Tanah Datar, >sumbarsatu.com--Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024, ke DPRD setempat, Rabu (28/5/2025).
Ranperda pertanggungjawaban APBD tahun 2024 itu, disampaikan wabup dalam sidang paripurna dewan, yang dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita, dihadiri 21 anggota dewan, forkopimda, sekda, asisten, staf ahli bupati, pimpinan OPD, kabag, camat, dan wali nagari se Tanah Datar.
"Sesuai undang- undang nomor 23 Tahun 2014, bahwa dalam rangka pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD, kepala daerah menyampaikan kepada DPRD, serta dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa BPK," ujarnya.
Dalam laporannya, Wabup memaparkan pendapatan daerah yang ditargetkan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.
"Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp1.365.620.353.728, dan bisa terealisasi sebesar Rp1.330.452.829.180,86 atau sebesar 97,42 persen," sampai Fadly.
Sementara itu, untuk belanja daerah dianggarkan sebesar Rp1.444.187.319.890, dan terealisasi sebesar Rp1.365.213.503.621,58 atau sebesar 94,53%.
"Untuk belanja yang terealisasi sebesar 94,53 persen, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer," ucap wabup.
Sedangkan untuk pembiayaan, kata wabup terealisasi 100 persen pada penerimaan pembiayaan.
"Penerimaan pembiayaan yang dianggarkan dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun 2023, dianggarkan sebesar lebih kurang Rp.78 miliar, terealisasi 100 persen," ungkapnya.
Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan, pihaknya pada anggaran tahun 2024 tidak menganggarkan.
"Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, tidak ada dianggarkan," tambahnya.
Dikatakan wabup, disampaikannya Ranperda tersebut, diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai tentang segala kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah.
"Semoga apa yang disampaikan menjadi informasi terutama dalam mengelola keuangan daerah selama tahun anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku," pungkasnya.
Disaat itu, wabup juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama dan dukungan, sehingga Tanah Datar meraih berbagai penghargaan, baik ditingkat nasional dan provinsi.
"Terutama kita salah satunya yanh menerima opini WTP atas laporan keuangan dari BPK. Dimana opini ini telah kita terima sebanyak 14 kali, dan 13 kali diterima berturut-turut," pungkasnya.
Laporan pertanggungjawaban tersebut, diserahkan wabup kepada Ketua DPRD Anton Yondra, untuk selanjutnya dibahas sebelum disepakati menjadi Perda. SSC/NC
