senin
Mentawai, sumbarsatu.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat bersama Komisi Informasi (KI) Sumbar melakukan kunjungan kerja ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Senin (15/9/2025).
Kunjungan ini dirangkai dengan Rapat Dalam Kantor terkait pengelolaan dan pelayanan data serta pendampingan persiapan presentasi dan visitasi tahapan E-Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025.
Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar, Rinaldi Aulia, menegaskan pentingnya pembinaan keterbukaan informasi di seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota. Mentawai, menurutnya, menjadi daerah yang perlu perhatian khusus agar PPID dapat lebih kreatif dan produktif.
“Ada hal-hal yang harus didorong agar PPID Bawaslu Mentawai bisa meraih predikat informatif. Tidak hanya staf, tapi juga pimpinan harus menindaklanjuti arahan dari Komisi Informasi,” ujar Rinaldi.
Ia juga mengapresiasi kehadiran Komisi Informasi Sumbar secara langsung di Mentawai yang dinilai sebagai motivasi sekaligus peluang besar bagi penguatan tata kelola keterbukaan informasi.
Ketua Komisi Informasi Sumbar, Musfi Yendra, menilai Bawaslu Mentawai telah menunjukkan kemajuan signifikan.
“Jika pada 2023 Pemerintah Kabupaten Mentawai berada di peringkat terbawah, Bawaslu Mentawai justru bangkit dari posisi tidak informatif menjadi cukup informatif pada 2024. Ini pencapaian yang patut diapresiasi,” kata Musfi.
Menurutnya, Bawaslu Mentawai berpotensi menjadi ikon keterbukaan informasi publik di daerah. Ia menekankan pentingnya transparansi, inovasi, dan konsistensi agar Bawaslu bisa menjadi contoh bagi badan publik lain, baik di Mentawai maupun Sumatera Barat.
“Informasi publik bukan hanya soal pemberitaan, tetapi juga terkait kebijakan dan keuangan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Jika seluruh Bawaslu kabupaten/kota di Sumbar meraih predikat informatif, ini akan menjadi sejarah penting yang bisa diekspos di tingkat nasional,” tegas Musfi.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Sumbar bersama Komisi Informasi berharap keterbukaan informasi dapat terwujud maksimal di seluruh kabupaten/kota, termasuk Mentawai, demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. ssc/rel
