MULIA
Sijunjung, sumbarsatu.com--Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir buka Musrenbang RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 dan rembuk Stunting Tahun 2023 di Gedung Pertemuan Pancasila, Muaro Sijunjung, Kamis (30/3/2023).
Kegiatan yang mengangkat tema "Pemerataan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” itu dihadiri OPD Pemkab Sijunjung, wali nagari, camat, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.
Bupati Sijunjung mengatakan Musrenbang RKPD Tahun 2024 dan Rembuk Stunting Tahun 2023 secara bersamaan merupakan salah satu wadah untuk menyatukan arah kebijakan pembangunan daerah yang terintegrasi. Sehingga dihasilkan kesepakatan prioritas program pembangunan daerah Tahun 2024, serta strategi dalam upaya penurunan angka prevalensi stunting pada tahun ini dan tahun 2024.
Berdasarkan data BPS, kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2022 mengalami kemajuan, ditandai semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 68,69 poin atau meningkat sebesar 1,22 persen dari Tahun 2021 (melebihi target RPJMD).
Kemudian meningkatnya PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB ) dari Rp40.31 juta pada 2021 menjadi Rp44.39 tahun 2022 (melebihi target RPJMD).
Selain itu, menurunnya tingkat kemiskinan dari 6,8 persen tahun 2021 menjadi 6 persen tahun 2022 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 15.070 jiwa (melebihi target RPJMD). Menurunnya tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh yang diukur melalui Gini Ratio pada Tahun 2022 sebesar 0.243 atau lebih rendah dari Tahun 2021 sebesar 0,270 (melebihi target RPJMD). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 sebesar 3,90 persen atau tumbuh sebesar 0,80 persen dari Tahun 2021 sebesar 3,15 persen (melebihi Target RPJMD).
Tingkat pengganguran terbuka tahun 2022 sebesar 4,87 persen atau mengalami kenaikan sebesar 1,30 persen dari tahun 2021 sebesar 3,57 persen. Namun masih melebihi 6 target RPJMD.
"Kenaikan tingkat pengangguran terbuka ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan peningkatan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Sijunjung. Perlu menjadi perhatian kita bersama, melakukan upaya menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan serta meningkatkan kualitas pelatihan prakerja bagi pencari kerja di Kabupaten Sijunjung," ujar Benny.
Lebih lanjut Benny memaparkan penurunan angka prevalensi stunting merupakan isu nasional dan sekaligus menjadi permasalahan pokok pembangunan daerah yang sangat penting. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI awal tahun 2023, angka prevalensi stunting Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2022 sebesar 30,0 persen atau mengalami penurunan 0,1 persen dibanding tahun 2021.
Sesuai data SSGI tersebut, tercermin bahwa angka prevalensi stunting Kabupaten Sijunjung masih pada kategori tinggi dibandingkan dengan nasional sebesar 21,6 persen dan provinsi sebesar 25,2 persen.
Diharapkan bersama dalam upaya penurunan angka prevalensi stunting, terutama dalam melakukan intervensi spesifik, diantaranya pemberian tablet darah bagi remaja putri, wanita usia subur, dan ibu hamil, serta pemantauan pertumbuhan Balita. (Thendra)
