Tanah Datar, >sumbarsatu.com--Bupati Tanah Datar Eka Putra menjawab pertanyaan, saran, dan masukan dari fraksi-fraksi di DPRD setempat, terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, dalam rapat paripurna dewan, Senin (2/6/2025).
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Nurhamdi, dihadiri 27 anggota dewan, Wakil Bupati Ahmad Fadly, Forkopimda, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kepala OPD, Camat dan Wali Nagari se Tanah Datar.
Jawaban atas pertanyaan tersebut, disampaikan bupati secara tertulis dalam nota sebanyak 40 lembar, dibacakan bupati bergiliran dengan wakil bupati.
Mengawali jawaban dan pertanyaan dari fraksi-fraksi tersebut, bupati menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPRD, melalui juru bicara masing- masing Fraksi yang telah menyampaikan apresiasi dan selamat atas kembali diraih WTP atas LKPD tahun 2024 yang ke 14 kalinya dan 13 kali berturut-turut.
"Terima kasih atas apresiasi. Kedepannya pemerintah daerah akan tetap mempertahankan sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan dan standar akuntansi pemerintahan. Atas sumbangan pemikiran dalam bentuk pertanyaan, pernyataan dan saran untuk penyempurnaan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024," ucapnya.
Pertama menanggapi pertanyaan dari Fraksi Umat Golkar terkait langkah-langkah strategis apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD.
"Pemerintah daerah tetap melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah dan meningkatkan pengelolaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah," ujarnya.
Selanjutnya, menanggapi pertanyaan dari Fraksi PKB terkait percepatan perbaikan infrastruktur jembatan akibat bencana, agar masyarakat bisa kembali bangkit melanjutkan aktifitas.
"Hingga saat ini dari tujuh jembatan yang rusak parah akibat bencana, secara bertahap sedang di bangun dua jembatan permanen, yakni di Nagari Singgalang dan Nagari Tanjung Baru," ucapnya.
Terkait dengan pertanyaan dari Fraksi PPP tentang upaya yang akan dilakukan dalam mengantisipasi terhadap kemungkinan penyesuaian dan pengurangan dana transfer dari pusat.
"Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan PAD untuk antisipasi tersebut," ungkap Wabup.
Sementara itu menanggapi Fraksi PKS terkait persoalan isu kebersihan dan penanganan sampah perlu di tingkatkan anggaran.
"Ppemerintah daerah setiap tahun terus meningkatkan anggaran untuk penanganannya permasalahan persampahan dan kebersihan serta dengan sarana dan prasarana pendukung," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Anton Yondra mengatakan nota jawaban yang disampaikan bupati tersebut, akan menjadi bahan dalam pembahasan berikutnya, sebelum ranperda ini ditetapkan menjadi perda.
"Jawaban bupati ini, akan menjadi bahan dalam pembahasan berikutnya, yang akan dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Tanah Datar. Sehingga pembahasan ranperda ini dapat di selesaikan dengan baik," sebutnya.
Seperti diketahui, jawaban bupati tersebut merupakan pertanyaan, saran, dan masukan dari masing - masing fraksi di DPRD Tanah Datar. Pertanyaan, masukan, dan saran tersebut, disampaikan melalui juru bicara masing - masing fraksi, yakni Fraksi Perjuangan Nurani Rakyat dengan juru bicara Asrul Jusan, Fraksi Ummat Golkar Masnefi, Fraksi PKB Zaiful Imra, Fraksi PAN Hj. Felly Endra, Fraksi Nasdem Khairul Abdi, Fraksi Gerindra Mulyani, Fraksi PPP Zulhadi dan Fraksi PKS Jamal Ismail. SSC/NC
