OLEH Anggun Gunawan (Mahasiswa Universitas Oxford Inggris)
Sejak Pemilu 1999, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selalu menjadi partai gurem di Sumatra Barat. Padahal di tingkat nasional beberapa kali PDIP menjadi pemenang pemilu dan penguasa parlemen. Meskipun kemenangan PDIP di 1999 hanya berbuah posisi Wakil Presiden untuk Megawati Soekarno Putri karena kelihaian Amien Rais memainkan skema Poros Tengah, tetapi berbagai polemik yang dihadapi Gus Dur akhirnya mengantarkan Megawati menjadi Presiden di separoh jabatan.
Saat menjadi pemenang 2 pemilu terakhir di tingkat nasional dan berhasil mengantarkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden 2 periode, PDIP hanya kebagian 2 kursi di DPR pada 2014 dan nihil sama sekali di 2019 dari Dapil Sumatra Barat. Demikian pun dengan kenyataan Jokowi kalah telak di ranah Minangkabau.
Beberapa anggota parlemen berdarah Minangkabau pun lebih memilih maju di daerah-daerah lumbung suara PDIP seperti Arteria Dahlan yang nyaleg di Jawa Timur. Walaupun fenomena orang Minangkabau melenggang ke Senayan bukan dari Dapil Sumatra Barat adalah hal yang lumrah dan bukan kasus eksklusif di PDIP saja. Hal ini dikarenakan jatah kursi di Sumbar hanya 14, sementara jumlah orang Minangkabau yang berkeinginan ke Senayan luar biasa banyaknya. Ditambah lagi secara sosio kultural, orang Minangkabau memang suka merantau.
Tentu menarik mencermati mengapa orang Minangkabau tidak begitu antusias dengan PDIP. Apa yang menjadi penyebab utamanya?
Kehambaran Rasa kepada Soekarno
Mau tidak mau, PDIP adalah partai yang mengusung nama besar Soekarno untuk merebut hati rakyat Indonesia. Pesona Soekarno memang tak pudar ditelan masa karena jasa beliau yang besar kepada Republik dan kharisma beliau yang tak lekang oleh waktu. Di Jawa misalnya, banyak orang yang memajang figura foto Soekarno di rumah-rumah mereka.
Lain halnya dengan orang Minangkabau. Di awal-awal kemerdekaan, orang Minangkabau menaruh hormat yang besar kepada Soekarno. Bahkan saat pemerintah mengumumkan kebutuhan akan pesawat untuk mempercepat komunikasi dan mobilisasi, maka dengan rela hati Bundo Kanduang Minangkabau melepas perhiasan emas yang mereka miliki. Akan tetapi karena memburuknya hubungan tokoh-tokoh Minangkabau seperti Natsir dan M Hatta di akhir 1950-an dan memuncak dengan operasi militer membabi buta yang diamanatkan Soekarno kepada Ahmad Yani untuk memberangus PRRI tidak saja menghambarkan rasa mayoritas orang Minangkabau kepada Soekarno tetapi juga telah menimbulkan luka yang dalam di hati orang-orang awak ini.
Dalam tataran sosiologis pun, anak-anak Minangkabau dididik dengan nama-nama besar pejuang dari Minangkabau sendiri. Meskipun mereka masih menghormati Soekarno sebagai proklamator, tetapi dalam alam bawah sadar mereka, nama Salim, Hatta, Tan Malaka, Sjahrir, Natsir, Yamin mendapatkan porsi yang lebih dibandingkan Soekarno.
Minimnya Kaum Buruh
Sebagai masyarakat yang memegang teguh matrilineal di mana setiap kaum memiliki harta pusaka berupa sawah dan ladang, maka narasi-narasi Marhaen seperti pembelaan kepada kaum buruh hampir tidak berlaku di ranah Minangkabau (Sumatra Barat). Sawah ladang dikelola bersama-sama dan hasilnya bisa dinikmati oleh anggota-anggota di kaum tersebut. Jika ada sawah atau ladang yang diserahkan pengerjaannya kepada orang di luar kaum maka proses pembayaran bukanlah lewat skema gaji harian, tetapi lebih kepada bagi hasil panen.
