp95,5 triliun.
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan angka tersebut bahkan belum memasukkan kewajiban pembelian berbagai komoditas dari Amerika Serikat, antara lain:
- Pembelian pesawat senilai USD 13,5 miliar (sekitar Rp227,7 triliun)
- Pembelian migas USD 15 miliar (sekitar Rp253 triliun)
- Produk pertanian USD 4,5 miliar (sekitar Rp75,9 triliun)
Tauhid menjelaskan, meskipun terdapat 1.819 pos tarif dengan tarif 0 persen, peluang tersebut belum tentu sepenuhnya bisa dimanfaatkan Indonesia karena negara lain juga memperoleh fasilitas yang sama dan memiliki daya saing lebih tinggi.
Hasil simulasi tersebut juga menunjukkan potensi penurunan ekonomi Indonesia sebesar 0,41 persen, sementara ekonomi Amerika Serikat justru berpotensi meningkat hingga 6,54 persen.
Karena itu, Indef meminta DPR dan pemerintah meninjau kembali, bahkan menunda klausul dalam kesepakatan tersebut jika dinilai merugikan kepentingan ekonomi nasional.
Pertamina Pastikan Pasokan BBM Aman
Sementara itu, di tengah kekhawatiran terganggunya pasokan minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah, PT Pertamina memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap aman.
Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menyatakan cadangan BBM nasional saat ini dijaga pada level sekitar 21 hari.
Pemantauan distribusi energi dilakukan melalui Pertamina Digital Hub, sistem pengawasan terintegrasi yang memantau rantai pasok energi mulai dari sektor hulu hingga hilir.
Menurut Pertamina, sistem tersebut memungkinkan pengawasan pasokan energi secara real time sehingga potensi gangguan distribusi dapat segera diantisipasi.ssc/mn
