LINDUNG
Simpang Empat, sumbarsatu.com--DP2KBP3A Pemkab Pasaman Barat bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB ) Provinsi Sumatera Barat menggelar bimtek penguatan jejaring lembaga layanan perlindungan perempuan di Aula Kantor DP2KBP3A Pasbar, Kamis (15/6/2023).
Bimtek itu bertujuan untuk memperkuat koordinasi, jejaring dan sinergisme semua elemen dalam rangka mengoptimalkan upaya perlindungan perempuan dan meningkatkan SDM pengurus atau pendamping dalam pelayanan dan pendampingan korban tindak kekerasan. Selain itu, memberikan informasi tentang upaya dan kebijakan pemerintah daerah tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Kepala Dinas P3AP2KB Sumbar yang diwakili oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Rosmadeli, SKM. M. Biomed menyampaikan penguatan koordinasi dan kapasitas jejaring lembaga layanan perempuan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menghadirkan peran pemerintah dalam menjawab problem kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Salah satu tantangan terbesar yg menjadi fokus perhatian kita adalah tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mulai dari KDRT hingga kejahatan seksual yang sudah sangat mengkhawatirkan kita semua," ungkapnya
Rosmadeli menambahkan dengan dilaksanakan Bimtek ini diharapkan meningkatnya komitmen seluruh elemen terkait dan masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan, khususnya penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan, sehingga ditargetkan menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Untuk itu mari kita bersinergi sehingga kedepannya kasus kasus kekerasan dapat kita antisipasi dan cegah bersama" tambahnya.
Ia juga berharap, semoga usai kegiatan Bimtek ini, untuk semua pihak dapat berkomitmen dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak, mewujudkan jejaring kerja dengan berbagai lembaga pelayanan yang berkualitas di Kabupaten Pasaman Barat.
Dalam bimtek itu menghadirkan peserta dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pasaman Barat, LKAAM Pasaman Barat, bundo kanduang, Kanit PPA Polres Pasaman Barat, ormas kemasyarakatan, ormas keagamaan, organisasi kewanitaan GOW, PKK, wali nagari, media massa, sebagai upaya melibatkan peran serta masyarakat dalam menurunkan angka kekerasan terhadap anak di Pasaman Barat.
"Walaupun 20 kasus yang dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, tapi kita yakin kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Pasaman Barat masih banyak. Tidak dilaporkan karena faktor malu dan faktor lainnya.Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan ini seperti gunung es," kata Rosmadeli. SSC/NIR
