Aksi Massa Makzulkan Jokowi dan Pemilu Curang Ricuh, Guru SMP Anies Berorasi

Jakarta, sumbarsatu.com—Aksi massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia melakukan demostrasi tolak pemilu curang di depan Gedung KPU, Jakarta, Jumat 23 Februari 2024.

Massa menyampaikan tujuh poin tuntutan yang disuarakan pada aksi: 1). Makzulkan Jokowi; 2). Hapuskan dinasti politik; 3). Tolak hasil quick count & pemilu curang; 4). Usut tuntas grand desain pemilu curang TSM; 5). Dorong hak angket DPR/MPR; 6). Diskualifikasi paslon yang melakukan kecurangan TSM; dan 7). Audit forensik sistem IT KPU.

Dalam aksi massa itu, pengunjuk rasa sempat ricuh dengan anggota kepolisian saat berdemonstrasi. Dua kelompok massa telah berorasi sejak pukul 15.00. Salah satu kelompok menamakan diri Koalisi Rakyat Menggunggat. Kelompok ini menolak hasil Pemilu 2024 karena menuding diwarnai kecurangan.

“Hentikan pemilu curang. Pecat semua komisioner KPU,” tulis salah satu spanduk yang dibentangkan demonstran,” teriak seorang orator dari pelantang suara.

Sementara kelompok lain menamakan diri mereka Gerakan Mahasiswa Penegak Demokrasi. Tuntutan mereka menolak wacana hak angket kecurangan pemilu karena bisa menimbulkan kegaduhan.

Demonstrasi terjadi ketika KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi suara nasional dan luar negeri Pemilu 2024. Unjuk rasa awalnya berjalan kondusif. Namun tiba-tiba memanas memasuki malam. Pada pukul 17.50 WIB, massa mulai bergesekan dengan aparat kepolisian yang meminta mereka membubarkan diri. Massa mulai membakar ban.

Massa menolak bubar. Adu mulut dan saling dorong terjadi di luar pagar Kantor KPU. Satu dua lemparan botol terlihat. Di seberang jalan mobil komando demonstrasi berupaya menenangkan massa. Sekitar lima belas menit gesekan. Massa akhirnya membubarkan diri.

Hari yang sama juga terjadi demonstrasi di Gedung DPR RI. Polres Jakarta Pusat menerjunkan 2.590 personel gabungan untuk mengamankan demo bertajuk ‘Aksi Rakyat Geruduk DPR RI’  di depan Gedung DPR/ MPR RI, Gatot Subroto, Tanah Abang.

Kapolres Jakarta Pusat Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro mengatakan personel gabungan tersebut terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan Instansi terkait lainnya.Aksi unjuk rasa ini terdiri dari elemen masyarakat, mahasiswa, pelajar dan poros buruh tersebut menyampaikan sejumlah agenda terkait hasil Pemilu 2024.

Dari Solo dilaporkan, juga terjadi unjuk rasa. Massa dari Aliansi Rakyat Solo Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pada Jumat, 1 Maret 2024. Demo ini dilakukan merespons dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Guru Anies Orasi

Sementara dari Yogyakarta juga digelar demontrasi kecurangan pemilu 2024 yang dinilai terstruktur, sistemik, dan masif (TSM). Salah seorang mantan guru SMP Anies Baswedan, Sudjono Ragil Santosa, berorasi. Ia berorasi dengan lantang di Titik Nol Kilometer Yogyakarta pada Jumat, 1 Maret 2024. Dia mendukung hak angket DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024.

“Ketika ada kecurangan, Bawaslu dan MK tidak bisa diharapkan. Maka harapan rakyat pada DPR untuk menggelar hak angket,” kata Sudjono Ragil Santosa, penuh semangat dalam aksi damai bertajuk ‘Jogja Menggugat’.

Dia mengungkapkan, ketika pertandingan yang tidak fair, rakyat berhak protes. “Sama halnya ketika mendapatkan ketidakadilan, kita harus melawan, jika diam maka kita menjadi terjajah,” ungkapnya.

Sudjono mengungkapkan, rakyat akan mengakui pemimpin siapa pun yang dipilih dengan cara yang beradab, adil, jujur, dan transparan. “Begitu juga sebaliknya, kami tidak rela dipimpin oleh pemimpin dari hasil pemilihan yang diduga sarat kecurangan,” tegasnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Yogyakarta Syukri Fadholi dalam orasinya mengatakan, aroma pemilu berlangsung tidak fair jauh sebelum tahapan pencoblosan berlangsung. Tepatnya bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi.

Sejak saat itu, rakyat bertanya-tanya apa bisa pemilu berlangsung secara adil dan jujur. “Dan sekarang rakyat sudah bisa menyaksikan sendiri bagaimana pemilu berlangsung, yang mayoritas rakyat menyebut penuh dengan kecurangan,” ungkapnya.

Kecurangan yang sepertinya sudah kasat mata ini, rakyat harus mendukung digulirkannya hak angket DPR. “Ini bukan lagi persoalan 01 atau 03, ini tentang nasib demokrasi Indonesia,” katanya.

Korlap Aksi Bhayu Malam mengatakan, aksi ini tidak ada kaitannya dengan relawan pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) maupun 03 (Ganjar-Mahfud). Aksi ini digelar oleh dua elemen kelompok besar, yakni Paguyuban Penegak Demokrasi Masyarakat Jogja dan Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR).

“Kami, rakyat Jogja sepakat mendorong dan mendukung realisasi hak angket DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024,” tegasnya. SSC/MN