Tiga orang "bintang" film "Darty Vote": Feri Amsari, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar
Jakarta, sumbarsatu.com— Iwan Tarigan, Juru Bicara Timnas AMIN dan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD sama-sama menyayangkan sikap Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yang menuding film dokumenter 'Dirty Vote' sebagai fitnah dan tidak ilmiah.
Timnas AMIN dan Tim TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD secara terpisah mengatakan, film dokumenter “Dirty Vote” disutradarai Dandy Dwi Laksono yang “dibintangi” oleh tiga pakar hukum tata negara: Zainal Arifin, Bivitri Susanti dan Feri Amsari berbasis data yang valid, dan alur yang runut, serta sesuai fakta.
"Semua itu sesuai fakta di mana disebutkan narasumber dan data-datanya yang valid dan runut. Sulit dikatakan film itu fitnah," kata Iwan Tarigan dalam keterangan persnya pada , Senin (12/2/2024).
Iwan menegaskan, film ini menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa terjadi desain kecurangan pemilu. Ia meyakini bahwa kecurangan pemilu bukan terjadi hanya sesaat namun sudah dipesan dan disiapkan dalam kurun waktu yang lama dan sistemik.
"Kami melihat semua rencana kecurangan Pemilu ini tidak didesain dalam semalam juga tidak didesain sendirian tetapi terencana dengan baik dan butuh waktu yang tidak sebentar dan dana yang sangat besar," katanya.
Iwan menambahkan, ada upaya mobilitas aparat untuk kemenangan pasangan calon tertentu. Ia menilai hal itu terjadi kepada pasangan calon yang mendapat dukungan dari penguasa.
"Kami menduga desain kecurangan yang sudah disusun bersama-sama ini akhirnya jatuh ke tangan satu pihak yakni pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan yang bisa gerakkan aparatur dan anggaran," terang Iwan.
Atas pendapatnya, Iwan berkesempatan bahwa masyarakat harus memberi sanksi kepada kelompok yang berbuat curang selama proses pemilu berlangsung. Caranya adalah dengan tidak memilih mereka di surat suara.
"Kami meminta agar masyarakat menghukum penguasa atas perilaku mereka di tanggal 14 Februari 2024 dan kita harus menyelamatkan demokrasi dan Indonesia dari tangan tangan politisi kotor, jahat dan culas," papar Iwan.
Sementara, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Hasto Kristiyanto mengatakan film “Dirty Vote” sebenarnya banyak mengungkap dugaan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik praktis pada Pemilu 2024.
"Temuan yang ada di dalam film Dirty Vote, ternyata justru dilakukan oleh perintah langsung dari kita lihat otoritas pemerintah, sehingga banyak Pj yang bergerak di Jawa Tengah misalnya, kemudian di Salatiga kasus Kapolres diganti mendadak. Itu, kan, merupakan suatu upaya penggunaan kekuasaan secara terselubung," kata Hasto kepada wartawan di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2024).
Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman, menilai film dokumenter berjudul ‘Dirty Vote’, bernada fitnah dan tidak ilmiah.
Habiburokhman mempertanyakan argumen dan kapasitas para tokoh yang terdapat dalam film “Dirty Vote”.
“Negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Media Center TKN, Minggu (11/2/2024). SSC