Hal ini tentu berbeda dengan kondisi di Jawa di mana buruh tani dan buruh pabrik masih eksis dalam jumlah yang signifikan. Mereka hidup dari gaji yang sudah ditetapkan pemilik lahan dan majikan pabrik. Yang seringkali jumlahnya sangat minim dan hanya sekadar untuk makan saja. Itulah yang kemudian membuat advokasi aktivis Marhaenis cukup berhasil dalam pembelaan terhadap buruh tani di pedesaan dan buruh pabrik di perkotaan Pulau Jawa.
Absennya Warna Islam
PDIP selalu mengatakan ideologinya adalah nasionalis murni yang dalam berbagai kesempatan menampakkan elergi kepada Islam. Basis massa Islam PDIP adalah kaum abangan yang tak begitu taat dalam mengerjakan ibadah. Ditambah lagi PDIP juga menjadi labuhan politik anak-anak mantan PKI dan memberikan porsi yang besar kepada kelompok-kelompok nonmuslim.
Sementara sejak reformasi, gelombang kembali ke surau begitu deras digelorakan oleh tokoh-tokoh masyarakat di Sumatra Barat. Para kandidat yang ingin merebut hati orang Minangkabau akan mati-matian untuk mendapatkan kesan paling islami dan paling berpihak kepada Islam. Slogan-slogan seperti ABS-SBK selalu semarak di masa-masa kontestasi politik, ulama-ulama akan didatangi, pesantren-pesantren akan dikunjungi, masjid-masjid mendapatkan bantuan, kegiatan-kegiatan keislaman disponsori dan perda-perda syariat memberantas maksiat mendapatkan respon antusias di tengah-tengah masyarakat.
Sebenarnya ketika Taufik Kiemas masih hidup, bersama Buya Syafii Maarif, PDIP pernah mendirikan sayap keislaman yang bernama Baitul Muslimin. Akan tetapi gerakan “islamisasi” di tubuh PDIP tidak begitu berhasil mendapatkan simpati orang Minangkabau meskipun di lain tempat berhasil menarik hati seorang Kapitra Ampera tokoh 212 dan Zuhairi Misrawi intelektual muda NU lulusan Al Azhar.
Masih eksisnya PDIP di Sumatra Barat dengan raihan beberapa kursi di DPRD provinsi, DPRD kabupaten-kota di Sumatra Barat tidak bisa dilepaskan dari sumbangsih suara dari perantau Jawa dan kelompok-kelompok non Islam yang memang diberikan tempat oleh orang Minangkabau sendiri.
Meskipun PDIP selalu jadi partai gurem di Sumatra Barat, tapi tak kurang penghargaan orang Minangkabau kepada keluarga Bung Karno. Karena orang Minangkabau masih menganggap keluarga Soekarno adalah orang Minangkabau juga lewat garis Fatmawati yang berasal dari Indrapura Pesisir Selatan. Taufik Kiemas diangkat menjadi penghulu kaum Sikumbang, Nagari Sabu, Tanah Datar dengan gelar Datuak Basa Batuah dan perayaannya dilakukan di Istano Pagarruyuang. Sekaligus Megawati dikasih gelar Puti Reno Nilam di Istano Basa Ampek Balai. Megawati dihadiahi gelar Doktor Honoris Causa bidang Pendidikan Politik oleh Universitas Negeri Padang. Dari sisi personal, orang Minangkabau masih coba mengikatkan diri dengan pucuk pimpinan PDIP dan keluarga Soekarno.
Bisa disimpulkan, sepinya antusiasme orang Minangkabau kepada PDIP lebih dikarenakan tidak klopnya arus ideologi, struktur elemen partai dan warna simbolisasi yang dibangun oleh PDIP dengan situasi sosio-kultural masyarakat Minangkabau sendiri. Ditambah lagi jejak kelam sejarah hubungan Soekarno dengan tokoh-tokoh dan masyarakat Minangkabau yang masih belum mendapatkan rekonsiliasi serius misalnya lewat upaya PDIP dalam mengangkat tokoh-tokoh Minangkabau sebagai pahlawan nasional. *
