Jakarta, sumbarsatu.com — Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, bergerak cepat merespons bencana banjir dan longsor yang melanda 10 dari 11 kecamatan di wilayah tersebut.
Usai meninjau lokasi terdampak, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat membagi peran guna memastikan penanganan darurat, pelayanan korban, hingga pemulihan awal berlangsung optimal.
Wakil Bupati Pasaman Barat M. Ihpan, didampingi Wakil Ketua DPRD Pasaman Barat Supriyono dan Sekretaris Daerah Doddy San Ismail, menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri Percepatan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor, Kamis (27/11/2025), di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur.
Rapat tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, dengan fokus pembahasan percepatan penanganan banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Menko PMK menegaskan, penanganan bencana harus mengutamakan keselamatan korban melalui percepatan evakuasi, pencarian dan pertolongan, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, serta pembukaan akses jalan yang terputus akibat longsor.
Sementara itu, Bupati Pasaman Barat Yulianto tetap berada di lapangan untuk memantau kondisi masyarakat terdampak. Ia memastikan distribusi logistik ke wilayah terdampak berjalan sekaligus mengoordinasikan percepatan penyaluran bantuan.
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga telah menetapkan status tanggap darurat bencana untuk mengoptimalkan mobilisasi sumber daya. Sejumlah langkah dilakukan, antara lain pendirian pos pengungsian, dapur umum, serta koordinasi lintas sektor dengan BUMN, BUMD, dan perusahaan untuk penggalangan bantuan.
Melalui koordinasi langsung dengan pemerintah pusat, Pemkab Pasaman Barat berharap penanganan darurat dapat berlangsung lebih efektif, khususnya dalam memenuhi kebutuhan mendesak warga dan mempercepat pemulihan wilayah terdampak. ssc/nir
