rawan ma
Padang, sumbarsatu.com—Peristiwa politik pada pemilu 14 Februari 2024 yang mempermasalahkan tentang integritas penyelenggara pemilu semua tingkatan menjadi sorotan Bawaslu. Dan soal ini akan mengemuka lagi pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Untuk itu, Bawaslu relis peta kerawanan sosial dan politik dalam pilkada tahun ini.
"Pengalaman dari pemilu lalu, kita (Bawaslu) menyorot soal integritas penyelenggara pemilu yang satu titik kerawanan yang bisa memicu sengketa. Putusan dewan kehormatan cukup banyak menyinggung soal integritas penyelenggara pemilu di semua tingkatan,” kata Ketua Bawaslu Alni saat membuka giat Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama Organisasi Masyarakat, Selasa (30/7/2024) di Hotel ZHM Premiere Padang.
Alni juga mengungkap soal ASN yang berpihak alias tidak netralitas juga masuk kerawanan Pilkada Serentak 2024.
"ASN jelas asasnya netralitas dalam setiap pemilu dan pilkada. Bawaslu dan masyarakat tidak boleh lengah terkait ASN tidak netral ini, laporkan dan saya pastikan diproses," tegas Alni.
Bawaslu Sumbar mengeluarkan relis pemetaan kerawanan Pilkada Serentak 2024 di Sumatra Barat. Dikoordinir oleh Komisioner yang mengkordinir Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Muhamad Khadafi.
Muhamad Khadafi mengatakan, rilis ini penting untuk melahirkan kerangka pikir strategis Bawaslu bersama masyarakat mengantisipasinya.
"Kerawanan ini tidak meletup karena sudah kita petakan hari ini, diawal dilaksanakan rilis ini sebagai upaya preventif menangkal kerawanan Pilkada Serentak 2024 " ujar Muhamad Khadafi.
Acara juga dihadiri berbagai stakeholder di antaranya TNI AD, TNI AL, Kepolisian, Satpol PP, KPU Sumbar KPI, KI, Kesbangpol Sumbar serta berbagai organisasi.
"Pemetaan ini sifatnya wajib dan melibatkan banyak stakeholder. Ini amanah undang-undang. Bawaslu diberi amanah melakukan pemetaan kerawanan berkaitan denhan sengketa dan pelanggaran pemilu dan pemilihan ini," tambah Alni.
Disebutkan, dinamika dan problematika yang terjadi selama proses pemilihan serentak/pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi bagian tanggung jawab semua pihak yang bersangkutan dengan proses itu. Tidak hanya KPU dan Bawaslu, tetapi juga semua stakeholder, sampai kalangan media, punya tanggung jawab besar menjaga proses Pilkada 2025 ini bisa berlangsung lancar.
Alni menguraikan, dari berbagai tinjauan yang dilakukan, Bawaslu Sumbar memiliki beberapa catatan besar terkait kerawanan pilkada ini. Pertama adalah kerawanan berkaitan dengan sengketa.
"Dalam pemetaan kita, sengketa di Sumbar selalu terjadi setiap pemilu pemilihan. Mulai 2019, Sumbar penerima permohonan tertinggi kedua setelah Papua. Pilkada begitu juga. Kerawanan terkait sengketa jadi catatan besar bagi kita semua," sebut Alni.
Selanjutnya, kerawanan terkait keberadaan penyelenggara pemilihan, baik anggota Bawaslu maupun KPU, juga menjadi perhatian Bawaslu Sumbar.
"Dalam hal ini adalah pertanggungjawaban integritas penyelenggaran sendiri. Salah satu tolok ukur nya, proses penanganan di dewan penyelenggara pemilu," ujar Alni.
Alni mencontohkan juga bahwa terkait ini, ada mereka yang diberi sanksi, bahkan ada juga yang diberhentikan. Alni mengatakan, Bawaslu tidak berharap itu terjadi.
Kemudian, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan kerawanan lainnya terkait Pilkada 2024.
"Mulai dari Pemilu 2019, pemilihan 2020, bahkan pemilihan yang akan dilakukan di 2024 ini, belum ada calon ditetapkan, tapi berkaitan dg indikasi dan pembuktian adanya pelanggaran netralitas ASN di Sumbar, sudah dilakukan dan sudah dibuktikan. Padahal calon belum ditetapkan, tapi peristiwa hukum sudah terjadi. Bukan hanya potensi. Ini membuktikan kerawanan terhadap netralitas ASN tidak bisa dianggap main main," tegas Alni.
Alni juga mengatakan, pemetaan ini ini merupakan satu bentuk prediksi, dan Bawaslu Sumbar semaksimal mungkin berupaya agar semua situasi pelanggaran dan lainnya yang menggangu proses Pilkada 2024 bisa diantisipasi.
"Bawaslu yakin, semua kita akan dilibatkan oleh Paslon yg terlibat di proses ini. Karena itu butuh mengetahui pemetaan kerawanan," tambah Khadafi. SSC/REL
